Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancaman Demo Para Pengemudi Go-Jek yang Kena "Suspend"

Kompas.com - 23/10/2018, 11:28 WIB
David Oliver Purba,
Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa pengemudi ojek online yang tergabung dalam Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI) menuntut Go-Jek Indonesia mencabut aturan suspend atau pemutusan kemitraan yang dilakukan secara sepihak terhadap beberapa pengemudi.

Aturan suspend tersebut membuat para pengemudi tidak dapat mencari nafkah untuk keluarga lagi.

"Kita mengajukan open suspend (mengaktifkan kembali akun) tanpa syarat. Selama ini banyak teman-teman yang di-suspend." 

"Suspend itu berlaku selamanya, enggak ada jangka waktu tertentu terus mereka bisa bekerja lagi," ujar Ketua FKDOI Muhammad Rahman Tohir kepada Kompas.com, Minggu (21/10/2018).

Baca juga: Tidak Diterima Di-suspend, Ratusan Driver Go-Car Geruduk Kantor Go-Jek

Berdasarkan data yang dimiliki Rahman, ada 5.000-an pengemudi yang terkena suspend. Namun, Rahman yakin jumlah tersebut masih bisa bertambah.

Go-Jek Indonesia menerapkan aturan suspend pada pengemudi yang melakukan pelanggaran seperti menggunakan fake GPS, melakukan order fiktif, dan berdasarkan komentar yang diberikan oleh pelanggan. Adapun fake GPS berarti pengemudi menggunakan aplikasi lokasi palsu.

Manajemen Go-Jek diminta memperhatikan kinerja dan perjuangan para pengemudi tanpa langsung mengambil tindakan suspend yang merugikan pengemudi tersebut.

Baca juga: Pengemudi yang Di-suspend Berencana Pindah ke Kompetitor Grab

Perwakilan pengemudi sudah dua kali melakukan mediasi dengan pihak Go-Jek Indonesia terkait penyampaian tuntutan itu. Namun, tidak ada langkah tindak lanjut yang diambil pihak Go-Jek Indonesia terkait pencabutan aturan suspend.

Sewa atau beli akun lain

Pengemudi Go-Jek yang terkena suspend dari perusahaan membeli atau menyewa akun pengemudi lain untuk beroperasi.

Akun pengemudi bisa dibeli dengan harga Rp 1.000.000-Rp 1.500.000. Sementara itu, biaya sewanya berkisar Rp 200.000-Rp 500.000 per hari.

Baca juga: Pengemudi Go-Jek yang Kena Suspend Beroperasi dengan Sewa atau Beli Akun Lain

Ancam demo

Pengemudi Go-Jek yang terkena suspend mengancam demo ke Kantor PT Go-Jek Indonesia jika pihak manajemen tidak merespons tuntutan para pengemudi agar aturan suspend dihapus hingga Rabu, 24 Oktober 2018.

Para pengemudi telah menyampaikan tuntutan mereka melalui surat ke pihak manajemen PT Go-Jek Indonesia pada Selasa (16/10/2018). Melalui surat itu, para pengemudi meminta mediasi.

"Tidak menutup kemungkinan kita turunkan massa dalam jumlah besar ke Kantor Go-Jek. Kita tunggu sampai tiga hari ke depan yaitu Rabu," ujar Rahman.

Baca juga: Pengemudi Tuntut Go-Jek Indonesia Cabut Aturan Suspend

Jawaban manajemen Go-Jek

Vice President Corporate Communication Go-Jek Michael Say mengatakan, terkait permintaan open suspend atau mengaktifkan kembali akun mitra pengemudi yang telah diputus, pihaknya menilai hal tersebut akan merugikan mitra pengemudi aktif yang benar-benar bekerja keras untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan.

Selain itu, ia menilai open suspend berseberangan dengan prioritas Go-Jek yang memberikan layanan yang aman kepada pengguna.

"Hal ini ini (open suspend) akan merugikan para mitra aktif kami yang sudah bekerja keras untuk menjaga kualitas pelayanan kepada para pelanggan," ujar Michael.

Baca juga: PT Go-Jek Indonesia: Open Suspend Rugikan Mitra Aktif

Manajemen Go-Jek sedang melakukan perbaikan sistem suspend, salah satunya dengan mengadakan pertemuan rutin manajemen dan mitra pengemudi.

Pertemuan yang dilakukan selama dua bulan belakangan tersebut membahas kebijakan pemutusan kemitraan yang dilakukan manajemen.

Hal itu dilakukan agar ketika kena suspend, para pengemudi bisa memahami dengan baik bahwa langkah tersebut bertujuan menjaga kualitas layanan Go-Jek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget 'Papi Chulo' hingga Terjerat Narkoba

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget "Papi Chulo" hingga Terjerat Narkoba

Megapolitan
Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Megapolitan
Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com