Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua DPR Anggap Penting Jadikan Gempa Sulteng Bencana Nasional

Kompas.com - 03/10/2018, 21:06 WIB
Cynthia Lova,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

PALU, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengunjungi korban gempa dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (3/10/2018).

Dalam kunjungannya, Fadli kembali menyinggung status kebencanaan Sulawesi Tengah yang belum ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah.

Ia mengatakan, pemerintah seharusnya menjadikan gempa dan tsunami Palu sebagai bencana nasional karena masih banyaknya jumlah korban yang belum diketahui.

Baca juga: Sudah 1.234 Orang Tewas, Kenapa Gempa Sulteng Tak Jadi Bencana Nasional?

"Menurut saya dengan skala bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah ini bisa menjadi bencana nasional, karena ini masih cukup besar jumlah korbannya dan masih banyak korban yang belum dievakuasi," ujar Fadli saat ditemui di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, Sulawesi Tengah, Rabu.

Ia mengatakan, status bencana nasional penting untuk membuka bantuan luar negeri.

Menurut dia, korban gempa masih membutuhkan pasokan makanan, air bersih, listrik, dan bahan bakar.

Baca juga: Luhut: Gempa dan Tsunami di Sulteng Tak Ditetapkan Bencana Nasional

"Jadi saya kira status bencana nasional itu cukup penting, apalagi kita harus membuka diri pada dunia internasional untuk memberikan uluran tangan, baik dalam bentuk materi atau pun barang," kata dia.  

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pendataan untuk mengetahui kebutuhan mendesak para korban gempa. 

Fadli juga berharap masih ada korban selamat yang dapat dievakuasi dari reruntuhan akibat gempa Palu

Baca juga: Luhut: Penanganan Bencana di Sulteng Sudah Lebih dari Bencana Nasional

"Ini kita sebenarnya tahapannya survive ya, semoga masih ada warga-warga yang masih selamat dari puing-puing tersebut ya," ucap Fadli.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional untuk gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Alasannya, pemerintahan di wilayah Sulawesi Tengah masih berjalan. Kondisi ini berbeda dengan situasi yang terjadi saat bencana yang sama terjadi di Aceh pada 2004.

Baca juga: Alasan Pemerintah Tak Tetapkan Gempa-Tsunami Palu sebagai Bencana Nasional

"Kalau ditetapkan bencana nasional itu salah satu sebabnya kayak di Aceh kalau pemerintahnya lumpuh. Di sana (Palu) gubernur masih ada, bupati masih ada, (pemerintahan) masih jalan," kata Kalla, yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), di Kantor PMI, Jakarta Pusat, Minggu (30/9/2018).

Sebelumnya, gempa bermagnitudo 7,4 melanda sejumlah kawasan Sulawesi Tengah, Jumat (28/10/2018) pukul 17.02 Wita.

Akibat gempa tersebut, BNPB mencatat, hingga Rabu pukul 13.00 Wita, ada 1.407 orang meninggal dunia dan 2.459 orang luka berat.

Baca juga: Luhut: Untung Gempa Lombok Tidak Dijadikan Bencana Nasional

Selain itu, dilaporkan sebanyak 113 orang hilang, 152 orang tertimbun, dan 65.733 rumah rusak berat. Selain itu, tercatat 70.821 warga yang terdampak gempa dan tsunami mengungsi di 141 titik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com