"Dia Baca UU Lalu Lintas Enggak? Jangan Sampai Dinas UKM Kena Pidana..."

Kompas.com - 19/10/2018, 17:47 WIB
Tenda PKL menempati trotoar Jalan Kuningan Madya, di samping Menara Imperium, Jakarta Selatan. Keberadaan PKL di trotoar itu difasilitasi oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Max Agung Pribadi/FacebookTenda PKL menempati trotoar Jalan Kuningan Madya, di samping Menara Imperium, Jakarta Selatan. Keberadaan PKL di trotoar itu difasilitasi oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan, Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Selatan bisa dipidana jika menempatkan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar.

Trotoar yang dimaksud berada di samping Menara Imperium, Jalan Kuningan Madya, Jakarta Selatan.

"Dia baca UU Lalu Lintas enggak? Jangan sampai Dinas UKM kena pidana. Ini kecerobohan karena jelas-jelas mengambil ruang publik," kata Alfred ketika dihubungi, Jumat (19/10/2018).

Baca juga: Sudin KUKMP Jakarta Selatan Tempatkan PKL di Trotoar

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas mengatur soal hak dan kewajiban pejalan kaki.

Pasal 131 berbunyi "(1) pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain".

Kemudian Pasal 132 juga mengamanatkan hal yang sama dengan bunyi, "(1) pejalan kaki wajib: a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi". 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Trotoar di Samping Menara Imperium Dijadikan Tempat Jualan PKL

"Kalau misalnya pejalan kaki tidak jalan di trotoar terus kecelakaan, yang dipidana siapa? Pejalan kakinya? Pengendaranya? Pedagang kaki limanya?" ucap Alfred.

Selain UU Lalu Lintas, Alfred juga mengutip Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum.

Pasal 25 berbunyi, "(1) Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima. (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Baca juga: Belum Bisa Relokasi, Pemkot Bandung Segera Tata PKL Cicadas

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sisa ruang yang ada terlalu sempit untuk berjalan kaki karena terhalang tiang-tiang.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Pilu Nakes Wisma Atlet yang Tewas Akibat Covid-19, Tinggalkan Suami dan Dua Anak

Kisah Pilu Nakes Wisma Atlet yang Tewas Akibat Covid-19, Tinggalkan Suami dan Dua Anak

Megapolitan
Pemkot Bekasi Belum Putuskan Shalat Jumat Ditiadakan Sementara

Pemkot Bekasi Belum Putuskan Shalat Jumat Ditiadakan Sementara

Megapolitan
Anies Bunyikan Alarm Covid-19: Ibu Kota Perlu Perhatian Ekstra

Anies Bunyikan Alarm Covid-19: Ibu Kota Perlu Perhatian Ekstra

Megapolitan
Lurah Cijantung, Jakarta Timur, Meninggal Dunia karena Covid-19

Lurah Cijantung, Jakarta Timur, Meninggal Dunia karena Covid-19

Megapolitan
Pasien di RS Wisma Atlet Hari Ini Berkurang, Jadi 8.414

Pasien di RS Wisma Atlet Hari Ini Berkurang, Jadi 8.414

Megapolitan
MUI: Warga Zona Merah Diimbau Tak Shalat Jumat, Ganti Dzuhur di Rumah

MUI: Warga Zona Merah Diimbau Tak Shalat Jumat, Ganti Dzuhur di Rumah

Megapolitan
Catat, Ini Daftar 21 RS Rujukan Covid-19 di Kota Bogor

Catat, Ini Daftar 21 RS Rujukan Covid-19 di Kota Bogor

Megapolitan
Pemkot Bekasi Terima Rp 24 Miliar dari Kemenkes untuk Operasional RSUD

Pemkot Bekasi Terima Rp 24 Miliar dari Kemenkes untuk Operasional RSUD

Megapolitan
RS Hampir Penuh, Satgas Covid-19 Depok Sebut Kondisi Sudah Sangat Berat

RS Hampir Penuh, Satgas Covid-19 Depok Sebut Kondisi Sudah Sangat Berat

Megapolitan
Jakarta Buka Posko Siaga Covid-19 24 Jam, Tersebar di Semua Kelurahan

Jakarta Buka Posko Siaga Covid-19 24 Jam, Tersebar di Semua Kelurahan

Megapolitan
Imbau Dirikan Tenda Darurat Perawatan Pasien Covid-19, Anies: Rumah Sakit Sudah Penuh

Imbau Dirikan Tenda Darurat Perawatan Pasien Covid-19, Anies: Rumah Sakit Sudah Penuh

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meledak, Jakarta Krisis Tenaga Kesehatan

Kasus Covid-19 Meledak, Jakarta Krisis Tenaga Kesehatan

Megapolitan
Liza Putri Noviana, Nakes Pertama di Wisma Atlet yang Gugur Terpapar Covid-19

Liza Putri Noviana, Nakes Pertama di Wisma Atlet yang Gugur Terpapar Covid-19

Megapolitan
Tangerang Zona Merah, Pemkot Imbau Shalat Jumat Diganti Zuhur

Tangerang Zona Merah, Pemkot Imbau Shalat Jumat Diganti Zuhur

Megapolitan
Ingat, Hari Ini Terakhir Lapor Diri PPDB Jakarta Jalur Zonasi SD dan Afirmasi SMP/SMA/SMK

Ingat, Hari Ini Terakhir Lapor Diri PPDB Jakarta Jalur Zonasi SD dan Afirmasi SMP/SMA/SMK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X