Kompas.com - 19/10/2018, 19:33 WIB
Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (19/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (19/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana hibah yang diajukan Pemerintah Kota Bekasi kepada Pemerintah Provinsi DKI belum tentu dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta 2019.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, jika tidak dianggarkan dalam APBD 2019, hibah itu bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan 2019 atau APBD 2020.

"Kalau memang tidak (dianggarkan dalam APBD 2019), berarti kan pembahasannya nanti bisa untuk anggaran 2020 atau di APBD-P 2019," ujar Premi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (19/10/2018).

Premi menjelaskan, Pemkot Bekasi mengajukan proposal dana kemitraan pada Mei 2018. Namun, Pemprov DKI mengembalikan proposal itu karena tidak dilengkapi dokumen perencanaan.

Baca juga: Polemik Dana Hibah yang Berujung Penghadangan Truk Sampah DKI di Bekasi

Pemkot Bekasi baru mengajukan perbaikan proposal dana kemitraan Rp 2,09 triliun pada 15 Oktober 2018. Pada hari itu, pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 sedang berlangsung.

Sementara dalam Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari APBD, proposal dari pemerintah daerah lain seharusnya diajukan sebelum pembahasan KUA-PPAS.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karena baru diajukan beberapa hari yang lalu, hibah untuk Pemkot Bekasi juga tidak ada dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) DKI 2019.

Meskipun demikian, Biro Tata Pemerintahan akan tetap membahas proposal yang diajukan Pemkot Bekasi pada pekan depan. Biro Tata Pemerintahan akan mengajukan hasil pembahasan internal kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk kemudian dibahas dalam rapat pembahasan KUA-PPAS 2019 bersama DPRD DKI Jakarta.

"Kan nanti apakah DPRD mau menerima atau tidak karena ini kan berarti di luar RKPD ya," kata dia.

Selain itu, Premi menyebut Pemprov DKI belum tentu memberikan hibah sesuai permintaan Pemkot Bekasi sebesar 2,09 triliun. Dana hibah yang diberikan akan disesuaikan dengan kemampuan APBD DKI.

Baca juga: Pemprov DKI Tak Wajib Penuhi Semua Proposal Dana Hibah Bekasi

Biro Tata Pemerintah akan menghitung dulu berapa besaran dana hibah yang bisa diberikan kepada Pemkot Bekasi.

"Proposal misal Rp 2 triliun, tidak mesti semuanya harus dipenuhi, karena kan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita," ucap Premi.

Pemerintah Kota Bekasi telah mengancam akan melarang truk sampah DKI mengakses jalan dari tol Bekasi Barat menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, jika Pemprov DKI tidak memberikan hibah. Ancaman tersebut disampaikan lantaran hingga kini Pemkot Bekasi belum menerima dana bantuan terkait pembangunan flyover Rawapanjang dan Cipendawa.

Baca juga: Kadis LH Nilai Pengadangan Truk Sampah DKI di Bekasi Terkait Dana Hibah



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Latih 895 CPNS Jadi Tracer Digital untuk Lacak Covid-19

Pemprov DKI Latih 895 CPNS Jadi Tracer Digital untuk Lacak Covid-19

Megapolitan
Warga Cengkareng Dianiaya Tetangga hingga Meninggal karena Anjingnya Buang Kotoran Sembarangan

Warga Cengkareng Dianiaya Tetangga hingga Meninggal karena Anjingnya Buang Kotoran Sembarangan

Megapolitan
Insentif Tenaga Kesehatan yang Tangani Covid-19 di Tangsel Belum 100 Persen Cair

Insentif Tenaga Kesehatan yang Tangani Covid-19 di Tangsel Belum 100 Persen Cair

Megapolitan
Pemkot Tangsel Didesak Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

Pemkot Tangsel Didesak Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

Megapolitan
Seorang Perempuan Dibunuh di Jagakarsa, Pelaku Diduga Suaminya

Seorang Perempuan Dibunuh di Jagakarsa, Pelaku Diduga Suaminya

Megapolitan
Beroperasi Sejak Juni 2021, Pemalsu Surat Hasil PCR buat Syarat Perjalanan Ditangkap

Beroperasi Sejak Juni 2021, Pemalsu Surat Hasil PCR buat Syarat Perjalanan Ditangkap

Megapolitan
Jusuf Hamka, Pengusaha yang Ingin Jadi Mother Teresa Versi Jakarta

Jusuf Hamka, Pengusaha yang Ingin Jadi Mother Teresa Versi Jakarta

Megapolitan
Herman Hanafi Diangkat Jadi Penjabat Sekda Kabupaten Bekasi

Herman Hanafi Diangkat Jadi Penjabat Sekda Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Cium Bau Menyengat, Warga Temukan Pria Sebatang Kara Meninggal di Rumahnya

Cium Bau Menyengat, Warga Temukan Pria Sebatang Kara Meninggal di Rumahnya

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Naikkan Jumlah Testing Covid-19 Jadi 4.300 Orang Sehari

Pemkot Tangerang Akan Naikkan Jumlah Testing Covid-19 Jadi 4.300 Orang Sehari

Megapolitan
Diduga Terjatuh, Seorang Wanita Ditemukan Meninggal di Kamar Mandi di Tebet

Diduga Terjatuh, Seorang Wanita Ditemukan Meninggal di Kamar Mandi di Tebet

Megapolitan
Soal Aturan Makan 20 Menit, Anies: Makan Secukupnya, Jangan Nongkrong

Soal Aturan Makan 20 Menit, Anies: Makan Secukupnya, Jangan Nongkrong

Megapolitan
Pengusaha Jusuf Hamka Borong Makanan Pedagang Kecil untuk Dibagikan ke Pasien Covid-19 yang Isoman

Pengusaha Jusuf Hamka Borong Makanan Pedagang Kecil untuk Dibagikan ke Pasien Covid-19 yang Isoman

Megapolitan
Soroti BOR Covid-19 di Tangsel Tak Kunjung Turun, Mendagri: Masyarakat Sulit Dapat Tempat Perawatan

Soroti BOR Covid-19 di Tangsel Tak Kunjung Turun, Mendagri: Masyarakat Sulit Dapat Tempat Perawatan

Megapolitan
Polda Metro Periksa Satpol PP Gadungan yang Lakukan Rekrutmen Ilegal

Polda Metro Periksa Satpol PP Gadungan yang Lakukan Rekrutmen Ilegal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X