Uang Bau dan Dana Hibah, Dua Bantuan Keuangan DKI untuk Kota Bekasi

Kompas.com - 20/10/2018, 16:35 WIB
Sejumlah truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta dihentikan para petugas Dishub Kota Bekasi saat hendak menuju TPST Bantargebang, Rabu (17/10/2018).Dokumentasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi Sejumlah truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta dihentikan para petugas Dishub Kota Bekasi saat hendak menuju TPST Bantargebang, Rabu (17/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perselisihan yang terjadi beberapa hari ini antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan bantuan keuangan. Namun, banyak yang belum memahami bahwa ada dua komponen bantuan keuangan Pemprov DKI Jakarta untuk Pemkot Bekasi.

Pemprov DKI Jakarta menyebut sudah memberikan kompensasi sebesar Rp 194 miliar kepada Pemkot Bekasi. Sementara itu, Pemkot Bekasi kini mengajukan dana hibah sebesar Rp 2,09 triliun kepada Pemprov DKI Jakarta.

Apa perbedaan dua jenis bantuan keuangan itu?

Dana Kompensasi atau uang bau


Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menjelaskan, bantuan keuangan pertama adalah dana kompensasi atau uang bau. Kegiatan community development juga merupakan nama lain uang bau ini.

"Ini adalah dana wajib yang harus diberikan Pemprov DKI kepada Pemkot Bekasi," ujar Asep saat dihubungi, Sabtu (20/10/2018).

Baca juga: Urusan Dana Hibah, Pemkot Bekasi Diminta Jangan Menyandera Kepentingan DKI

Dana wajib ini berkaitan dengan keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik DKI Jakarta di Kota Bekasi. Tempat tersebut, meski milik Pemprov DKI, memberikan dampak lingkungan dan sosial bagi Kota Bekasi.

Uang bau itu seolah untuk "membayar" dampak yang dialami warga di sekitar TPST Bantargebang.

"Dana kompensasi ini digunakan untuk empat kegiatan yaitu perbaikan lingkungan, pemulihan lingkungan, kesehatan misalnya untuk obat atau pembangunan puskesmas di wilayah TPST Bantargebang, dan untuk belanja tunai yang diberikan ke 18.000 KK di Bantargebang," ujar Asep.

Beberapa waktu lalu, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan Pemprov DKI telah mengirim Rp 194 miliar kepada Pemkot Bekasi. Uang tersebut adalah uang bau yang dijelaskan di atas.

"(Sebesar) Rp 194 miliar itu hasil perjanjian. Artinya, kewajiban DKI itu sudah dipenuhi," ujar Premi.

Namun, pernyataan Premi dibantah oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Pria yang akrab disapa Pepen ini mengatakan uang bau sebesar Rp 194 miliar itu merupakan kewajiban Pemprov DKI pada tahun 2017, tetapi baru dibayarkan pada 2018.

"Itu kompensasi tahun 2017, bukan hak 2018, awal tahun atau akhir tahun. Kan sekarang sudah mau masuk anggaran 2019," ujar Pepen.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Aryo Djojohadikusumo, Komisaris di Perusahaan Pemilik Ambulans Berlogo Gerindra

Aryo Djojohadikusumo, Komisaris di Perusahaan Pemilik Ambulans Berlogo Gerindra

Megapolitan
Anies Minta Kantor dan Toko yang Tututp karena Aksi 22 Mei Buka Lagi

Anies Minta Kantor dan Toko yang Tututp karena Aksi 22 Mei Buka Lagi

Megapolitan
Ambulans Berlogo Partai Gerindra Milik PT Arsari Pratama

Ambulans Berlogo Partai Gerindra Milik PT Arsari Pratama

Megapolitan
Sisa Gas Air Mata Kerusuhan 22 Mei Bikin Perih Mata Pengendara

Sisa Gas Air Mata Kerusuhan 22 Mei Bikin Perih Mata Pengendara

Megapolitan
Polisi: Ambulans Gerindra Dikirim ke Jakarta atas Perintah Ketua DPC Tasikmalaya

Polisi: Ambulans Gerindra Dikirim ke Jakarta atas Perintah Ketua DPC Tasikmalaya

Megapolitan
Anggota Brimob yang Viral Saat 'Video Call' Ditawari Liburan Gratis ke Bali

Anggota Brimob yang Viral Saat "Video Call" Ditawari Liburan Gratis ke Bali

Megapolitan
Siapa Perempuan Bercadar yang Diamankan di Depan Bawaslu Saat 22 Mei?

Siapa Perempuan Bercadar yang Diamankan di Depan Bawaslu Saat 22 Mei?

Megapolitan
Dalam Ambulans Berlogo Gerindra, Tak Ditemukan Perlengkapan Medis

Dalam Ambulans Berlogo Gerindra, Tak Ditemukan Perlengkapan Medis

Megapolitan
Anies Bersihkan Jalan MH Thamrin Pascakerusuhan 22 Mei

Anies Bersihkan Jalan MH Thamrin Pascakerusuhan 22 Mei

Megapolitan
Pasukan Oranye Angkut Sampah 72 Karung Seberat 3,6 Ton di KS Tubun

Pasukan Oranye Angkut Sampah 72 Karung Seberat 3,6 Ton di KS Tubun

Megapolitan
Anggota TGUPP, Bambang Widjojanto dan Rikrik Jadi Pengacara Prabowo

Anggota TGUPP, Bambang Widjojanto dan Rikrik Jadi Pengacara Prabowo

Megapolitan
Foto 'Video Call' Anggota Brimob dengan Anaknya Menginspirasi Ilustrasi Ini

Foto "Video Call" Anggota Brimob dengan Anaknya Menginspirasi Ilustrasi Ini

Megapolitan
Senyum Anggota Brimob di Bawaslu Saat Diberikan Bunga oleh Warga

Senyum Anggota Brimob di Bawaslu Saat Diberikan Bunga oleh Warga

Megapolitan
Cerita Usma soal Rokok Habis Dijarah Perusuh 22 Mei hingga Rugi Rp 20 Juta

Cerita Usma soal Rokok Habis Dijarah Perusuh 22 Mei hingga Rugi Rp 20 Juta

Megapolitan
Perempuan Bercadar dan Tas Hitam Diamankan di Depan Gedung Bawaslu

Perempuan Bercadar dan Tas Hitam Diamankan di Depan Gedung Bawaslu

Megapolitan

Close Ads X