Bangun 5.500 Unit Rusunami DP Nol Rupiah, Developer Minta Modal Rp 2,265 Triliun

Kompas.com - 12/10/2018, 14:46 WIB
Rumah DP 0 rupiah, Klapa Village, Jaktim, Senin (8/10/2018)KOMPAS.com/Ryana Aryadita Rumah DP 0 rupiah, Klapa Village, Jaktim, Senin (8/10/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - PD Pembangunan Sarana Jaya berencana membangun 5.500 unit rumah susun milik sederhana ( rusunami) untuk program down payment (DP) nol rupiah.

Untuk merealisasikannya, Sarana Jaya meminta penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 2,265 triliun dalam APBD DKI Jakarta 2019. PMD itu akan digunakan untuk pengadaan lahan seluas 15,6 hektar dan pembangunan.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan, rusunami itu akan dibangun di empat wilayah Jakarta.

"Iya (5.500 unit rusunami). Lokasinya ada di utara, selatan, barat, timur. Empat wilayah, kecuali pusat," ujar Yoory saat dihubungi, Jumat (12/10/2018).

Baca juga: Rusunami DP Nol Rupiah Tak Akan Dibangun di Jakarta Pusat

Selain itu, Sarana Jaya juga mengajukan Rp 3 triliun lebih untuk proyek sentra primer Tanah Abang. PMD itu digunakan untuk pembebasan lahan dan pengembangan proyek tersebut.

Dengan demikian, Sarana Jaya mengajukan PMD Rp 5,3 triliun dalam APBD DKI 2019.

Yoory berharap PMD itu bisa disetujui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, mengingat dua proyek itu merupakan penugasan Pemprov DKI.

Baca juga: Perjalanan Panjang Program Rusunami DP Rp 0 yang Akhirnya Diluncurkan Hari Ini...

"Dua-duanya kan itu prioritas sebenarnya, penugasan. Kita tetap berharap kalau bisa itu dipenuhi semuanya," kata dia.

Jika Pemprov DKI hanya menyetujui PMD Rp 1,8 triliun, Yoory menyebut proyek pembangunan rusunami DP nol menjadi prioritas utama.

Agar PMD itu bisa diberikan, Sarana Jaya meminta batas limit PMD atau modal dasar mereka ditambah dari Rp 2 triliun menjadi Rp 10 triliun.

Baca juga: Sarana Jaya Ajukan PMD Rp 5,3 Triliun pada APBD DKI 2019

Sarana Jaya melalui Badan Pembina BUMD DKI telah mengajukan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PD Pembangunan Sarana Jaya.

Dalam perda itu, tertulis modal dasar Sarana Jaya sebesar Rp 2 triliun. Sarana Jaya hingga September lalu sudah menerima modal sebesar Rp 1,064 triliun.

Artinya, Sarana Jaya hanya bisa meminta modal sekitar Rp 935 miliar lagi jika perda itu tidak direvisi.

Baca juga: Pedagang di Jalan Jatibaru Akan Dipindah ke Lahan Milik Sarana Jaya

"Karena program penugasannya masih ada dan masih perlu biaya, utamanya untuk pengadaan lahan, makanya kita minta lagi Rp 5,3 triliun. Permintaan itu kan harus ada wadahnya, wadahnya itu harus dilakukan perubahan perda, dari (modal dasar) Rp 2 triliun kita minta ke Rp 10 triliun," ucap Yoory.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Subagyo sebelumnya menyampaikan, PMD untuk Sarana Jaya sebesar Rp 1,8 triliun dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019.

Hingga kini, belum ada keputusan berapa besar PMD yang akan diberikan untuk Sarana Jaya.

Keputusan pemberian PMD ini nantinya akan ditentukan bersama DPRD DKI Jakarta dalam rapat Badan Anggaran.

Baca juga: Penjelasan Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Terkait Lahan DP 0 Rupiah di Atas "Pondok Kelapa Village"

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Megapolitan
Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Megapolitan
Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Megapolitan
Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Megapolitan
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Megapolitan
Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Megapolitan
10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

Megapolitan
Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

Megapolitan
Cerita Dokter Forensik RS Polri Lihat Paru-paru Perokok Berat Saat Autopsi

Cerita Dokter Forensik RS Polri Lihat Paru-paru Perokok Berat Saat Autopsi

Megapolitan
SMP Negeri Bekasi Mendadak Bertambah, Pengelola Sekolah Swasta: Anak Haram!

SMP Negeri Bekasi Mendadak Bertambah, Pengelola Sekolah Swasta: Anak Haram!

Megapolitan
Kata Pengamat, SMP Swasta yang Kekurangan Siswa di Bekasi Sebaiknya Ditutup

Kata Pengamat, SMP Swasta yang Kekurangan Siswa di Bekasi Sebaiknya Ditutup

Megapolitan
Close Ads X