Kompas.com - 11/10/2018, 20:37 WIB
Kedutaan Besar Inggris di Jakarta Robert J SteinerKedutaan Besar Inggris di Jakarta
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berencana membeli lahan eks Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Jakpro meminta penyertaan modal daerah (PMD) Rp 500 miliar untuk membeli lahan itu dalam APBD DKI Jakarta 2019.

Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto mengatakan, angka Rp 500 miliar didasarkan pada hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

"Pembelian untuk akusisi tanah di bekas Kedutaan Inggris, Bundaran HI, itu kurang lebih Rp 500 miliar berdasarkan KJPP terakhir," ujar Dwi dalam rapat bersama Komisi C DPRD DKI di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (11/10/2018).

Baca juga: Serapan Anggaran Minim karena Lahan Eks Kedubes Inggris

Namun, Dwi belum merinci peruntukan lahan itu setelah dibeli nantinya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Ruslan Amsyari mempertanyakan rencana pembelian lahan itu. Sebab, dia pernah mendengar informasi bahwa lahan itu milik Pemprov DKI.

"Itu katanya mau bikin taman tuh, aset kita. Kok ini timbul lagi masalahnya? Katanya punya pemda," kata Ruslan.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta Sri Haryati menyebut lahan itu bukan milik Pemprov DKI.

Eksekutif akan membawa dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan lahan itu bukan milik DKI dalam rapat selanjutnya.

"Kemarin memang sudah dilihat, itu bisa kita beli karena memang bukan punya Pemprov," ucap Sri.

Catatan Kompas.com, Pemprov DKI Jakarta era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2016 berencana membeli lahan itu.

Lahan tersebut akan difungsikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH), lokasi aksi unjuk rasa, serta command center bagi mass rapid transit (MRT).

Baca juga: DKI Minta BPN Akhiri Pinjam Pakai Lahan Bekas Kantor Kedubes Inggris

Pembelian lahan sebesar Rp 479 miliar sudah dianggarkan dalam APBD DKI 2016. Namun, Pemprov DKI batal membeli lahan itu dua tahun lalu.

Kedubes memang Inggris mengantongi sertifikat hak pakai setelah lahan itu diberikan oleh pemerintah pusat.

Namun, Pemprov DKI tidak bisa membeli lahan itu karena pihak Kedubes Inggris belum memenuhi kewajiban membayar Rp 63.000 tiap tahunnya sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) pada tahun perolehan hak pakai atau pada tahun 1961.

Pemprov DKI baru bisa membeli lahan tersebut setelah Kedubes Inggris membayar kewajiban tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menyangsikan Manfaat Sumur Resapan, Bikin Jalan Rusak, sedangkan Banjir Tetap Lama Surut

Menyangsikan Manfaat Sumur Resapan, Bikin Jalan Rusak, sedangkan Banjir Tetap Lama Surut

Megapolitan
4 Warga Kota Tangerang Terpapar Omicron, Kini Dirawat di RS

4 Warga Kota Tangerang Terpapar Omicron, Kini Dirawat di RS

Megapolitan
PDI-P DKI Sebut Sumur Resapan Program Unggulan Anies Terbukti Gagal Atasi Banjir Jakarta

PDI-P DKI Sebut Sumur Resapan Program Unggulan Anies Terbukti Gagal Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Problematika Banjir yang Merendam Tegal Alur Jakarta Barat

Problematika Banjir yang Merendam Tegal Alur Jakarta Barat

Megapolitan
Ini Alasan Wagub DKI soal Banjir Jakarta yang Belum Surut dalam 6 Jam

Ini Alasan Wagub DKI soal Banjir Jakarta yang Belum Surut dalam 6 Jam

Megapolitan
Manuver Kadin Tolak Kenaikan UMP 5 Persen, Kini Kritik Apindo yang Gugat Anies

Manuver Kadin Tolak Kenaikan UMP 5 Persen, Kini Kritik Apindo yang Gugat Anies

Megapolitan
UPDATE 19 Januari: Tambah 83 Kasus di Kota Tangerang, 287 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 19 Januari: Tambah 83 Kasus di Kota Tangerang, 287 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 19 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 77, Pasien Dirawat Bertambah 64

UPDATE 19 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 77, Pasien Dirawat Bertambah 64

Megapolitan
Sebut Warga Tak Tahu Tim Jaguar Sudah Dilebur, Iptu Winam: Pelan-pelan Ingatan Itu Akan Hilang

Sebut Warga Tak Tahu Tim Jaguar Sudah Dilebur, Iptu Winam: Pelan-pelan Ingatan Itu Akan Hilang

Megapolitan
Polisi Tangkap Enam Pencuri Rumah Kosong, Sepucuk Senjata Api hingga Sepeda Motor Jadi Barang Bukti

Polisi Tangkap Enam Pencuri Rumah Kosong, Sepucuk Senjata Api hingga Sepeda Motor Jadi Barang Bukti

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cara Yusuf Mansur Gaet Investor Tabung Tanah | Anies Klaim Banjir Jakarta Cepat Surut

[POPULER JABODETABEK] Cara Yusuf Mansur Gaet Investor Tabung Tanah | Anies Klaim Banjir Jakarta Cepat Surut

Megapolitan
Ketika Napi Terorisme Ungkap Kehadiran Munarman dalam Acara Pembaiatan ISIS..

Ketika Napi Terorisme Ungkap Kehadiran Munarman dalam Acara Pembaiatan ISIS..

Megapolitan
Nasib Ayu Thalia: Ngaku Dianiaya Anak Ahok, kini Malah Jadi Tersangka

Nasib Ayu Thalia: Ngaku Dianiaya Anak Ahok, kini Malah Jadi Tersangka

Megapolitan
Prediksi BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Pagi hingga Sore, Depok dan Bogor Hujan Sepanjang Hari

Prediksi BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Pagi hingga Sore, Depok dan Bogor Hujan Sepanjang Hari

Megapolitan
Banjir Jakarta yang Tak Semanis Klaim Anies: 6 Jam Tak Surut, Ribuan Warga Mengungsi

Banjir Jakarta yang Tak Semanis Klaim Anies: 6 Jam Tak Surut, Ribuan Warga Mengungsi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.