Rincian Uang yang Harus Dikembalikan Ratna Sarumpaet ke Pemprov DKI

Kompas.com - 08/10/2018, 17:13 WIB
Mantan anggota Tim Kampanye Prabowo-Sandiaga Ratna Sarumpaet digelandang ke Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2018) malam. Ia diamankan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. WARTA KOTA/ALEX SUBANMantan anggota Tim Kampanye Prabowo-Sandiaga Ratna Sarumpaet digelandang ke Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2018) malam. Ia diamankan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta segera mengirim surat penagihan sponsor ke Ratna Sarumpaet. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwista dan Budaya DKI Jakarta Asiantoro mengatakan, rincian yang harus dikembalikan meliputi uang tiket perjalanan, uang harian, dan asuransi perjalanan.

"Dinas Pariwisata sudah diminta untuk segera (menagih) ke Bu Ratna supaya mengembalikan itu," kata  Asiantoro ketika dihubungi, Senin (8/10/2018).

Rinciannya, uang saku yang harus dikembalikan Ratna Sarumpaet sebesar Rp 19.857.000, biaya asuransi perjalanan sebesar Rp 526.000, dan tiket pesawat sebesar Rp 50.380.000.

Baca juga: Gerindra: Kebohongan Ratna Sarumpaet Sangat Merugikan Ketum Kami, Pak Prabowo

Untuk tiket perjalanan, Asiantoro mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan maskapai penerbangan yang dipakai Ratna. Pemprov DKI akan menerima penggantian uang sesuai aturan di maskapai.

"Refund-nya berapa nanti ya itulah yang akan diterima," ujar Asiantoro.

Pemprov DKI telah memenuhi permohonan sponsor perjalanan Ratna untuk jadi pembicara pada acara The 11th Women Playrights International Conference di Cile, pada 7-12 Oktober 2018. Pemprov DKI menanggung uang tiket, akomodasi, hingga uang saku Ratna sekitar Rp 70 juta.

Pemberian dana itu sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1066 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri.

Ratna tidak jadi berangkat karena dia ditangkap pihak kepolisian di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, saat hendak berangkat ke Cile, Kamis malam pekan lalu. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran kabar bohong atau hoaks bahwa dirinya telah dianiaya orang.

Ratna dianggap melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana Hukum dan Undang-Undang ITE Pasal 28 juncto Pasal 45, dengan ancaman 10 tahun penjara.

Ratna juga dicegah Imigrasi bepergian ke luar negeri.

Baca juga: 5 Fakta Dana Sponsor Rp 70 Juta dari Pemprov DKI untuk Ratna Sarumpaet ke Cile



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tetapkan 131 Tersangka Pedemo Omnnibus Law di Jakarta, 20 Orang yang Bakar Halte

Polisi Tetapkan 131 Tersangka Pedemo Omnnibus Law di Jakarta, 20 Orang yang Bakar Halte

Megapolitan
Pakar Hukum Pidana UI: Pelaku Kerusuhan Demo Omnibus Law Harus Diusut Sampai Pengadilan

Pakar Hukum Pidana UI: Pelaku Kerusuhan Demo Omnibus Law Harus Diusut Sampai Pengadilan

Megapolitan
Pengamat Sebut Ada 'Orkestrasi Massa' di Balik Kericuhan Demonstrasi Tolak Omnibus Law

Pengamat Sebut Ada "Orkestrasi Massa" di Balik Kericuhan Demonstrasi Tolak Omnibus Law

Megapolitan
Pemkot Bekasi Targetkan Periksa 10.000 Spesimen Tes Covid-19 hingga 10 Hari ke Depan

Pemkot Bekasi Targetkan Periksa 10.000 Spesimen Tes Covid-19 hingga 10 Hari ke Depan

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober di Tangsel: Bertambah 4 Kasus Positif, 90 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober di Tangsel: Bertambah 4 Kasus Positif, 90 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Pasien Covid-19 Berkurang, Pemkot Tangerang Kurangi Fasilitas Isolasi Mandiri

Pasien Covid-19 Berkurang, Pemkot Tangerang Kurangi Fasilitas Isolasi Mandiri

Megapolitan
Mengaku Sudah Bekerja Maksimal, Ketua Pansus Banjir DKI: Kuncinya Ada di Gubernur

Mengaku Sudah Bekerja Maksimal, Ketua Pansus Banjir DKI: Kuncinya Ada di Gubernur

Megapolitan
42 Motor Pedemo yang Ditinggal Saat Ricuh Masih di Polda Metro Jaya

42 Motor Pedemo yang Ditinggal Saat Ricuh Masih di Polda Metro Jaya

Megapolitan
55 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Ini Sebarannya

55 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Ini Sebarannya

Megapolitan
Pelecehan Remas Payudara Kerap Terjadi di Tangsel, Polisi Perlu Patroli Rutin di Lokasi Kejadian

Pelecehan Remas Payudara Kerap Terjadi di Tangsel, Polisi Perlu Patroli Rutin di Lokasi Kejadian

Megapolitan
Antisipasi Demo Rusuh dan Penjarahan, Polisi Jaga Ketat Pasar Glodok

Antisipasi Demo Rusuh dan Penjarahan, Polisi Jaga Ketat Pasar Glodok

Megapolitan
Polisi: Artis RR Gunakan Sabu Buat Kuruskan Badan

Polisi: Artis RR Gunakan Sabu Buat Kuruskan Badan

Megapolitan
Amankan Aksi Demo Tolak Omnius Law, Satpol PP Jakpus Akan Terjunkan 40 Personel

Amankan Aksi Demo Tolak Omnius Law, Satpol PP Jakpus Akan Terjunkan 40 Personel

Megapolitan
Selama PSBB Transisi, Satpol PP Jakpus Jaring 2.078 Pelanggar Tak Pakai Masker

Selama PSBB Transisi, Satpol PP Jakpus Jaring 2.078 Pelanggar Tak Pakai Masker

Megapolitan
Gubernur Banten Sesalkan Kerumunan Massa Saat Pendaftaran Bantuan UMKM di Kota Tangerang

Gubernur Banten Sesalkan Kerumunan Massa Saat Pendaftaran Bantuan UMKM di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X