Sejak 2017-September 2018 Ada 189 Titik Penggusuran, Mayoritas Dilakukan Pemprov DKI

Kompas.com - 14/10/2018, 17:40 WIB
Sejumlah warga melintas di shelter Kampung Akuarium , Penjaringan, Jakarta, Sabtu (14/4/2018). Peringatan yang  bertajuk Dari Shelter Menuju Harapan Kampung yang Baru tersebut menampilkan pertunjukan warga kampung seperti musik dan tarian daerah. MAULANA MAHARDHIKASejumlah warga melintas di shelter Kampung Akuarium , Penjaringan, Jakarta, Sabtu (14/4/2018). Peringatan yang bertajuk Dari Shelter Menuju Harapan Kampung yang Baru tersebut menampilkan pertunjukan warga kampung seperti musik dan tarian daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat sejak 2017 hingga September 2018 terdapat 189 kasus penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, TNI, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada 2017, ada 110 kasus penggusuran, sedangkan pada Januari-September 2018 ada 79 penggusuran.

Anggota LBH Jakarta Charlie Al Bajili mengatakan, lebih dari 90 persen penggusuran dilakukan Pemprov DKI, sisanya dilakukan TNI dan BUMN.

Penggusuran meliputi penggusuran hunian dan unit usaha.

Baca juga: DPRD Sebut Pemkot Jaktim Tak Sosialisasikan Rencana Penggusuran di Cakung Cilincing

"Tidak semua memang, tapi 90 persen lebih penggusuran dilakukan Pemprov DKI," ujar Charlie, saat menggelar konferensi pers bertema '1 Tahun Pemerintahan Anies, Penggusuran Paksa di Jakarta Masih Ada', di Kantor LBH Jakarta, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat, Minggu (14/10/2018).

Charlie mengatakan, saat pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terhitung mulai 1 Januari hingga 9 Mei 2017, ada 25 titik penggusuran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sedangkan saat Djarot Saiful Hidayat menjadi Plt Gubernur DKI pada 9 Mei-15 Juni 2017 dan saat menjadi Gubernur DKI pada 15 Juni-15 Oktober 2017, titik lokasi penggusuran meningkat menjadi 73 titik penggusuran.

Di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, titik penggusuran turun jadi 12 titik pada 2017.

Namun, pada Januari-September 2018, penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta menjadi sekitar 60 kasus.

Baca juga: Pemkot Jaktim Pastikan Penggusuran di Cakung-Cilincing Akan Dilakukan

Charlie mengatakan, mayoritas penggusuran dilakukan sepihak dan tanpa musyawarah. Selain itu, kasus penggusuran kerab melibatkan pihak TNI dan Polri.

Charlie meminta Anies untuk menepati janji politiknya untuk tidak menggusur warga Jakarta.

"Pertanyaan kita semua terhadap Anies apakah dia punya komitmen terhadap HAM atau hanya komitmen politik untuk menurunkan peggusuran. Kalau hanya menurunkan saja, tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya," ujar Charlie.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut Hari Rabies, 86 Ekor Hewan Disuntik Gratis di Dinas KPKP DKI Jakarta

Sambut Hari Rabies, 86 Ekor Hewan Disuntik Gratis di Dinas KPKP DKI Jakarta

Megapolitan
7 Fraksi Penolak Interpelasi Sebut Rapat Paripurna Interpelasi Adalah Agenda Colongan

7 Fraksi Penolak Interpelasi Sebut Rapat Paripurna Interpelasi Adalah Agenda Colongan

Megapolitan
Polisi Teliti Laporan Dugaan Penipuan Bermodus Penerimaan PNS oleh Anak Penyanyi Lawas

Polisi Teliti Laporan Dugaan Penipuan Bermodus Penerimaan PNS oleh Anak Penyanyi Lawas

Megapolitan
Bertambah Lima, Kini Ada 18 Sekolah di Kepulauan Seribu yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Bertambah Lima, Kini Ada 18 Sekolah di Kepulauan Seribu yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Megapolitan
Dibuka hingga Selasa Besok, Layanan Kesehatan Hewan Drive Thru Gratis untuk Warga Jakut

Dibuka hingga Selasa Besok, Layanan Kesehatan Hewan Drive Thru Gratis untuk Warga Jakut

Megapolitan
Patung Jakob Oetama dan PK Ojong Diabadikan sebagai Pengingat Semangat Kebangsaan

Patung Jakob Oetama dan PK Ojong Diabadikan sebagai Pengingat Semangat Kebangsaan

Megapolitan
Tiga dari Delapan Tersangka Begal di Kalideres Masih di Bawah Umur

Tiga dari Delapan Tersangka Begal di Kalideres Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Tinggal Seorang, Beban Kerja Nakes Berkurang

Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Tinggal Seorang, Beban Kerja Nakes Berkurang

Megapolitan
Stasiun MRT Bundaran HI Punya Dua Unit Troli untuk Sepeda Non-lipat

Stasiun MRT Bundaran HI Punya Dua Unit Troli untuk Sepeda Non-lipat

Megapolitan
Dinilai Susupkan Agenda Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI Diancam Dilaporkan ke Badan Kehormatan

Dinilai Susupkan Agenda Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI Diancam Dilaporkan ke Badan Kehormatan

Megapolitan
Demo Memanas Lagi, Massa Mahasiswa Merangsek Dekati Gedung KPK, Polisi Buat Barikade

Demo Memanas Lagi, Massa Mahasiswa Merangsek Dekati Gedung KPK, Polisi Buat Barikade

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Petugas hingga Masyarakat Gotong Royong Gerebek Lumpur dan Sampah Kali KBN Cilincing

Antisipasi Banjir, Petugas hingga Masyarakat Gotong Royong Gerebek Lumpur dan Sampah Kali KBN Cilincing

Megapolitan
143 Sekolah di Jakbar Akan Gelar PTM Tahap Dua Mulai 1 Oktober

143 Sekolah di Jakbar Akan Gelar PTM Tahap Dua Mulai 1 Oktober

Megapolitan
Dinkes Kota Tangerang Lakukan Tes PCR di SMP yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Dinkes Kota Tangerang Lakukan Tes PCR di SMP yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Disebut Sisipkan Agenda Rapat Paripurna Interpelasi Formula E Secara Ilegal

Ketua DPRD DKI Disebut Sisipkan Agenda Rapat Paripurna Interpelasi Formula E Secara Ilegal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.