Sejak 2017-September 2018 Ada 189 Titik Penggusuran, Mayoritas Dilakukan Pemprov DKI

Kompas.com - 14/10/2018, 17:40 WIB
Sejumlah warga melintas di shelter Kampung Akuarium , Penjaringan, Jakarta, Sabtu (14/4/2018). Peringatan yang  bertajuk Dari Shelter Menuju Harapan Kampung yang Baru tersebut menampilkan pertunjukan warga kampung seperti musik dan tarian daerah. MAULANA MAHARDHIKASejumlah warga melintas di shelter Kampung Akuarium , Penjaringan, Jakarta, Sabtu (14/4/2018). Peringatan yang bertajuk Dari Shelter Menuju Harapan Kampung yang Baru tersebut menampilkan pertunjukan warga kampung seperti musik dan tarian daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat sejak 2017 hingga September 2018 terdapat 189 kasus penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, TNI, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada 2017, ada 110 kasus penggusuran, sedangkan pada Januari-September 2018 ada 79 penggusuran.

Anggota LBH Jakarta Charlie Al Bajili mengatakan, lebih dari 90 persen penggusuran dilakukan Pemprov DKI, sisanya dilakukan TNI dan BUMN.

Penggusuran meliputi penggusuran hunian dan unit usaha.

Baca juga: DPRD Sebut Pemkot Jaktim Tak Sosialisasikan Rencana Penggusuran di Cakung Cilincing

"Tidak semua memang, tapi 90 persen lebih penggusuran dilakukan Pemprov DKI," ujar Charlie, saat menggelar konferensi pers bertema '1 Tahun Pemerintahan Anies, Penggusuran Paksa di Jakarta Masih Ada', di Kantor LBH Jakarta, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat, Minggu (14/10/2018).

Charlie mengatakan, saat pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terhitung mulai 1 Januari hingga 9 Mei 2017, ada 25 titik penggusuran.

Sedangkan saat Djarot Saiful Hidayat menjadi Plt Gubernur DKI pada 9 Mei-15 Juni 2017 dan saat menjadi Gubernur DKI pada 15 Juni-15 Oktober 2017, titik lokasi penggusuran meningkat menjadi 73 titik penggusuran.

Di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, titik penggusuran turun jadi 12 titik pada 2017.

Namun, pada Januari-September 2018, penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta menjadi sekitar 60 kasus.

Baca juga: Pemkot Jaktim Pastikan Penggusuran di Cakung-Cilincing Akan Dilakukan

Charlie mengatakan, mayoritas penggusuran dilakukan sepihak dan tanpa musyawarah. Selain itu, kasus penggusuran kerab melibatkan pihak TNI dan Polri.

Charlie meminta Anies untuk menepati janji politiknya untuk tidak menggusur warga Jakarta.

"Pertanyaan kita semua terhadap Anies apakah dia punya komitmen terhadap HAM atau hanya komitmen politik untuk menurunkan peggusuran. Kalau hanya menurunkan saja, tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya," ujar Charlie.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Marah Instruksinya Tak Dijalankan, 239 PNS DKI Apel Siang Bolong

Anies Marah Instruksinya Tak Dijalankan, 239 PNS DKI Apel Siang Bolong

Megapolitan
Ribuan Pemudik Terobos Pos Penyekatan Kedungwaringin, Polisi: Masyarakat Belum Sadar Pentingnya Larangan Mudik

Ribuan Pemudik Terobos Pos Penyekatan Kedungwaringin, Polisi: Masyarakat Belum Sadar Pentingnya Larangan Mudik

Megapolitan
Satpol PP Tertibkan Pedagang di Trotoar Dekat Stasiun Tanah Abang

Satpol PP Tertibkan Pedagang di Trotoar Dekat Stasiun Tanah Abang

Megapolitan
Beragam Aksi Debt Collector yang Tak Jera Rampas Kendaraan Debitur, Ada Aturan Penarikan Objek Kredit Macet

Beragam Aksi Debt Collector yang Tak Jera Rampas Kendaraan Debitur, Ada Aturan Penarikan Objek Kredit Macet

Megapolitan
Libur Lebaran, Ancol Buka dengan Kapasitas 30 Persen

Libur Lebaran, Ancol Buka dengan Kapasitas 30 Persen

Megapolitan
Rizieq Shihab Masih Ingin Hadirkan Saksi Meringankan, Sidang Tuntutan Diundur

Rizieq Shihab Masih Ingin Hadirkan Saksi Meringankan, Sidang Tuntutan Diundur

Megapolitan
986 Kendaraan Harus Balik Arah dari Pos Penyekatan Cikarang Barat, Minggu Kemarin

986 Kendaraan Harus Balik Arah dari Pos Penyekatan Cikarang Barat, Minggu Kemarin

Megapolitan
Tak Ada Izin, Bazar di Cimanggis Depok Dibubarkan Polisi

Tak Ada Izin, Bazar di Cimanggis Depok Dibubarkan Polisi

Megapolitan
Marahi Anak Buahnya, Anies: Malu Sesungguhnya Kita! Ada Instruksi Tidak Dilaksanakan

Marahi Anak Buahnya, Anies: Malu Sesungguhnya Kita! Ada Instruksi Tidak Dilaksanakan

Megapolitan
Pertanyakan Satu Pasal dalam Dakwaan Rizieq Shihab, Ahli: Tidak Membicarakan Soal Kerumunan

Pertanyakan Satu Pasal dalam Dakwaan Rizieq Shihab, Ahli: Tidak Membicarakan Soal Kerumunan

Megapolitan
Pangdam Jaya Ceritakan Kronologi Debt Collector Coba Rampas Mobil yang Dibawa Babinsa

Pangdam Jaya Ceritakan Kronologi Debt Collector Coba Rampas Mobil yang Dibawa Babinsa

Megapolitan
Kisah Cinta Pangeran Kesultanan Banten di Balik Berdirinya Masjid Raya Al-Ikhlas Cilenggang

Kisah Cinta Pangeran Kesultanan Banten di Balik Berdirinya Masjid Raya Al-Ikhlas Cilenggang

Megapolitan
Debt Collector Rampas Kendaraan, Pangdam Jaya: Premanisme Kita Akan Tumpas!

Debt Collector Rampas Kendaraan, Pangdam Jaya: Premanisme Kita Akan Tumpas!

Megapolitan
TMII Batasi Pengunjung Maksimal 18.000 Orang Saat Libur Lebaran

TMII Batasi Pengunjung Maksimal 18.000 Orang Saat Libur Lebaran

Megapolitan
Video dan Foto Ribuan Pemudik Jebol Pos Penjagaan Bekasi-Karawang, Petugas Kewalahan

Video dan Foto Ribuan Pemudik Jebol Pos Penjagaan Bekasi-Karawang, Petugas Kewalahan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X