Wanti-wanti DPRD kepada Pemprov DKI untuk Revisi Aturan Becak...

Kompas.com - 09/10/2018, 09:35 WIB
Deretan becak parkir di selter becak di kawasan Teluk Gong, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DDeretan becak parkir di selter becak di kawasan Teluk Gong, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Perda itu direvisi agar larangan bagi penarik becak beroperasi di Jakarta bisa diubah atau dihilangkan.

Dengan demikian penarik becak bisa beroperasi nyaman tanpa takut disebut sebagai pelanggar perda.

Baca juga: Inovasi Kelurahan Pejagalan Bangun Selter Becak demi Kurangi Kesemrawutan...

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu mengatakan, pihaknya sedang berkonsultasi dengan Biro Hukum.

"Untuk penyusunan revisi perdanya, kami sedang diskusi dengan Biro Hukum dulu," ujar Yani ketika dihubungi, Senin (8/10/2018).

Yani belum bisa memastikan kapan revisi perda itu bisa diajukan ke DPRD DKI Jakarta.

Seltee becak di Jalan B dekat Pasar Teluk Gong, Pejagalan, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Seltee becak di Jalan B dekat Pasar Teluk Gong, Pejagalan, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018).
Meski belum tahu kapan pembahasan revisi perda dimulai, Pemprov DKI Jakarta sudah mulai menata becak-becak di Jakarta.

Baca juga: Demi Penarik Becak Jakarta Tak Digaruk Satpol PP...

Para penarik becak didata jumlahnya dan dibuatkan selter untuk mengetem.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mendata becak-becak di Jakarta dan memasang stiker pendataan.

Ada 1.685 becak di 16 pangkalan yang telah didata dan boleh beroperasi.

Baca juga: DPRD Sarankan Pemprov DKI Revisi Perda Ketertiban Umum Sebelum Legalkan Becak

Kelurahan Pejagalan telah mendirikan tiga selter sebagai pangkalan penarik becak terdaftar di kawasan Teluk Gong, Jakarta Utara.

Peringatan dari DPRD DKI 

DPRD DKI Jakarta angkat bicara melihat kondisi seperti itu.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma mengingatkan Pemprov DKI harus sistematik dalam membuat kebijakan.

Sistematik yang dimaksud adalah merevisi perda terlebih dahulu, baru memfasilitasi penarik becak. Merry mengatakan, hal yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini adalah sebaliknya.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Pertanyakan Kajian Wacana Pelegalan Becak

Selter becak di Jalan K dekat Pasar Teluk Gong, Pejagalan, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Selter becak di Jalan K dekat Pasar Teluk Gong, Pejagalan, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018).
"Kalau sekarang kan sudah ada selter, tetapi mana payung hukumnya? Ini kan agak di luar sistem aturan yang ada," kata Merry.

Merry pun menilai kebijakan ini mendahului aturannya. Pemprov DKI Jakarta pun akhirnya malah melakukan pelanggaran atas peraturan daerahnya sendiri.

"Bisa masuk kategori melanggar dan melakukan sesuatu tanpa rencana yang sistematik," ujar Merry. 

Segera revisi

Merry mengatakan, DPRD DKI Jakarta akan mendukung semua kebijakan Pemprov DKI yang pro terhadap rakyat kecil.

Namun, dia mengingatkan aturan harus tetap dijalani. 

Merry mengatakan ini juga demi kepentingan penarik becak sendiri.

Baca juga: Lurah Pejagalan: Ada Selter Becak, Macetnya Berkurang

"Segera ajukan revisinya supaya pengemudi becak itu punya kepastian hukum dan dia juga nyaman apapun yang didapatkan sebagai rezeki mereka, sah di mata hukum," ujar Merry.

Saat perda belum direvisi, Merry meminta Pemprov DKI tidak mengizinkan becak beroperasi terlebih dahulu.

Dia meminta Gubernur DKI Jakarta bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal ketaatan pada aturan.

Baca juga: Becak di Teluk Gong Wajib Mangkal di Selter

"Supaya Pak Gubernur juga melakukan pembinaan kepada masyrakat untuk taat aturan. Ini pemimpin kan keteladanan juga akan dilihat semua," ujar Merry.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Fakta Kelihaian Azura Luna, Mengaku Sosialita Indonesia dan Menipu di Hong Kong

7 Fakta Kelihaian Azura Luna, Mengaku Sosialita Indonesia dan Menipu di Hong Kong

Megapolitan
Mengenal Bilik Pintar, Tempat Belajar di Antara Gunungan Sampah

Mengenal Bilik Pintar, Tempat Belajar di Antara Gunungan Sampah

Megapolitan
Penjualan Sepatu Compass di Grand Indonesia Dibatalkan, Pembeli Kecewa

Penjualan Sepatu Compass di Grand Indonesia Dibatalkan, Pembeli Kecewa

Megapolitan
Calon Pembeli Sepatu Compass, Rela Antre dari Malam hingga Sisihkan Uang Jajan...

Calon Pembeli Sepatu Compass, Rela Antre dari Malam hingga Sisihkan Uang Jajan...

Megapolitan
Geliat Komplotan Jambret Sasar Turis di Kota Tua

Geliat Komplotan Jambret Sasar Turis di Kota Tua

Megapolitan
Mal Belum Buka, Antrean Sepatu Compass 'Darahku Biru' Mengular di Depan Grand Indonesia

Mal Belum Buka, Antrean Sepatu Compass "Darahku Biru" Mengular di Depan Grand Indonesia

Megapolitan
Polemik DWP, Ditolak tetapi Berjalan Mulus

Polemik DWP, Ditolak tetapi Berjalan Mulus

Megapolitan
Ret Ginting, Setia dengan Kamera Analog sejak 1970-an

Ret Ginting, Setia dengan Kamera Analog sejak 1970-an

Megapolitan
Kerja Sama dengan BKSP, Bima Arya Tunggu Bantuan Dana dari Pemprov DKI

Kerja Sama dengan BKSP, Bima Arya Tunggu Bantuan Dana dari Pemprov DKI

Megapolitan
Terperosok ke Dalam Sungai, Kakak Beradik di Bogor Terluka

Terperosok ke Dalam Sungai, Kakak Beradik di Bogor Terluka

Megapolitan
Polisi Buru 4 Penjambret HP di Kawasan Kota Tua yang Masih Buron

Polisi Buru 4 Penjambret HP di Kawasan Kota Tua yang Masih Buron

Megapolitan
Dana Bantuan Parpol Naik, Fraksi Nasdem Dituntut Lebih Eksis di DPRD DKI

Dana Bantuan Parpol Naik, Fraksi Nasdem Dituntut Lebih Eksis di DPRD DKI

Megapolitan
Bikin Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Anies Belum Minta Persetujuan Menhub

Bikin Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Anies Belum Minta Persetujuan Menhub

Megapolitan
Puskesmas dan RSUD Menyerah, Damkar Kembangan Turun Tangan Lepaskan Cincin di Jari Nunung

Puskesmas dan RSUD Menyerah, Damkar Kembangan Turun Tangan Lepaskan Cincin di Jari Nunung

Megapolitan
Penjambret HP di Kota Tua Tenggak Miras dan Pakai Sabu Sebelum Beraksi

Penjambret HP di Kota Tua Tenggak Miras dan Pakai Sabu Sebelum Beraksi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X