Warga Cililitan Tuntut Kepastian Pembayaran Ganti Rugi Lahan

Kompas.com - 15/10/2018, 22:38 WIB
Pekerja dengan menggunakan alat berat menyelesaikan pemasangan turap untuk normalisasi kali Ciliwung kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin (31/7). Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) memulai memasang tiang pancang atau sheet pile sepanjang sepanjang 700 meter di kawasan tersebut sebagai lanjutan proyek normalisasi Ciliwung dan ditargetkan akan selesai dalam beberapa pekan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/17. Aprillio AkbarPekerja dengan menggunakan alat berat menyelesaikan pemasangan turap untuk normalisasi kali Ciliwung kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin (31/7). Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) memulai memasang tiang pancang atau sheet pile sepanjang sepanjang 700 meter di kawasan tersebut sebagai lanjutan proyek normalisasi Ciliwung dan ditargetkan akan selesai dalam beberapa pekan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, mendatangi kantor Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018). Mereka minta kepastian soal uang ganti rugi lahan yang akan terkena proyek normalisasi sungai yang dijanjikan sejak 2013 oleh Dinas SDA.

Seorang warga, Ratna Sari (41) mengatakan, dirinya beserta warga lainnya meminta Dinas SDA DKI segera membayar ganti rugi atas tanah dan bangunan yang akan terkena program normalisasi. Pasalnya, pembebasan lahan yang dilakukan sejak 2013 hingga kini belum jelas pembayarannya.

"Katanya Desember dari tahun-tahun lalu mau dibayar, ini sudah berapa kali Desember, sampai sekarang nggak juga dibayarkan," kata dia.

Baca juga: DPRD Minta Pemprov DKI Segera Bebaskan Lahan untuk Normalisasi Sungai

Ratna mengungkapkan, dirinya memiliki dua peta bidang tanah NIB 50 senilai Rp 1,2 miliar dan NIB 51 senilai Rp 112 juta.

Dengan belum adanya ganti rugi ini, kondisi warga makin memprihatinkan karena tak memiliki dana untuk pindah.

"Kalau tetangga saya ini rumahnya miring karena setiap banjir tergerus. Kalau mau pindah ya pindah asal ada dananya. Kami sih dukung pemerintah. Tapi untuk pindah mana duitnya?" kata Ratna.

Rudi (50) warga lainnya menyebut rumah mereka makin lama makin tak layak untuk dihuni. Permukimannya terkena jalur hijau dengan adanya normalisasi kali Ciliwung.

"Tadinya ada alat berat yang beroperasi, cuma warga nolak karena belum ada pembayaran. Kami nggak pengen kayak begitu," kata dia.

Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas SDA DKI Yunaldi mengatakan, pihaknya sudah menemui warga. Sebagian besar warga memang berharap adanya kejelasan proses pembayaran lahan baik di aliran sungai maupun waduk.

"Tadi juga sudah kami sampaikan permasalahan yang ada ke warga yang masuk dalam program normalisasi," kata dia.

Ia berjanji untuk mengusahakan secepatnya pembayaran tersebut kepada warga. Pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi lain untuk melakukan koreksi harga.

"Itu pemahaman yang saya berikan ke masyarakat. Insya Allah kami berusaha belanja lahan bisa direalisasikan pertengahan Desember 2018," kata Yunaldi.

Baca juga: Normalisasi Sungai, BBWSCC Pertanyakan Nasib Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masih Zona Merah, 25 RW di Depok Ini Belum Bisa Transisi Menuju New Normal

Masih Zona Merah, 25 RW di Depok Ini Belum Bisa Transisi Menuju New Normal

Megapolitan
Shalat Jumat di Masjid Sudah Diperbolehkan, Ini Protokol Kesehatan yang Harus Diikuti

Shalat Jumat di Masjid Sudah Diperbolehkan, Ini Protokol Kesehatan yang Harus Diikuti

Megapolitan
Hari Pertama PSBB Transisi, Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Diprediksi Hujan

Hari Pertama PSBB Transisi, Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Diprediksi Hujan

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Jam Operasional KRL Diperpanjang hingga Pukul 20.00 WIB

Mulai Hari Ini, Jam Operasional KRL Diperpanjang hingga Pukul 20.00 WIB

Megapolitan
Hiraukan Imbauan Penghuni Kos, ART Nekat Mudik, Dipaksa Isolasi Saat Kembali

Hiraukan Imbauan Penghuni Kos, ART Nekat Mudik, Dipaksa Isolasi Saat Kembali

Megapolitan
Wali Kota Depok: PSBB Proposional Bukan Berarti Euforia Aktivitas Kembali Bebas

Wali Kota Depok: PSBB Proposional Bukan Berarti Euforia Aktivitas Kembali Bebas

Megapolitan
Masjid Istiqlal Masih Tiadakan Shalat Jumat Selama PSBB Transisi Jakarta

Masjid Istiqlal Masih Tiadakan Shalat Jumat Selama PSBB Transisi Jakarta

Megapolitan
Aulia Kesuma dan Anaknya Dituntut Mati, Pengacara: Tuntutan Terlalu Sadis

Aulia Kesuma dan Anaknya Dituntut Mati, Pengacara: Tuntutan Terlalu Sadis

Megapolitan
Jam Operasional MRT Jakarta Masa PSBB Transisi Pukul 5.00-21.00 WIB

Jam Operasional MRT Jakarta Masa PSBB Transisi Pukul 5.00-21.00 WIB

Megapolitan
PSBB Transisi, Toko di Jakarta Diterapkan Sistem Ganjil Genap, Begini Pengaturannya

PSBB Transisi, Toko di Jakarta Diterapkan Sistem Ganjil Genap, Begini Pengaturannya

Megapolitan
Mulai Jumat Ini, MRT Kembali Beroperasi Normal dan Buka Semua Stasiun

Mulai Jumat Ini, MRT Kembali Beroperasi Normal dan Buka Semua Stasiun

Megapolitan
Anies Imbau Utamakan Jalan Kaki dan Bersepeda untuk Mobilitas di Jakarta

Anies Imbau Utamakan Jalan Kaki dan Bersepeda untuk Mobilitas di Jakarta

Megapolitan
Banjir Rob Landa Permukiman dan Pelabuhan Kaliadem Penjaringan

Banjir Rob Landa Permukiman dan Pelabuhan Kaliadem Penjaringan

Megapolitan
Masuk Level 3, Begini Prinsip PSBB Proporsional di Depok Mulai Jumat Besok

Masuk Level 3, Begini Prinsip PSBB Proporsional di Depok Mulai Jumat Besok

Megapolitan
Sebelum Status Bencana Covid-19 Dicabut, Keluar Masuk Jakarta Wajib Bawa SIKM

Sebelum Status Bencana Covid-19 Dicabut, Keluar Masuk Jakarta Wajib Bawa SIKM

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X