Warga Cililitan Tuntut Kepastian Pembayaran Ganti Rugi Lahan

Kompas.com - 15/10/2018, 22:38 WIB
Pekerja dengan menggunakan alat berat menyelesaikan pemasangan turap untuk normalisasi kali Ciliwung kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin (31/7). Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) memulai memasang tiang pancang atau sheet pile sepanjang sepanjang 700 meter di kawasan tersebut sebagai lanjutan proyek normalisasi Ciliwung dan ditargetkan akan selesai dalam beberapa pekan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/17. Aprillio AkbarPekerja dengan menggunakan alat berat menyelesaikan pemasangan turap untuk normalisasi kali Ciliwung kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin (31/7). Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) memulai memasang tiang pancang atau sheet pile sepanjang sepanjang 700 meter di kawasan tersebut sebagai lanjutan proyek normalisasi Ciliwung dan ditargetkan akan selesai dalam beberapa pekan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, mendatangi kantor Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018). Mereka minta kepastian soal uang ganti rugi lahan yang akan terkena proyek normalisasi sungai yang dijanjikan sejak 2013 oleh Dinas SDA.

Seorang warga, Ratna Sari (41) mengatakan, dirinya beserta warga lainnya meminta Dinas SDA DKI segera membayar ganti rugi atas tanah dan bangunan yang akan terkena program normalisasi. Pasalnya, pembebasan lahan yang dilakukan sejak 2013 hingga kini belum jelas pembayarannya.

"Katanya Desember dari tahun-tahun lalu mau dibayar, ini sudah berapa kali Desember, sampai sekarang nggak juga dibayarkan," kata dia.

Baca juga: DPRD Minta Pemprov DKI Segera Bebaskan Lahan untuk Normalisasi Sungai

Ratna mengungkapkan, dirinya memiliki dua peta bidang tanah NIB 50 senilai Rp 1,2 miliar dan NIB 51 senilai Rp 112 juta.

Dengan belum adanya ganti rugi ini, kondisi warga makin memprihatinkan karena tak memiliki dana untuk pindah.

"Kalau tetangga saya ini rumahnya miring karena setiap banjir tergerus. Kalau mau pindah ya pindah asal ada dananya. Kami sih dukung pemerintah. Tapi untuk pindah mana duitnya?" kata Ratna.

Rudi (50) warga lainnya menyebut rumah mereka makin lama makin tak layak untuk dihuni. Permukimannya terkena jalur hijau dengan adanya normalisasi kali Ciliwung.

"Tadinya ada alat berat yang beroperasi, cuma warga nolak karena belum ada pembayaran. Kami nggak pengen kayak begitu," kata dia.

Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas SDA DKI Yunaldi mengatakan, pihaknya sudah menemui warga. Sebagian besar warga memang berharap adanya kejelasan proses pembayaran lahan baik di aliran sungai maupun waduk.

"Tadi juga sudah kami sampaikan permasalahan yang ada ke warga yang masuk dalam program normalisasi," kata dia.

Ia berjanji untuk mengusahakan secepatnya pembayaran tersebut kepada warga. Pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi lain untuk melakukan koreksi harga.

"Itu pemahaman yang saya berikan ke masyarakat. Insya Allah kami berusaha belanja lahan bisa direalisasikan pertengahan Desember 2018," kata Yunaldi.

Baca juga: Normalisasi Sungai, BBWSCC Pertanyakan Nasib Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jejak Tradisi Tionghoa Benteng di Museum Benteng Heritage

Jejak Tradisi Tionghoa Benteng di Museum Benteng Heritage

Megapolitan
Viral Fotografer Dipungut Biaya Foto di Lapangan Banteng, Begini Ceritanya

Viral Fotografer Dipungut Biaya Foto di Lapangan Banteng, Begini Ceritanya

Megapolitan
BMKG: Jakarta Cerah, Suhu Masih Panas, Waspada Angin Kencang

BMKG: Jakarta Cerah, Suhu Masih Panas, Waspada Angin Kencang

Megapolitan
Sejak Januari 2019, Polisi Tindak 1.600 Sopir Truk di Tangsel

Sejak Januari 2019, Polisi Tindak 1.600 Sopir Truk di Tangsel

Megapolitan
Anaknya Diamankan Polisi karena Bawa Pisau Dapur, Ayah Minta Dilepaskan

Anaknya Diamankan Polisi karena Bawa Pisau Dapur, Ayah Minta Dilepaskan

Megapolitan
Truk Proyek Nasional Bebas Aturan Pembatasan Operasional di Tangsel

Truk Proyek Nasional Bebas Aturan Pembatasan Operasional di Tangsel

Megapolitan
DPRD DKI Pertanyakan Transparansi Anggaran Era Anies yang Tak Bisa Diakses Warga

DPRD DKI Pertanyakan Transparansi Anggaran Era Anies yang Tak Bisa Diakses Warga

Megapolitan
Anggaran Belanja Subsidi Pemprov DKI Naik Hingga Rp 7,02 Triliun

Anggaran Belanja Subsidi Pemprov DKI Naik Hingga Rp 7,02 Triliun

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Minta Warga Melapor bila Tahu Pungli E-KTP

Wali Kota Bekasi Minta Warga Melapor bila Tahu Pungli E-KTP

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Kenaikan Dana Hibah untuk Keperluan BOS hingga TNI

Pemprov DKI Sebut Kenaikan Dana Hibah untuk Keperluan BOS hingga TNI

Megapolitan
Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Tangsel, PAN Pasang Kriteria Khusus

Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Tangsel, PAN Pasang Kriteria Khusus

Megapolitan
Pengendara Motor Tak Pakai Helm Dominasi Pelanggar yang Terjaring Operasi Zebra di Tomang

Pengendara Motor Tak Pakai Helm Dominasi Pelanggar yang Terjaring Operasi Zebra di Tomang

Megapolitan
Setelah Seluruh Ruas Jalan Tangsel Diatur Perwal, Polisi Akan Sosialisasi Selama Satu Bulan

Setelah Seluruh Ruas Jalan Tangsel Diatur Perwal, Polisi Akan Sosialisasi Selama Satu Bulan

Megapolitan
Foto Resmi Jokowi-Ma'ruf di Pasar Permai Jakut Masih Sepi Pembeli

Foto Resmi Jokowi-Ma'ruf di Pasar Permai Jakut Masih Sepi Pembeli

Megapolitan
PAN Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Tangsel, 7 Nama Sudah Mendaftar

PAN Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Tangsel, 7 Nama Sudah Mendaftar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X