Mandeknya Normalisasi Sungai dan Ancaman Banjir Jakarta

Kompas.com - 04/10/2018, 07:19 WIB
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta melalukan normalisasi Kali Gogol di Jalan Palmerah I atau jalan inspeksi, Jakarta Barat pada Selasa (25/9/2018). RIMA WAHYUNINGRUMDinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta melalukan normalisasi Kali Gogol di Jalan Palmerah I atau jalan inspeksi, Jakarta Barat pada Selasa (25/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, dan Sunter  di Jakarta dipastikan tidak berjalan tahun 2019.

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak mengalokasikan anggaran normalisasi sungai itu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

"Kalau diajukan di (APBN) 2019 sudah enggak terkejar lagi," ujar Kepala BBWSCC Bambang Hidayah, Rabu (3/10/2018).

Baca juga: Normalisasi Sungai, BBWSCC Pertanyakan Nasib Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI

Normalisasi sungai di Jakarta, kata Bambang, baru bisa dianggarkan paling cepat dalam APBN 2020.

Terkendala pembebasan lahan 

Pemprov DKI Jakarta bertugas membebaskan lahan untuk kebutuhan normalisasi yang dijalankan BBWSCC. Hingga kini, pembebasan lahan yang dikerjakan Pemprov DKI itu masih minim. Karena itu, normalisasi sungai tidak bisa dijalankan pada 2019.

BBWSCC tidak mau normalisasi dilakukan setengah-setengah.

"Kalau (pembebasan lahan) masih sedikit kan tanggung. Jadi, biar nanti aja kalau sudah banyak," kata Bambang.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengakui sulitnya membebaskan lahan. Pekerjaan itu harus dikerjakan dengan sangat hati-hati sebelum Dinas Sumber Daya Air melakukan pembayaran.

"Jangan sampai ada overlap, tumpang-tindih, apalagi gugatan-gugatan lain yang berdampak terhadap kami. Makanya, kemarin kami rapat dengan pihak Balai Besar, menanyakan progres normalisasi. Ya kami perlu waktu untuk kelengkapan administrasinya," ucap Teguh.

Dinas Sumber Daya Air, lanjut Teguh, masih berupaya membebaskan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, dan Sunter.

Dia berharap pembebasan lahan di tiga lokasi itu bisa berjalan maksimal tahun ini demi mendukung normalisasi yang menjadi proyek strategis nasional.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, normalisasi sungai yang terhambat disebabkan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemprov DKI Jakarta dinilai sulit membebaskan lahan karena ada janji kampanye untuk menghindari penggusuran.

Baca juga: Gembong Ingatkan Janji Kampanye Jangan Menghambat Normalisasi Sungai

"Pemprov DKI ketika kepemimpinannya Pak Anies kan sudah janji enggak melakukan penggusuran. Janji itu punya konsekuensinya seperti sekarang, normalisasi sulit terselesaikan secara menyeluruh," ujar Gembong.

Foto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)
26-06-2018 *** Local Caption *** Foto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)
26-6-2018KOMPAS/AGUS SUSANTO Foto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai. KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 26-06-2018 *** Local Caption *** Foto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai. KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 26-6-2018
Masih menurut Gembong, Pemprov DKI harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar. Jika penertiban permukiman liar memang diperlukan untuk pembebasan lahan, jalan itu mesti ditempuh. Jangan sampai janji kampanye membuat normalisasi terhambat.

Mandek sejak 2018 

BBWSCC bersama Pemprov DKI telah melakukan normalisasi pada 2013-2017. Hasilnya, 16 kilometer dari total 33 kilometer aliran Sungai Ciliwung sudah dinormalisasi.

Beberapa wilayah masih harus dibebaskan lahannya. Normalisasi di Bidara Cina, dari 3 kilometer panjang sungai yang hendak dinormalisasi, baru terealisasi 1,3 kilometer. Begitu juga dengan normalisasi di wilayah Bukit Duri yang baru terealisasi 2,7 kilometer dari 3,2 kilometer panjang yang direncanakan. 

Proyek normalisasi tidak dilanjutkan pada 2018. BBWSCC tidak mengalokasikan anggaran untuk normalisasi maupun sodetan Sungai Ciliwung.

Kendalanya lagi-lagi karena lahan yang belum dibebaskan Pemprov DKI.

"Tahun ini tidak ada alokasi dana untuk itu, karena memang tanahnya tidak ada yang bebas," kata Kepala BBWSCC sebelumnya, Jarot Widyoko, 13 Juli 2018.

Jakarta terancam banjir 

Kepala BBWSCC yang baru Bambang Hidayah menyebutkan, sebanyak 129 kelurahan di Jakarta terancam banjir pada musim hujan mendatang, terutama pada puncak musim hujan yang jatuh pada Februari 2019.

