Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo Sebut Start Up Edutech Bisa Jadi Unicorn, Ini Kata HarukaEdu

Kompas.com - 14/10/2018, 18:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

KUTA, KOMPAS.com - Co Founder sekaligus Chief Partnership Officer HarukaEdu Gerald Ariff mengamini pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang menyebut start-up edutech bisa menjadi start-up unicorn dari Indonesia berikutnya.

HarukaEdu merupakan sebuah start-up yang menyediakan portal layanan pendidikan formal dan non-formal berbasis online.

Gerald menuturkan, start-up di bidang pendidikan tidak membutuhkan jutaan pengguna untuk menjadi start-up berstatus unicorn.

"Contohnya di Amerika ada namanya toyou.com, dia punya murid cuma 12.000, tapi sudah bisa punya penilaian pasar 1 juta dolar. Jadi, kata kuncinya bukan memiliki murid yang banyak, tapi dilakukan dengan benar," kata Gerald, saat ditemui dalam 'The Nexticorn International Convention' di Kuta, Bali, Minggu (14/10/2018).

Baca juga: Di Ajang Nexticorn, Kemenkominfo Incar Investasi Start Up dari Korea dan Jepang

Gerald menuturkan, HarukaEdu berpeluang menjadi start-up unicorn dalam waktu lima tahun mendatang, ketika jumlah pengguna HarukaEdu ditargetkan telah mencapai 30.000 hingga 40.000 orang.

Saat ini, jumlah pengguna HarukaEdu baru berada di angka 8.000 orang.

Gerald pun yakin perusahaannya bisa mencapai angka 30.000 dalam jangka waktu tersebut, karena besarnya pasar yang bisa digarap.

"Kita lihat potensinya besar dari 115 juta teman-teman yang sudah bekerja di Indonesia, saat ini yang memiliki S1 baru 9 juta atau 8,5 persen, jadi potensinya besar sekali," ujar Gerald.

Baca juga: Menkominfo: Soal Regulasi Start Up, The Best Regulation is Less Regulation

Ia menambahkan, HarukaEdu merupakan satu-satunya start-up di bidang pendidikan yang menyasar segmen perguruan tinggi.

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara menyebut, start-up edutech berpeluang menjadi start-up unicorn berikutnya.

Selain edutech, kata Rudiantara, start-up unicorn bisa muncul dari sektor healthtech maupun fintech.

"Mengapa pendidikan? Karena APBN kita itu berdasarkan undang-undang dasar 20 persen itu harus digelontorkan untuk pendidikan," kata Rudiantara, dalam Nexticorn International Convention di Kuta, Bali, Sabtu (13/10/2018).

Baca juga: Menkominfo Dorong Investasi di Start Up Edukasi dan Kesehatan

Adapun start-up unicorn adalah perusahaan start-up yang nilai valuasinya telah mencapai angka 1 miliar dolar AS.

Hingga kini, baru ada empat start-up Indonesia yang berstatus unicorn yaitu Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com