Pemprov DKI Jakarta Telah Ajukan Revisi Perda yang Larang Becak

Kompas.com - 09/10/2018, 11:56 WIB
Deretan becak parkir di selter becak di kawasan Teluk Gong, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DDeretan becak parkir di selter becak di kawasan Teluk Gong, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengajukan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum kepada DPRD DKI Jakarta. Larangan pengoperasian becak di Jakarta diatur dalam perda itu.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat permohonan revisi perda itu ke DPRD DKI beberapa waktu yang lalu.

"Iya (akan direvisi), sudah masuk ke Dewan," ujar Yayan saat dihubungi, Selasa (9/10/2018).

Menurut Yayan, Pemprov DKI juga sudah mengirimkan draf revisi dan hasil kajian yang diperlukan untuk mendukung poin-poin dalam revisi Perda Ketertiban Umum. Namun, Yayan enggan menjelaskan poin-poin revisi perda itu.

Baca juga: Wanti-wanti DPRD kepada Pemprov DKI untuk Revisi Aturan Becak...

"Ada beberapa materi, tapi nantilah kami lihat perkembangannya di Dewan yang mana yang bisa diakomodir untuk masuk (dalam revisi perda)," kata Yayan.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi menyampaikan, pihaknya sudah menerima pengajuan revisi Perda Ketertiban Umum dari Pemprov DKI. Draf revisi perda itu sudah diserahkan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk kemudian dibahas.

"Sudah masuk dari Pak Gubernur. Tahap selanjutnya ya dibahas," kata Yuliadi saat dihubungi terpisah.

Berdasarkan catatan Kompas.com, revisi Perda Ketertiban Umum menjadi salah satu program pembentukan peraturan daerah DKI Jakarta tahun 2018. Revisi perda itu masuk ke dalam program legislasi daerah (prolegda) sebagai usulan pihak eksekutif.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Masdes Arouffy sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI berencana merevisi Perda Ketertiban Umum demi mengakomodasi operasional becak di Jakarta.

"Ada wacana begitu (mengakomodasi operasional becak), tapi kalau belum ditetapkan kan saya enggak bisa pastikan," kata Masdes, Senin kemarin.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Pertanyakan Kajian Wacana Pelegalan Becak

Perda Ketertiban Umum yang melarang operasional becak masih berlaku. Namun para penarik becak kini tak pernah lagi ditertibkan anggota Satpol PP saat beroperasi di jalan-jalan kampung.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mendata becak-becak di Jakarta dan memasang stiker pendataan. Ada 1.685 becak di 16 pangkalan yang telah didata dan boleh beroperasi.

Bahkan, Kelurahan Pejagalan telah mendirikan tiga selter sebagai pangkalan penarik becak terdaftar di kawasan Teluk Gong, Jakarta Utara.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Megapolitan
Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Megapolitan
Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Megapolitan
Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Megapolitan
Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

Megapolitan
23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

Megapolitan
Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Megapolitan
Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Megapolitan
Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Megapolitan
Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X