Ketika Partai Lain Ikut Gemas Lihat PKS dan Gerindra Tak Juga Sepakat soal Wagub DKI... Halaman 2

Kompas.com - 11/10/2018, 08:24 WIB

Jessi Carina,

Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

Jessi Carina

Penulis

Kurnia Sari Aziza

Editor

Lihat Foto

Anggota fraksi Partai Golkar DPRD DKI Ashraf Ali saat menghadiri buka puasa bersama DKI-DPRD, di rumah dinas gubernur, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta, Kamis (9/7/2015). (Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)

Suasana gedung Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/9/2017).

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik datang ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (20/9/2018). Ia datang untuk memenuhi panggilan Bawaslu terkait laporan yang dilayangkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.

Penasihat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (27/8/2018).

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali mengingatkan kedua partai tersebut agar lebih mementingkan warga Jakarta daripada ego partai.

"Jangan keras-kerasan terus. Wagub yang dipilih nanti adalah wagub Jakarta, bukan wagubnya PKS atau wagubnya Gerindra," ujar Ashraf.

Ashraf juga mengingatkan agar fraksi partai lain di DPRD juga diminta pendapat.

Dia mengatakan, partai lain juga mewakili aspirasi masyarakat Jakarta. Mendengar pendapat fraksi partai lain dinilai penting bagi PKS dan Gerindra.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus meminta Anies ikut mendorong dua partai pengusungnya.

KOMPAS.com/NURSITA SARI Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

Menurut Bestari, Anies memiliki hak untuk menuntut percepatan penentuan kandidat wagub kepada partai pengusung.

Dia juga berpendapat partai pengusung akan langsung bekerja cepat jika ada permintaan langsung dari Anies.

"Seharusnya dia sebagai gubernur itu melobi dua partai ini agar mendorong calon, begitu dong, Anies kan politisi juga, enggak bisa jadi gubernur kalau bukan politisi," kata Bestari.

Sampai kapan?

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, sebenarnya tidak ada batas waktu pengajuan nama cawagub.

Meski demikian, Taufik mengatakan partainya sudah siap mengajukan nama dirinya.

Masalah terakhir yang harus disepakati adalah mendapatkan persetujuan PKS.

KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELA Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik datang ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (20/9/2018). Ia datang untuk memenuhi panggilan Bawaslu terkait laporan yang dilayangkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.

"Gerindra sih kalau disuruh ajukan besok juga bisa, tetapi kalau kami menyerahkan dan PKS belum, itu kan jadi masalah juga," ujar Taufik.

Hal yang sama juga dialami PKS.

Anggota Majelis Syuro DPP PKS Triwisaksana mengatakan ada kesepakatan yang satu paket dengan pilpres.

PKS menyetujui posisi cawapres diisi oleh Sandiaga Uno yang merupakan kader Gerindra.