Anggota DPRD DKI Pertanyakan Kajian Wacana Pelegalan Becak

Kompas.com - 08/10/2018, 19:50 WIB
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma, Rabu (14/3/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARWakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma, Rabu (14/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Merry Hotma mempertanyakan kajian melegalkan kembali becak di Jakarta.

Merry mengatakan pihaknya pasti meminta kajian itu saat Pemprov DKI mengajukan revisi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

“Kajiannya seperti apa? Ini kan hal baru yang disajikan Pak Gubernur yang agak sedikit mengganggu mindset kami karena berbeda ya,” ujar Merry di Gedung DPRD DKI Jakarta,Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (8/10/2018).

Baca juga: Lurah Pejagalan: Ada Selter Becak, Macetnya Berkurang

Merry mengatakan, sudah sejak lama eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta sepakat bahwa becak dilarang beroperasi. Alasannya pun sudah disepakati bersama dan diatur dalam peraturan daerah.

Kini, ada wacana untuk merevisi perda itu ke arah yang benar-benar berlawanan dari kebijakan awal. Oleh sebab itu, Merry mengatakan hal ini harus hati-hati diputuskan.

Di DPRD DKI Jakarta, Bapemperda yang dipimpin Merry adalah badan yang khusus merumuskan peraturan daerah.

Baca juga: Becak di Teluk Gong Wajib Mangkal di Selter

Selter becak di Jalan K dekat Pasar Teluk Gong, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Selter becak di Jalan K dekat Pasar Teluk Gong, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018).
Merry mengatakan, kajian ini biasanya akan diminta Bapemperda ketika Pemprov DKI mengajukan draf revisi perdanya.

Dia tidak mau menyimpulkan benar atau tidak sikap Pemprov DKI atas wacana ini tanpa melihat kajiannya.

“Kebijakan apapun bisa positif asalkan kajiannya benar,” ujar dia.

Baca juga: Selter Becak di Teluk Gong Dibangun untuk Kurangi Kesemrawutan

Keberadaan becak saat ini dilarang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Pemprov DKI Jakarta berencana merevisi perda itu untuk mengakomodasi operasional becak di jalan-jalan kampung.

Meskipun perda belum direvisi, para penarik becak kini merasa aman karena anggota Satpol PP tidak lagi menertibkan mereka.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Megapolitan
Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Megapolitan
KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

Megapolitan
Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Megapolitan
Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Megapolitan
Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Megapolitan
Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Megapolitan
Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Megapolitan
Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Megapolitan
Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Megapolitan
Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Megapolitan
Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Megapolitan
Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Megapolitan
PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

Megapolitan
Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X