Pemprov DKI Pastikan Tak Ada Dana Hibah untuk Kota Bekasi Tahun 2018

Kompas.com - 20/10/2018, 18:29 WIB
Sejumlah truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta dihentikan para petugas Dishub Kota Bekasi saat hendak menuju TPST Bantargebang, Rabu (17/10/2018).Dokumentasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi Sejumlah truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta dihentikan para petugas Dishub Kota Bekasi saat hendak menuju TPST Bantargebang, Rabu (17/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi tidak akan mendapatkan dana hibah atau dana kemitraan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini. Hal ini karena tidak ada mata anggaran tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan DKI 2018.

"Dana kemitraan tahun ini memang tidak ada," kata Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, ketika dihubungi, Sabtu (20/10/2018).

Tahun ini, bantuan keuangan yang cair untuk Pemkot Bekasi hanya dana kompensasi atau uang bau sebesar Rp 194 miliar. Itu merupakan kewajiban yang harus dibayar Pemprov DKI yang telah adalam perjanjian kerjasama (PKS) terkait TPST Bantargebang.

Asep mengatakan, dana kemitraan tidak dianggarkan tahun ini karena Pemprov DKI mengalokasikannya untuk hal lain.


Baca juga: Uang Bau dan Dana Hibah, Dua Bantuan Keuangan DKI untuk Kota Bekasi

"Karena memang kami masih fokus untuk penyelesaian pembangunan di DKI Jakarta," kata Asep.

Meski demikian, dana hibah yang diajukan Pemerintah Kota Bekasi, sebesar Rp 2,09 triliun belum lama ini, kepada Pemerintah Provinsi DKI juga belum tentu bisa dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta 2019.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, hal ini karena Pemkot Bekasi baru mengajukan perbaikan proposal dana kemitraan Rp 2,09 triliun pada 15 Oktober 2018.  Pada hari itu, pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 sedang berlangsung.

Sementara dalam Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang bersumber dari APBD, proposal dari pemerintah daerah lain seharusnya diajukan sebelum pembahasan KUA-PPAS.

Karena baru diajukan beberapa hari yang lalu, hibah untuk Pemkot Bekasi juga tidak ada dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) DKI 2019.

Baca juga: Dana Hibah dari DKI Disebut Akan Digunakan untuk Biayai Proyek Fiber Optic Se-Bekasi

Meskipun demikian, Biro Tata Pemerintahan akan tetap membahas proposal yang diajukan Pemkot Bekasi pada pekan depan. Biro Tata Pemerintahan akan mengajukan hasil pembahasan internal kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk kemudian dibahas dalam rapat pembahasan KUA-PPAS 2019 bersama DPRD DKI Jakarta.

Jika tidak bisa dianggarkan dalam APBD 2019, hibah itu bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan 2019 atau APBD 2020.

"Kalau memang tidak (dianggarkan dalam APBD 2019), berarti kan pembahasannya nanti bisa untuk anggaran 2020 atau di APBD-P 2019," ujar Premi.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Karangan Bunga Dukacita Kerusuhan 22 Mei Bersandar di Wahid Hasyim

Karangan Bunga Dukacita Kerusuhan 22 Mei Bersandar di Wahid Hasyim

Megapolitan
Pascakerusuhan, Pusat Perbelanjaan Sarinah Sudah Buka Hari Ini

Pascakerusuhan, Pusat Perbelanjaan Sarinah Sudah Buka Hari Ini

Megapolitan
Fotonya Dipakai dan Disebut Tewas dalam Kerusuhan 22 Mei, Perempuan Ini Lapor Polisi

Fotonya Dipakai dan Disebut Tewas dalam Kerusuhan 22 Mei, Perempuan Ini Lapor Polisi

Megapolitan
Gelar Hardolnas, Kitabisa.com Libatkan 200 'Influencer'

Gelar Hardolnas, Kitabisa.com Libatkan 200 "Influencer"

Megapolitan
FPI Ajukan Penangguhan Penahanan bagi Warga yang Ikut-ikutan dalam Kerusuhan 22 Mei

FPI Ajukan Penangguhan Penahanan bagi Warga yang Ikut-ikutan dalam Kerusuhan 22 Mei

Megapolitan
Sejumlah Ruas Jalan Protokol Masih Ditutup Hari Ini

Sejumlah Ruas Jalan Protokol Masih Ditutup Hari Ini

Megapolitan
Sabtu Pagi, Ini Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi dan Dialihkan

Sabtu Pagi, Ini Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi dan Dialihkan

Megapolitan
Viral Video Pria Dipukuli Aparat, Begini Penjelasan Polri

Viral Video Pria Dipukuli Aparat, Begini Penjelasan Polri

Megapolitan
Klarifikasi Sopir dan Perusahaan Pemilik Ambulans Berlogo Gerindra...

Klarifikasi Sopir dan Perusahaan Pemilik Ambulans Berlogo Gerindra...

Megapolitan
Amien Rais Membantah, 'People Power' Terkait Upaya Menjatuhkan Presiden...

Amien Rais Membantah, "People Power" Terkait Upaya Menjatuhkan Presiden...

Megapolitan
[POPULER MEGAPOLITAN] Pengakuan Sopir Ambulans Gerindra | Anggota TGUPP Jadi Pengacara Prabowo | Amien Rais Diperiksa Polisi

[POPULER MEGAPOLITAN] Pengakuan Sopir Ambulans Gerindra | Anggota TGUPP Jadi Pengacara Prabowo | Amien Rais Diperiksa Polisi

Megapolitan
Kisah Pilu Pedagang Korban Rusuh 22 Mei Berujung Undangan ke Istana

Kisah Pilu Pedagang Korban Rusuh 22 Mei Berujung Undangan ke Istana

Megapolitan
Pemilik Warung Korban Penjarahan 22 Mei Tak Menyangka Bertemu Presiden Jokowi

Pemilik Warung Korban Penjarahan 22 Mei Tak Menyangka Bertemu Presiden Jokowi

Megapolitan
Pedagang Kopi Starling yang Untung 3 Kali Lipat Saat 22 Mei: Mending Dapat seperti Biasa daripada Ribut Begini...

Pedagang Kopi Starling yang Untung 3 Kali Lipat Saat 22 Mei: Mending Dapat seperti Biasa daripada Ribut Begini...

Megapolitan
Cerita Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandiaga Setia hingga Tengah Malam di MK

Cerita Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandiaga Setia hingga Tengah Malam di MK

Megapolitan

Close Ads X