Ditugaskan Buat Stadion dan Beli Lahan, Jakpro Minta PMD Rp 3,1 Triliun - Kompas.com

Ditugaskan Buat Stadion dan Beli Lahan, Jakpro Minta PMD Rp 3,1 Triliun

Kompas.com - 12/10/2018, 17:06 WIB
Kondisi Taman BMW, Jakarta Utara, Selasa (19/12/2017). Taman BMW rencana akan dijadikan salah satu tempat untuk acara pergantian tahunKompas.com/Setyo Adi Kondisi Taman BMW, Jakarta Utara, Selasa (19/12/2017). Taman BMW rencana akan dijadikan salah satu tempat untuk acara pergantian tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Propertindo ( Jakpro) mendapatkan sejumlah penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2019. Karena itu, PT Jakpro mengajukan penyertaan modal daerah sebesar Rp 3,1 triliun dalam APBD 2019.

"Kenapa kami minta PMD ke Pemprov DKI? Karena ini proyek penugasan dari Pemprov DKI," kata Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo Hani Sumarno, Jumat (12/10/2018).

Setidaknya ada empat penugasan untuk PT Jakpro. Pertama adalah membangun stadion di lahan Taman BMW di Jakarta Utara dengan pengajuan dana Rp 1,5 triliun.

Jakpro juga mendapat tugas pengadaan lahan program rumah atau rumah susun dengan down payment (DP) nol rupiah. Untuk itu, perusahaan itu mengajukan PMD Rp 648 miliar. Sementara  untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki, Jakpro minta Rp 500 miliar, serta untuk membeli lahan eks Kedutaan Besar Inggris di Jalan MH Thamrin sebesar Rp 500 miliar. 


Baca juga: Ditangani Jakpro, Pembangunan Stadion BMW Diharapkan Lebih Cepat Rampung

Hani mengatakan tidak ada peraturan gubernur yang memungkinkan PT Jakpro bekerja sama dengan mitra untuk proyek-proyek tersebut. Pendanaan pun akhirnya dilakukan dengan menggunakan APBD DKI lewat PMD.

Untuk lahan eks Kedubes Inggris, PT Jakpro mengatakan ada sejumlah usulan pemanfaatan. Namun Hani mengatakan lahan tersebut sudah tidak bermasalah untuk dibeli.

Sementara itu untuk pembelian lahan buar rumah atau rusun DP Rp 0, Hani mengatakan pihaknya berencana untuk membeli di Rorotan.

Terkait stadion BMW, Hani meyakini pihaknya memiliki kemampuan untuk membangun stadion berstandar internasional itu. Jika PMD disetujui, stadion bisa dibangun tahun 2019.

"Begitu juga revitalisasi TIM, bisa mulai tahun depan juga," ujar Hani.

Namun agar PMD itu bisa diberikan, harus ada revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo terlebih dahulu. Dalam perda itu, tertulis modal dasar perseroan yang sebelumnya Rp 2 triliun naik menjadi Rp 10 triliun.

PT Jakpro hingga kini sudah menerima modal sebesar Rp 9,4 triliun. Artinya PT Jakpro hanya bisa menerima modal tidak sampai Rp 1 triliun. Jakpro mendorong DPRD DKI Jakarta segera membahas revisi perda tersebut.

Baca juga: PT Jakpro: Status Lahan Eks Kedubes Inggris Sudah Clear

 


Terkini Lainnya

KPU Jakut: Ada 500 Pemilih Disabilitas di Jakarta Utara

KPU Jakut: Ada 500 Pemilih Disabilitas di Jakarta Utara

Megapolitan
Bareng Gus Sholah dan Yenny Wahid, Jokowi Ziarahi Makam Pendiri NU

Bareng Gus Sholah dan Yenny Wahid, Jokowi Ziarahi Makam Pendiri NU

Regional
Ganggu Arus Lalin, Satpol PP Segera Tertibkan PKL di Pasar Baru Bekasi

Ganggu Arus Lalin, Satpol PP Segera Tertibkan PKL di Pasar Baru Bekasi

Megapolitan
Diperiksa 4 Jam, Nella Kharisma Dicecar 30 Pertanyaan Seputar Endorse Kosmetik Oplosan

Diperiksa 4 Jam, Nella Kharisma Dicecar 30 Pertanyaan Seputar Endorse Kosmetik Oplosan

Regional
Gerindra DKI: Yang Dilakukan Anies Itu Salam Jempol Telunjuk

Gerindra DKI: Yang Dilakukan Anies Itu Salam Jempol Telunjuk

Megapolitan
Sedang Main di Dapur, Bocah 3 Tahun Tewas Diterkam Macan Tutul

Sedang Main di Dapur, Bocah 3 Tahun Tewas Diterkam Macan Tutul

Internasional
2.528 Penyelenggara Pemilu Dilaporkan Langgar Kode Etik Sepanjang 2018

2.528 Penyelenggara Pemilu Dilaporkan Langgar Kode Etik Sepanjang 2018

Nasional
Warga Rengasdengklok Protes Penimbunan Limbah Radioaktif di Dekat Tanggul Citarum

Warga Rengasdengklok Protes Penimbunan Limbah Radioaktif di Dekat Tanggul Citarum

Regional
Ganjil-Genap di DKI Mau Diperpanjang, Dishub Tunggu Masukan Masyarakat

Ganjil-Genap di DKI Mau Diperpanjang, Dishub Tunggu Masukan Masyarakat

Megapolitan
Wapres Kalla Nilai Polemik E-KTP Tak Ganggu Pemilu

Wapres Kalla Nilai Polemik E-KTP Tak Ganggu Pemilu

Nasional
Politisi Gerindra: Saya Lihat di Medsos, Pak Jokowi Hadir ke Mana-mana Itu Sepi...

Politisi Gerindra: Saya Lihat di Medsos, Pak Jokowi Hadir ke Mana-mana Itu Sepi...

Nasional
Belanda akan Larang Perdagangan Gading Mentah Mulai Maret 2019

Belanda akan Larang Perdagangan Gading Mentah Mulai Maret 2019

Internasional
Ridwan Kamil Sebut Bayar Pajak Kendaraan Bisa di Retail dan 'Marketplace'

Ridwan Kamil Sebut Bayar Pajak Kendaraan Bisa di Retail dan "Marketplace"

Regional
Soal Pengusutan Kasus Perusakan Atribut Demokrat, Ini Kata Polri

Soal Pengusutan Kasus Perusakan Atribut Demokrat, Ini Kata Polri

Nasional
Sudah 93 Persen dari Target, Pemkot Bekasi 'Jemput Bola' Rekam e-KTP

Sudah 93 Persen dari Target, Pemkot Bekasi "Jemput Bola" Rekam e-KTP

Megapolitan

Close Ads X