Mengapa Bekasi dan Kota Mitra Lainnya Dapat Hibah dari Pemprov DKI?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dana kemitraan atau hibah kepada Pemerintah Kota Bekasi dan kota-kota satelit lainnya di sekitarnya. Pemkot Bekasi merupakan salah satu kota satelit Jakarta yang rutin mendapatkan dana hibah itu.

Namun, tahun ini tak ada pencairan dana hibah untuk Kota Bekasi. Pemkot Bekasi masih terus menanyakan kapan dana hibah itu dicairkan.

Masalahnya kemudian meluas karena pencairan dana itu oleh Pemerintah Kota Bekasi dikaitkan dengan keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. TPST itu milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi berada dalam wilayah Kota Bekasi.

Menurut Pemprov DKI, dana kemitraan tak ada hubungannya dengan keberadaan TPST Bantargebang di Kota Bekasi. Yang terkait dengan keberadaan TPST Bantargebang adalah dana kompensasi bau dan hal itu telah dipenuhi DKI tiap tahun, termasuk tahun ini.

Pada Minggu (21/10/2018) kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyayangkan sikap Pemerintah Kota Bekasi yang meramaikan masalah dana kemitraan itu di media. Anies menilai, persoalan itu seharusnya diselesaikan melalui pertemuan antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta, bukan justru diramaikan di media.

Apalagi, persoalan yang diramaikan bukan mengenai dana kompensasi bau sampah yang menjadi kewajiban Pemprov DKI, tetapi soal bantuan keuangan yang sifatnya kemitraan atau hibah.

"Sudah begitu, diramaikan bukan yang menjadi kewajiban kita pula. Dan harus diingkat, Bekasi itu masuk provinsi mana coba? Jawa Barat. Kalau mau minta, ke pemprov mana harusnya dimintai? Kok mintanya ke Jakarta," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu.

Baca juga: Anies: Bekasi Masuk Provinsi Jawa Barat, Kok Minta Dananya ke Jakarta

Saling menguntungkan

Dana hibah sudah lama diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi dan kota mitra lain. Tahun 2013, Pemprov DKI mengucurkan dana hibah ke kota mitra Jakarta sebanyak Rp 45 miliar.

Dari jumlah itu, untuk Kabupaten Bogor sebesar Rp 8 miliar, Kota Bogor Rp 5 miliar, Kota Depok Rp 5 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 5 miliar, Kota Tangerang Rp 5 miliar, Kota Tangerang Selatan Rp 4 miliar, Kabupaten Bekasi Rp 4 miliar, Kota Bekasi Rp 5 miliar, dan Kabupaten Cianjur Rp 4 miliar.

Tujuan pengucuran dana hibah buat daerah penyangga adalah untuk membantu Jakarta mengatasi permasalahan di Ibu Kota dari kota-kota mitra. Dengan demikian, dana kemitraan yang dikeluarkan Pemprov DKI bisa saling menguntungkan.

Misalnya, Kota Bekasi membangun flyover Rawapanjang dan Cipendawa yang bermanfaat sebagai akses truk sampah DKI menuju TPST Bantargebang. Ada juga pelebaran jalan di sekitar pintu Tol Bekasi Timur. Pintu tol tersebut menjadi akses warga Bekasi yang setiap hari bekerja dan menyumbang pendapatan daerah di DKI Jakarta.

Pemerintah Kota Bogor, misalnya, tahun ini mendapat hibah Rp 10 miliar dari Pemprov DKI. Dana tersebut digunakan untuk pengendalian banjir dengan cara membuat kolam retensi atau sumur resapan di Cibuluh. Kolam retensi ini menampung air agar tidak meluber ke Jakarta.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika menjadi gubernur DKI Jakarta pernah mengatakan, DKI siap memberikan hibah Rp 1 triliun sekalipun asalkan perhitungannya jelas dan memiliki manfaat bagi Jakarta.

"Ini adalah bagian yang saya katakan, Jakarta itu jangan dilihat Jakarta-nya. Harus dilihat secara total sama pinggirannya nih. Tapi bukan kekuasaannya, tanggung jawabnya, karena dana mereka terbatas," kata Ahok ketika itu.