Lurah Cipinang Besar Utara Terbitkan Surat Edaran Pencegahan Perkawinan Anak, Ini Isinya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Lurah Cipinang Besar Utara Sri Sundari mengeluarkan surat edaran pencegahan perkawinan anak pada Senin (8/10/2018).

Penerbitan surat edaran itu didasarkan pada keprihatinannya menemukan banyaknya perkawinan anak di bawah umur di wilayahnya.

"Kalau di Cipinang Besar Utara dibilang banyak itu enggak juga, cuma memang itu masih terjadi (perkawinan anak di bawah umur). Saya masih ketemu ada anak yang normalnya masih usia sekolah, kemudian minta pengantar PM 1 (surat pengantar) ke kelurahan," ujar Sundari saat ditemui Kompas.com, di Kantor Lurah Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, Kamis (18/10/2018).

Baca juga: Lurah Cipinang Besar Utara Keluarkan Surat Edaran Pencegahan Perkawinan Anak

KOMPAS.com/Ryana Aryadita Lurah Cipinang Besar Selatan, Sri Sundari di kantornya, Kamis (18/10/2018)

Setiap anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasaran dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimbau kepada Ketua RW, RT, seluruh pengurus lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga Kelurahan Cipinang Besar Utara untuk bersama-sama turut serta melakukan tindakan pencegahan terjadinya perkawinan usia anak (usia 18 tahun ke bawah), termasuk tidak memberikan dukungan pada perkewinan anak dalam bentuk lisan maupun tertulis.
2. Mengutamakan warganya menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
3. Mengimbau para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk turut mendukung upaya pencegahan perkawinan usia anak. 
4. Semua pihak, baik pengurus lingkungan masyarakat maupun masyarakat ikut menyosialisasikan upaya maupun program dan kebijakan pemerintah berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak.
5. Warga untuk tidak melakukan dan tidak mendukung terjadinya praktik perkawinan anak.
6. Aktif melaporkan jika terjadi perkawinan anak ke pengurus lingkungan dengan pencegahan perkawinan anak RT/RW/Kader Posyandu/kader PKK atau ke pihak yang berwajib. 

Surat edaran ini ditembuskan kepada Wali Kota Jakarta Timur M Anwar dan Camat Jatinegara.