Gembong Ingatkan Janji Kampanye Jangan Menghambat Normalisasi Sungai

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, normalisasi sungai yang sempat terhambat disebabkan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai sulit membebaskan lahan karena ada janji kampanye untuk menghindari penggusuran.

"Pemprov DKI ketika kepemimpinannya Pak Anies kan sudah janji enggak melakukan penggusuran. Janji itu punya konsekuensinya seperti sekarang, normalisasi sulit terselesaikan secara menyeluruh," ujar Gembong ketika dihubungi, Rabu (3/10/2018).

Baca juga: Tak Ada Normalisasi di 2019, PDI-P Nilai Ada Komunikasi yang Tak Lancar dengan Pusat

Menurut Gembong, Pemprov DKI harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar. Normalisasi dibutuhkan untuk mengembalikan trase sungai dan mengatasi persoalan banjir.

Gembong mengatakan, Pemprov DKI harus bisa bekerja sama dengan baik Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang melaksanakan normalisasi.

Salah satu caranya dengan melakukan pembebasan lahan sebanyaknya agar kegiatan normalisasi lancar.

Baca juga: Tak Ada Normalisasi Sungai di DKI Jakarta pada 2019

Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI melakukan apa yang seharusnya. Jika penertiban permukiman liar memang diperlukan untuk pembebasan lahan, jalan itu mesti ditempuh.

Jangan sampai janji kampanye membuat normalisasi terhambat.

"Perlu jadi catatan, tidak ada satu pun kali di Jakarta yang tambah lebar. Yang terjadi justru sebaliknya, semua kali menyempit. Cara untuk mengembalikan fungsi sebenarnya adalah normalisasi," kata dia.

Baca juga: Normalisasi Sungai, BBWSCC Pertanyakan Nasib Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI

Gembong membenarkan banyak upaya lain yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengentaskan banjir. Misalnya dengan melakukan naturalisasi di 14 waduk dan memperbanyak pompa.

Namun, itu saja tidak cukup. Program normalisasi yang dilakukan pemerintah pusat harus mendapat dukungan dari Pemprov DKI dengan cara pembebasan lahan.

"Normalisasi bukan satu-satunya jalan keluar. Tapi yang dilakukan Pemprov belum cukup mampu mengantisipasi banjir ketika debit air hujan kita sangat tinggi," ujar Gembong. 

Baca juga: Pemprov DKI Didorong Bebaskan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung

Pada saat masa kampanye, Anies pernah mengungkapkan pendekatan baru untuk menata kampung. Pendekatan itu tidak hanya sekadar memindahkan warga ke tempat lain.

"Jadi, bukan semata-mata memindahkan, tapi membuat kehidupan di tempat tersebut menjadi lebih baik," ujar Anies di Kampung Magesen, Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu (9/10/2016).

Anies menuturkan, kehidupan yang lebih baik, yakni tempat yang memudahkan warga mengakses pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Baca juga: Dampak Penutupan Jalan Palmerah 1 Depan SMP 101 Jakarta karena Normalisasi Kali Grogol...

Selain itu, pola hidup dan interaksi warga yang dipindahkan juga harus diperhatikan. Namun ketika itu Anies menyatakan, belum tentu juga mereka tidak akan melakukan penggusuran.

"Saya tidak mengatakan bahwa nol, enggak akan ada penggusuran, enggak. Memang ada yang harus pindah karena kepentingan umum yang harus dinomorsatukan," kata dia.

Namun, lanjut Anies, untuk beberapa kasus, ada upaya-upaya yang bisa dicari solusi terbaik lainnya, selain menggusur. Misalnya, terkait dengan persoalan status tanah yang ditinggali warga.