Waktu Pendaftaran hingga Besar Cicilan, Ini 4 Fakta Peluncuran Rusunami DP 0 Rupiah

Kompas.com - 15/10/2018, 08:23 WIB
Rumah DP 0 rupiah SAMAWA KOMPAS.com/Ryana AryaditaRumah DP 0 rupiah SAMAWA

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program down payment (DP) 0 rupiah pada Jumat (12/10/2018).

Program itu diberi nama Samawa yang berarti solusi rumah warga.

"Solusi rumah warga, namanya adalah Samawa. Maknanya adalah sebuah tempat yang di sana ada kedamaian, ada cinta kasih, ada kebahagiaan, ada ketenangan," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Program DP 0 rupiah yang merupakan fasilitas pembiayaan akan diterapkan dalam penjualan rumah susun sederhana milik ( rusunami) Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Baca juga: DKI Siapkan Rute Jak Lingko ke Rusunami DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa

Ada empat tower dengan total 780 unit hunian yang tengah dibangun PD Pembangunan Sarana Jaya.

Rusunami yang dibangun di lahan seluas 1,5 hektar itu ditargetkan rampung pada Juli 2019.

Berikut adalah empat fakta soal peluncuran program DP 0 rupiah.

1. Pendaftaran dibuka 1 November

Pendaftaran bagi warga yang mau membeli rusunami Klapa Village dengan DP 0 rupiah akan dibuka mulai 1 November 2018.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan, pendaftaran akan dibuka selama satu bulan.

Pendaftaran nantinya bisa dilakukan dengan dua cara, yakni secara online melalui laman dp0rupiah.jakarta.go.id atau datang langsung ke loket pendaftaran di kantor-kantor pemerintah.

"Di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta ada di lima kantor wali kota untuk mendekatkan ke warga," kata Meli.

2. Syarat pembelian rusunami DP 0 rupiah

Program DP 0 rupiah bertujuan memfasilitasi pembiayaan cicilan yang ringan.

Rusunami DP 0 rupiah ini diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Baca juga: Ini Syarat Beli Rusunami DP 0 Rupiah

Ada dua kriteria syarat yang harus dipenuhi, yakni:

Syarat pendaftaran umum:

- Warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta minimal 5 tahun

- Tidak pernah menerima subsidi rumah

- Belum punya rumah sendiri

- Taat membayar pajak

- Prioritas bagi warga yang telah menikah

- Berpenghasilan Rp 4 juta sampai Rp 7 juta per bulan

- Warga yang terpilih wajib memiliki rekening Bank DKI

Syarat pendaftaran administrasi:

- Kartu keluarga (KK) DKI Jakarta

- KTP DKI Jakarta yang menunjukkan minimal telah 5 tahun tinggal di Jakarta

- Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

- Surat nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi yang menikah

- Surat pernyataan atau keterangan tidak pernah menerima subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah

- Surat keterangan belum memiliki rumah sendiri dari kelurahan

3. Pemprov DKI talangi uang muka

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana talangan untuk uang muka pembelian rusunami dengan DP 0 rupiah. Dana talangan itu dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta.

"Pemda DKI mencoba memfasilitasi untuk pembiayaan uang muka, maksimal adalah 20 persen dari harga rumah ini," ujar Meli.

Meli memaparkan, harga unit tipe 21 dijual sekitar Rp 210 juta, sementara harga unit tipe 36 dijual sekitar Rp 320 juta, belum termasuk pajak.

Sementara itu, pembayaran cicilan unit difasilitasi oleh Bank DKI melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Baca juga: Pemprov DKI Talangi Uang Muka Rusunami DP 0 Rupiah Pakai APBD

Meli menuturkan, Pemprov DKI kemungkinan akan menyediakan juga dana talangan untuk cicilan unit jika dibutuhkan.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, ada ketentuan soal pembiayaan perolehan rumah bagi MBR yang difasilitasi Pemprov DKI.

Fasilitas itu diberikan dalam dua bentuk, yakni kredit/pembiayaan uang muka kepemilikan rumah atau kredit/pembiayaan kepemilikan rumah.

Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, Pemprov DKI mengajukan Rp 5,8 triliun untuk pemberian pinjaman daerah dalam bentuk fasilitas pembiayaan perolehan rumah.

Dana itu nantinya akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta untuk diputuskan apakah disetujui atau ditolak.

4. Bisa dicicil maksimal 20 tahun

Pembelian rusunami dengan DP 0 rupiah bisa dicicil hingga 20 tahun. Cicilannya Rp 2 juta lebih per bulan.

"Maksimal adalah 20 tahun, tergantung dari penerima manfaat (pembeli) tersebut. Angsurannya antara Rp 2,1 juta sampai Rp 2,6 juta untuk yang 20 tahun," ujar Meli.

Baca juga: Rusunami DP Rp 0 Bisa Dicicil 20 Tahun, Cicilan Rp 2 Jutaan Per Bulan

Dalam program itu, Pemprov DKI akan menyediakan dana talangan untuk uang muka pembelian unit rusunami. Meli menyebut bunga untuk pinjaman uang muka itu maksimal 2,5 persen.

Sementara itu, bunga cicilannya maksimal 5 persen per tahun. Ketentuan itu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Pembayaran uang muka dicicil bersamaan dengan cicilan unit hunian tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Hanya Pakai Rambu, Satpol PP Berjaga di JPO agar Tak Dilintasi Pengguna Skuter Listrik

Tak Hanya Pakai Rambu, Satpol PP Berjaga di JPO agar Tak Dilintasi Pengguna Skuter Listrik

Megapolitan
Beribu Alasan Pengusaha Tolak Kenaikan UMK di Bekasi

Beribu Alasan Pengusaha Tolak Kenaikan UMK di Bekasi

Megapolitan
Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Megapolitan
5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Megapolitan
Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X