DPRD Sarankan Pemprov DKI Revisi Perda Ketertiban Umum Sebelum Legalkan Becak

Kompas.com - 08/10/2018, 20:34 WIB
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Merry Hotma berpendapat Pemprov DKI melanggar peraturan daerah dengan memfasilitasi penarik becak.

Sebab, Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang mengatur soal becak belum direvisi.

“Bisa masuk kategori melanggar dan melakukan sesuatu tanpa rencana yang sistematik,” ujar Merry di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (8/10/2018).

Baca juga: Anggota DPRD DKI Pertanyakan Kajian Wacana Pelegalan Becak

Jika dilakukan secara sistematis, kata Merry, seharusnya Pemprov DKI mengajukan revisi perda terlebih dahulu ke Bapemperda DPRD DKI Jakarta.

Aturan yang ada dalam Perda Ketertiban Umum soal becak diubah agar becak bisa legal beroperasi.

Revisi perda itu akan menjadi landasan hukum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memfasilitasi becak.

"Segera ajukan revisinya supaya pengemudi becak itu punya kepastian hukum dan dia juga nyaman apapun yang didapatkan sebagai rezeki mereka, sah di mata hukum," ujar Merry.

Baca juga: Lurah Pejagalan: Ada Selter Becak, Macetnya Berkurang

Merry mengatakan, saat itulah Pemprov DKI baru bisa memfasilitasi seperti membuatkan selter dan memberi stiker untuk penarik becak.

“Kalau sekarang kan sudah ada selter, tetapi mana payung hukumnya? Ini kan agak di luar sistem aturan yang ada,” kata Merry.

Merry menegaskan DPRD DKI Jakarta tidak akan menyulitkan kebijakan Pemprov DKI yang dibuat untuk rakyat kecil.

Baca juga: Becak di Teluk Gong Wajib Mangkal di Selter

Namun, dia mengingatkan aturan harus tetap dijalani. 

Adapun, keberadaan becak saat ini dilarang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Pemprov DKI Jakarta berencana merevisi perda itu untuk mengakomodasi operasional becak di jalan-jalan kampung.

Baca juga: Selter Becak di Teluk Gong Dibangun untuk Kurangi Kesemrawutan

Meskipun perda belum direvisi, para penarik becak kini merasa aman karena anggota Satpol PP tidak lagi menertibkan mereka. Penarik becak juga sudah difasilitasi dengan selter di beberapa tempat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Mahasiswa Ditangkap Saat Demo di Istana Bogor

Sejumlah Mahasiswa Ditangkap Saat Demo di Istana Bogor

Megapolitan
30 Rumah di Jakarta Utara Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

30 Rumah di Jakarta Utara Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Megapolitan
6 RT di Jakarta Tergenang Setelah Hujan Deras Selasa Sore

6 RT di Jakarta Tergenang Setelah Hujan Deras Selasa Sore

Megapolitan
Kapolda Metro Jaya: Unjuk Rasa Hari Ini Berjalan Tertib

Kapolda Metro Jaya: Unjuk Rasa Hari Ini Berjalan Tertib

Megapolitan
Penindakan Bangunan di Bantaran Sungai di Jakarta Perlu Ketegasan Gubernur

Penindakan Bangunan di Bantaran Sungai di Jakarta Perlu Ketegasan Gubernur

Megapolitan
Ikut Demo di Istana Bogor, Seorang Remaja Ditarik Ibunya Pulang

Ikut Demo di Istana Bogor, Seorang Remaja Ditarik Ibunya Pulang

Megapolitan
Aktor Anjasmara Dipepet Penjambret di Jalan Sudirman Saat Bersepeda

Aktor Anjasmara Dipepet Penjambret di Jalan Sudirman Saat Bersepeda

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta Sisakan 2,1 Ton Sampah

Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta Sisakan 2,1 Ton Sampah

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Pengamat: Nasib Warga Terdampak Perlu Dipikirkan

Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Pengamat: Nasib Warga Terdampak Perlu Dipikirkan

Megapolitan
Muara Angke Banjir Rob Akibat Hujan Berhari-hari, Aktivitas Warga Terhambat

Muara Angke Banjir Rob Akibat Hujan Berhari-hari, Aktivitas Warga Terhambat

Megapolitan
Demo Tolak UU Cipta Kerja Tak Berujung Bentrok, Pangdam Jaya: Masyarakat yang Demo Luar Biasa

Demo Tolak UU Cipta Kerja Tak Berujung Bentrok, Pangdam Jaya: Masyarakat yang Demo Luar Biasa

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Tertinggi Sejak Pandemi, Tingka Kesembuhan Covid-19 di Jakarta 84 Persen

UPDATE 20 Oktober: Tertinggi Sejak Pandemi, Tingka Kesembuhan Covid-19 di Jakarta 84 Persen

Megapolitan
Hari Terakhir PSBB Tangsel, Kasus Baru Covid-19 Tertinggi Selama Pandemi

Hari Terakhir PSBB Tangsel, Kasus Baru Covid-19 Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Kota Tangerang Punya Jalur Sepeda Sepanjang 20 Kilometer

Kota Tangerang Punya Jalur Sepeda Sepanjang 20 Kilometer

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Bangunan di Bantaran Kali, Pengamat: DPRD Perlu Cek ke Lapangan

Pemprov DKI Akan Bongkar Bangunan di Bantaran Kali, Pengamat: DPRD Perlu Cek ke Lapangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X