Dana Hibah untuk Bekasi Belum Tentu Dianggarkan pada APBD DKI 2019

Kompas.com - 19/10/2018, 19:33 WIB
Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (19/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (19/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana hibah yang diajukan Pemerintah Kota Bekasi kepada Pemerintah Provinsi DKI belum tentu dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta 2019.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, jika tidak dianggarkan dalam APBD 2019, hibah itu bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan 2019 atau APBD 2020.

"Kalau memang tidak (dianggarkan dalam APBD 2019), berarti kan pembahasannya nanti bisa untuk anggaran 2020 atau di APBD-P 2019," ujar Premi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (19/10/2018).

Premi menjelaskan, Pemkot Bekasi mengajukan proposal dana kemitraan pada Mei 2018. Namun, Pemprov DKI mengembalikan proposal itu karena tidak dilengkapi dokumen perencanaan.

Baca juga: Polemik Dana Hibah yang Berujung Penghadangan Truk Sampah DKI di Bekasi

Pemkot Bekasi baru mengajukan perbaikan proposal dana kemitraan Rp 2,09 triliun pada 15 Oktober 2018. Pada hari itu, pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 sedang berlangsung.

Sementara dalam Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari APBD, proposal dari pemerintah daerah lain seharusnya diajukan sebelum pembahasan KUA-PPAS.

Karena baru diajukan beberapa hari yang lalu, hibah untuk Pemkot Bekasi juga tidak ada dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) DKI 2019.

Meskipun demikian, Biro Tata Pemerintahan akan tetap membahas proposal yang diajukan Pemkot Bekasi pada pekan depan. Biro Tata Pemerintahan akan mengajukan hasil pembahasan internal kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk kemudian dibahas dalam rapat pembahasan KUA-PPAS 2019 bersama DPRD DKI Jakarta.

"Kan nanti apakah DPRD mau menerima atau tidak karena ini kan berarti di luar RKPD ya," kata dia.

Selain itu, Premi menyebut Pemprov DKI belum tentu memberikan hibah sesuai permintaan Pemkot Bekasi sebesar 2,09 triliun. Dana hibah yang diberikan akan disesuaikan dengan kemampuan APBD DKI.

Baca juga: Pemprov DKI Tak Wajib Penuhi Semua Proposal Dana Hibah Bekasi

Biro Tata Pemerintah akan menghitung dulu berapa besaran dana hibah yang bisa diberikan kepada Pemkot Bekasi.

"Proposal misal Rp 2 triliun, tidak mesti semuanya harus dipenuhi, karena kan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita," ucap Premi.

Pemerintah Kota Bekasi telah mengancam akan melarang truk sampah DKI mengakses jalan dari tol Bekasi Barat menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, jika Pemprov DKI tidak memberikan hibah. Ancaman tersebut disampaikan lantaran hingga kini Pemkot Bekasi belum menerima dana bantuan terkait pembangunan flyover Rawapanjang dan Cipendawa.

Baca juga: Kadis LH Nilai Pengadangan Truk Sampah DKI di Bekasi Terkait Dana Hibah

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dikritik, Permintaan Anies Ojol Bisa Angkut Penumpang

Dikritik, Permintaan Anies Ojol Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Berencana Jadikan Hotel sebagai Tempat Karantina Covid-19

Pemkot Tangerang Berencana Jadikan Hotel sebagai Tempat Karantina Covid-19

Megapolitan
Vanessa Angel Jadi Tersangka karena Miliki Pil Xanax yang Tidak Sesuai Resep Dokter

Vanessa Angel Jadi Tersangka karena Miliki Pil Xanax yang Tidak Sesuai Resep Dokter

Megapolitan
Pemkot Tangerang Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 138 Miliar

Pemkot Tangerang Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 138 Miliar

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Minta Masyarakat Taati Aturan Selama PSBB

Ketua DPRD DKI Minta Masyarakat Taati Aturan Selama PSBB

Megapolitan
Serius Ajukan PSBB, Wali Kota Tangerang Rapat dengan Gubernur Banten dan DKI Jakarta

Serius Ajukan PSBB, Wali Kota Tangerang Rapat dengan Gubernur Banten dan DKI Jakarta

Megapolitan
Ini Skenario Pembatasan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB di DKI

Ini Skenario Pembatasan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB di DKI

Megapolitan
3.042 Pekerja di Tangerang Kena PHK karena Perusahaan Terdampak Covid-19

3.042 Pekerja di Tangerang Kena PHK karena Perusahaan Terdampak Covid-19

Megapolitan
Warga Miskin dan Rentan Miskin di DKI Diminta Daftar ke RW untuk Dapat Bantuan Sembako

Warga Miskin dan Rentan Miskin di DKI Diminta Daftar ke RW untuk Dapat Bantuan Sembako

Megapolitan
[HOAKS] PT KAI Batalkan Seluruh Perjalanan Jakarta Selama PSBB

[HOAKS] PT KAI Batalkan Seluruh Perjalanan Jakarta Selama PSBB

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Pemprov DKI Belum Komunikasi Terkait Anggaran Covid-19

Ketua DPRD Sebut Pemprov DKI Belum Komunikasi Terkait Anggaran Covid-19

Megapolitan
Mekanisme Karantina ODP dan PDP di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Mekanisme Karantina ODP dan PDP di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
Polisi Tangkap Sekuriti dan Sopir Angkot Pelaku Bobol ATM, Sudah 12 Kali Beraksi

Polisi Tangkap Sekuriti dan Sopir Angkot Pelaku Bobol ATM, Sudah 12 Kali Beraksi

Megapolitan
Tahap Pertama, Pemprov DKI Distribusikan Bantuan Sembako ke 1,2 Juta KK

Tahap Pertama, Pemprov DKI Distribusikan Bantuan Sembako ke 1,2 Juta KK

Megapolitan
Pembagian Sembako Akan Dilakukan dari Rumah ke Rumah demi Cegah Calo

Pembagian Sembako Akan Dilakukan dari Rumah ke Rumah demi Cegah Calo

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X