Wajah kini normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017). Warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sekelompok kecil orang atas nama sebuah kelompok besar) telah dimenangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (24/10/2017). Mereka berhak untuk menerima ganti rugi setidaknya Rp 18,6 miliar. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOKOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Wajah kini normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017). Warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sekelompok kecil orang atas nama sebuah kelompok besar) telah dimenangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (24/10/2017). Mereka berhak untuk menerima ganti rugi setidaknya Rp 18,6 miliar. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
"Berdasarkan peta rawan genangan dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, terdapat 129 kelurahan titik daerah rawan genangan yang menjadi fokus untuk penanganan banjir," kata Bambang pada 12 September lalu.

Baca juga: 129 Kelurahan di Jakarta Terancam Banjir

Bambang mengatakan, 129 kelurahan itu diprediksi bakal banjir akibat meluapnya sungai. Sungai yang dimaksud yakni Angke, Pesanggrahan, Krukut, Ciliwung Kelurahan, Kanal Banjir Barat, Ciliwung Lama Kelurahan, Sunter, Cipinang Kelurahan, dan Cengkareng Drain.

Bambang menambahkan, kelurahan yang berpotensi banjir itu berada di daerah aliran sungai (DAS) yang belum dinormalisasi atau dilebarkan dan dibeton.

Selama normalisasi tertunda, BBWSCC tetap berupaya meminimalisasi faktor banjir dengan mengeruk sungai yang sedimentasi atau pengendapannya tinggi.

"Tapi pengerukan tidak seefektif normalisasi dalam mengurangi banjir," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakpus Gelar Simulasi Penanganan Banjir Saat Pandemi di Karet Tengsin

Jakpus Gelar Simulasi Penanganan Banjir Saat Pandemi di Karet Tengsin

Megapolitan
Pemkot Bekasi Siapkan 26 Pompa Air Portabel untuk Cegah Banjir

Pemkot Bekasi Siapkan 26 Pompa Air Portabel untuk Cegah Banjir

Megapolitan
Waspada, Ular Kobra Kembali Bermunculan di Permukiman Jakarta Timur

Waspada, Ular Kobra Kembali Bermunculan di Permukiman Jakarta Timur

Megapolitan
Anies Baswedan Positif Covid-19 dan Jalannya Roda Pemerintahan Jakarta

Anies Baswedan Positif Covid-19 dan Jalannya Roda Pemerintahan Jakarta

Megapolitan
Ini Rincian Gaji Anggota DPRD DKI yang Diusulkan Naik jadi Rp 8,38 Miliar Per Tahun

Ini Rincian Gaji Anggota DPRD DKI yang Diusulkan Naik jadi Rp 8,38 Miliar Per Tahun

Megapolitan
Genteng Ratusan Rumah Lenteng Agung Dicat, Supaya Indah Dilihat dari Atas Flyover Tapal Kuda

Genteng Ratusan Rumah Lenteng Agung Dicat, Supaya Indah Dilihat dari Atas Flyover Tapal Kuda

Megapolitan
Ini Fokus 3 Paslon di Pilkada Tangsel Jelang Kampanye Berakhir

Ini Fokus 3 Paslon di Pilkada Tangsel Jelang Kampanye Berakhir

Megapolitan
Jumlah Pejabat di DKI yang Dicopot sebagai Imbas Kerumunan Massa Rizieq Bertambah

Jumlah Pejabat di DKI yang Dicopot sebagai Imbas Kerumunan Massa Rizieq Bertambah

Megapolitan
[UPDATE 1 Desember]: Total Kasus Covid-19 di Tangsel 2.872, di Kota Tangerang 2.953

[UPDATE 1 Desember]: Total Kasus Covid-19 di Tangsel 2.872, di Kota Tangerang 2.953

Megapolitan
Gubernur DKI dan Wagub Terpapar Covid-19, Ketua DPRD Minta agar Ada Pelaksana Harian

Gubernur DKI dan Wagub Terpapar Covid-19, Ketua DPRD Minta agar Ada Pelaksana Harian

Megapolitan
Tempat Isolasi Covid-19 di Jakarta Terisi 79 Persen dan Ruang ICU Terisi 74 Persen

Tempat Isolasi Covid-19 di Jakarta Terisi 79 Persen dan Ruang ICU Terisi 74 Persen

Megapolitan
DPRD DKI Jakarta Usulkan Kenaikan Gaji Fantastis Saat Pandemi Covid-19

DPRD DKI Jakarta Usulkan Kenaikan Gaji Fantastis Saat Pandemi Covid-19

Megapolitan
Teror Bertubi-tubi ke Keluarga Jacklyn Choppers...

Teror Bertubi-tubi ke Keluarga Jacklyn Choppers...

Megapolitan
Cerita Balita yang Taat Protokol Kesehatan...

Cerita Balita yang Taat Protokol Kesehatan...

Megapolitan
Kipas Angin Korslet, 12 Rumah Ludes Terbakar di Angke

Kipas Angin Korslet, 12 Rumah Ludes Terbakar di Angke

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X