Wakil Ketua DPR Anggap Penting Jadikan Gempa Sulteng Bencana Nasional

PALU, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengunjungi korban gempa dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (3/10/2018).

Dalam kunjungannya, Fadli kembali menyinggung status kebencanaan Sulawesi Tengah yang belum ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah.

Ia mengatakan, pemerintah seharusnya menjadikan gempa dan tsunami Palu sebagai bencana nasional karena masih banyaknya jumlah korban yang belum diketahui.

Baca juga: Sudah 1.234 Orang Tewas, Kenapa Gempa Sulteng Tak Jadi Bencana Nasional?

"Menurut saya dengan skala bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah ini bisa menjadi bencana nasional, karena ini masih cukup besar jumlah korbannya dan masih banyak korban yang belum dievakuasi," ujar Fadli saat ditemui di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, Sulawesi Tengah, Rabu.

Ia mengatakan, status bencana nasional penting untuk membuka bantuan luar negeri.

Menurut dia, korban gempa masih membutuhkan pasokan makanan, air bersih, listrik, dan bahan bakar.

Baca juga: Luhut: Gempa dan Tsunami di Sulteng Tak Ditetapkan Bencana Nasional

"Jadi saya kira status bencana nasional itu cukup penting, apalagi kita harus membuka diri pada dunia internasional untuk memberikan uluran tangan, baik dalam bentuk materi atau pun barang," kata dia.  

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pendataan untuk mengetahui kebutuhan mendesak para korban gempa. 

Fadli juga berharap masih ada korban selamat yang dapat dievakuasi dari reruntuhan akibat gempa Palu. 

Baca juga: Luhut: Penanganan Bencana di Sulteng Sudah Lebih dari Bencana Nasional

"Ini kita sebenarnya tahapannya survive ya, semoga masih ada warga-warga yang masih selamat dari puing-puing tersebut ya," ucap Fadli.

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Alasannya, pemerintahan di wilayah Sulawesi Tengah masih berjalan. Kondisi ini berbeda dengan situasi yang terjadi saat bencana yang sama terjadi di Aceh pada 2004.

Baca juga: Alasan Pemerintah Tak Tetapkan Gempa-Tsunami Palu sebagai Bencana Nasional

"Kalau ditetapkan bencana nasional itu salah satu sebabnya kayak di Aceh kalau pemerintahnya lumpuh. Di sana (Palu) gubernur masih ada, bupati masih ada, (pemerintahan) masih jalan," kata Kalla, yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), di Kantor PMI, Jakarta Pusat, Minggu (30/9/2018).

Sebelumnya, gempa bermagnitudo 7,4 melanda sejumlah kawasan Sulawesi Tengah, Jumat (28/10/2018) pukul 17.02 Wita.

Akibat gempa tersebut, BNPB mencatat, hingga Rabu pukul 13.00 Wita, ada 1.407 orang meninggal dunia dan 2.459 orang luka berat.

Baca juga: Luhut: Untung Gempa Lombok Tidak Dijadikan Bencana Nasional

Selain itu, dilaporkan sebanyak 113 orang hilang, 152 orang tertimbun, dan 65.733 rumah rusak berat. Selain itu, tercatat 70.821 warga yang terdampak gempa dan tsunami mengungsi di 141 titik.