"Dia Baca UU Lalu Lintas Enggak? Jangan Sampai Dinas UKM Kena Pidana..."

Kompas.com - 19/10/2018, 17:47 WIB
Tenda PKL menempati trotoar Jalan Kuningan Madya, di samping Menara Imperium, Jakarta Selatan. Keberadaan PKL di trotoar itu difasilitasi oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Max Agung Pribadi/FacebookTenda PKL menempati trotoar Jalan Kuningan Madya, di samping Menara Imperium, Jakarta Selatan. Keberadaan PKL di trotoar itu difasilitasi oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan, Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Selatan bisa dipidana jika menempatkan pedagang kaki lima ( PKL) di trotoar.

Trotoar yang dimaksud berada di samping Menara Imperium, Jalan Kuningan Madya, Jakarta Selatan.

"Dia baca UU Lalu Lintas enggak? Jangan sampai Dinas UKM kena pidana. Ini kecerobohan karena jelas-jelas mengambil ruang publik," kata Alfred ketika dihubungi, Jumat (19/10/2018).

Baca juga: Sudin KUKMP Jakarta Selatan Tempatkan PKL di Trotoar

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas mengatur soal hak dan kewajiban pejalan kaki.

Pasal 131 berbunyi "(1) pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain".

Kemudian Pasal 132 juga mengamanatkan hal yang sama dengan bunyi, "(1) pejalan kaki wajib: a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi". 

Baca juga: Trotoar di Samping Menara Imperium Dijadikan Tempat Jualan PKL

"Kalau misalnya pejalan kaki tidak jalan di trotoar terus kecelakaan, yang dipidana siapa? Pejalan kakinya? Pengendaranya? Pedagang kaki limanya?" ucap Alfred.

Selain UU Lalu Lintas, Alfred juga mengutip Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum.

Pasal 25 berbunyi, "(1) Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima. (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Baca juga: Belum Bisa Relokasi, Pemkot Bandung Segera Tata PKL Cicadas

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sisa ruang yang ada terlalu sempit untuk berjalan kaki karena terhalang tiang-tiang.

Alfred menilai diskresi menempatkan PKL di trotoar menjadi buah simalakama Pemprov DKI. Selain aturan yang saling bertentangan, pengawasan di lapangan juga sulit dilakukan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bus Transjakarta Zhong Tong yang Lagi-lagi Bermasalah, Kali Ini Putar Video Tak Senonoh

Bus Transjakarta Zhong Tong yang Lagi-lagi Bermasalah, Kali Ini Putar Video Tak Senonoh

Megapolitan
DKI Buka Peluang Tingkatkan Dana Bantuan Parpol Dua Kali Lipat asalkan...

DKI Buka Peluang Tingkatkan Dana Bantuan Parpol Dua Kali Lipat asalkan...

Megapolitan
Malam Petaka Bagi Pengguna GrabWheels yang Ditabrak Mobil Camry

Malam Petaka Bagi Pengguna GrabWheels yang Ditabrak Mobil Camry

Megapolitan
Masih Proses Administrasi, Barang Sitaan Kasus First Travel Belum Dilelang

Masih Proses Administrasi, Barang Sitaan Kasus First Travel Belum Dilelang

Megapolitan
Ayah Tiri yang Memerkosanya Belum Ditangkap, Korban Ketakutan dan Sering Melamun

Ayah Tiri yang Memerkosanya Belum Ditangkap, Korban Ketakutan dan Sering Melamun

Megapolitan
Warga Kampung Bulak Melawan Penertiban Lahan UIII, Gantungkan Harapan pada DPRD Depok...

Warga Kampung Bulak Melawan Penertiban Lahan UIII, Gantungkan Harapan pada DPRD Depok...

Megapolitan
Kisah Remaja Nekat Jadi Polisi Gadungan, Tergerak karena Lihat Pengendara Lawan Arus

Kisah Remaja Nekat Jadi Polisi Gadungan, Tergerak karena Lihat Pengendara Lawan Arus

Megapolitan
Ibu Korban Tabrakan GrabWheels Sebut Orangtua Pelaku Sampaikan Penyesalannya

Ibu Korban Tabrakan GrabWheels Sebut Orangtua Pelaku Sampaikan Penyesalannya

Megapolitan
Remaja 13 Tahun yang Jadi Polisi Gadungan Dapat Seragam dari Kampungnya

Remaja 13 Tahun yang Jadi Polisi Gadungan Dapat Seragam dari Kampungnya

Megapolitan
Ngeri, Jembatan Motor dan Pejalan Kaki Mepet dengan Perlintasan Kereta di Kalianyar

Ngeri, Jembatan Motor dan Pejalan Kaki Mepet dengan Perlintasan Kereta di Kalianyar

Megapolitan
Cerita Juru Fotokopi di Polres Bekasi, Kelabakan Layani Ratusan CPNS Seharian...

Cerita Juru Fotokopi di Polres Bekasi, Kelabakan Layani Ratusan CPNS Seharian...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG, Hujan Turun di Sejumlah Wilayah Jabodetabek

Prakiraan Cuaca BMKG, Hujan Turun di Sejumlah Wilayah Jabodetabek

Megapolitan
DPRD DKI Akan Ajukan Surat Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran

DPRD DKI Akan Ajukan Surat Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran

Megapolitan
Fraksi PSI Sesalkan DKI Pangkas Anggaran Rehab Sekolah tetapi Tambah Anggaran Formula E

Fraksi PSI Sesalkan DKI Pangkas Anggaran Rehab Sekolah tetapi Tambah Anggaran Formula E

Megapolitan
GrabWheels Klaim Punya Aturan buat Pengguna Skuter Listrik

GrabWheels Klaim Punya Aturan buat Pengguna Skuter Listrik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X