Warga Cililitan Tuntut Kepastian Pembayaran Ganti Rugi Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, mendatangi kantor Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018). Mereka minta kepastian soal uang ganti rugi lahan yang akan terkena proyek normalisasi sungai yang dijanjikan sejak 2013 oleh Dinas SDA.

Seorang warga, Ratna Sari (41) mengatakan, dirinya beserta warga lainnya meminta Dinas SDA DKI segera membayar ganti rugi atas tanah dan bangunan yang akan terkena program normalisasi. Pasalnya, pembebasan lahan yang dilakukan sejak 2013 hingga kini belum jelas pembayarannya.

"Katanya Desember dari tahun-tahun lalu mau dibayar, ini sudah berapa kali Desember, sampai sekarang nggak juga dibayarkan," kata dia.

Baca juga: DPRD Minta Pemprov DKI Segera Bebaskan Lahan untuk Normalisasi Sungai

Ratna mengungkapkan, dirinya memiliki dua peta bidang tanah NIB 50 senilai Rp 1,2 miliar dan NIB 51 senilai Rp 112 juta.

Dengan belum adanya ganti rugi ini, kondisi warga makin memprihatinkan karena tak memiliki dana untuk pindah.

"Kalau tetangga saya ini rumahnya miring karena setiap banjir tergerus. Kalau mau pindah ya pindah asal ada dananya. Kami sih dukung pemerintah. Tapi untuk pindah mana duitnya?" kata Ratna.

Rudi (50) warga lainnya menyebut rumah mereka makin lama makin tak layak untuk dihuni. Permukimannya terkena jalur hijau dengan adanya normalisasi kali Ciliwung.

"Tadinya ada alat berat yang beroperasi, cuma warga nolak karena belum ada pembayaran. Kami nggak pengen kayak begitu," kata dia.

Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas SDA DKI Yunaldi mengatakan, pihaknya sudah menemui warga. Sebagian besar warga memang berharap adanya kejelasan proses pembayaran lahan baik di aliran sungai maupun waduk.

"Tadi juga sudah kami sampaikan permasalahan yang ada ke warga yang masuk dalam program normalisasi," kata dia.

Ia berjanji untuk mengusahakan secepatnya pembayaran tersebut kepada warga. Pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi lain untuk melakukan koreksi harga.

"Itu pemahaman yang saya berikan ke masyarakat. Insya Allah kami berusaha belanja lahan bisa direalisasikan pertengahan Desember 2018," kata Yunaldi.

Baca juga: Normalisasi Sungai, BBWSCC Pertanyakan Nasib Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI