PMD Terganjal Perda, Bagaimana Nasib Pembayaran Fase 1 MRT Jakarta?

Kompas.com - 24/10/2018, 18:34 WIB
Rapat BUMD DKI Jakarta bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (24/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat BUMD DKI Jakarta bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (24/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta tidak mempermasalahkan besaran penyertaan modal daerah ( PMD) yang akan disetujui DPRD DKI Jakarta dalam APBD DKI Jakarta 2019.

Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, pihaknya tetap bisa membayar fase 1 MRT Jakarta jika PMD yang diberikan hanya sekitar Rp 2,5 triliun dalam APBD DKI 2019.

"Dengan yang Rp 2,5 triliun, bisa dibayar dulu sampai Juli (2019)," ujar Tuhiyat, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018).


PT MRT Jakarta diketahui mengajukan PMD Rp 4,4 triliun dalam APBD DKI 2019, di mana Rp 4,378 triliun di antaranya akan digunakan untuk membayar fase 1 MRT Jakarta.

Baca juga: PMD Rp 4,4 Triliun untuk Bayar Fase 1 MRT Jakarta Terganjal Perda

Namun, berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta, PMD yang bisa diterima PT MRT Jakarta tinggal Rp 2,5 triliun.

Jika PT MRT hanya diberi Rp 2,5 triliun dalam APBD DKI 2019, kata Tuhiyat, sisa untuk pembayaran fase 1 MRT itu akan diajukan dalam APBD Perubahan 2019.

PT MRT Jakarta bisa membayar sisa pinjaman fase 1 itu dengan dana yang bersumber dari APBD Perubahan 2019, asalkan APBD Perubahan itu dibahas pertengahan tahun 2019.

"Kita bermohon, proses pembahasan APBD-P lebih awal. Jangan seperti kemarin (APBD-P 2018) di akhir tahun, karena percuma enggak bisa bayar (jika pembahasan APBD-P 2019 jelang akhir tahun)," kata Tuhiyat.

Dalam rapat bersama Komisi C DPRD DKI, PT MRT Jakarta mengajukan PMD sebesar Rp 4,4 triliun dalam APBD DKI Jakarta 2019.

Baca juga: Tiang MRT di Fatmawati Akan Dihiasi Mural

Namun, PMD yang diajukan itu terganjal Perda Nomor 7 Tahun 2013 yang menyatakan modal dasar atau PMD yang diberikan untuk PT MRT Jakarta Rp 14,659 triliun.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahok Yakin Transjakarta Sudah Tahu Cara Atasi Problem Bus Zhong Tong

Ahok Yakin Transjakarta Sudah Tahu Cara Atasi Problem Bus Zhong Tong

Megapolitan
Ini Kata Ahok soal Bus Zhong Tong yang Dulu Dia Soroti Kini Beroperasi Kembali

Ini Kata Ahok soal Bus Zhong Tong yang Dulu Dia Soroti Kini Beroperasi Kembali

Megapolitan
TPU Pondok Ranggon Kekurangan SDM untuk Pelayanan

TPU Pondok Ranggon Kekurangan SDM untuk Pelayanan

Megapolitan
Krisis Makam, TPU Pondok Ranggon Overload Pada Januari 2020

Krisis Makam, TPU Pondok Ranggon Overload Pada Januari 2020

Megapolitan
Nunung Akan Hadirkan Saksi Meringankan dalam Sidang Hari Ini

Nunung Akan Hadirkan Saksi Meringankan dalam Sidang Hari Ini

Megapolitan
Fraksi PAN Kritik Sanitasi Air di Jakarta Pada 2 Tahun Kepemimpinan Anies

Fraksi PAN Kritik Sanitasi Air di Jakarta Pada 2 Tahun Kepemimpinan Anies

Megapolitan
12 Klaim Keberhasilan Anies Selama 2 Tahun Pimpin Jakarta

12 Klaim Keberhasilan Anies Selama 2 Tahun Pimpin Jakarta

Megapolitan
Ketika Wiranto dan Kivlan Zen Disatukan Nasib, Berseteru dan Bersimpati di RSPAD

Ketika Wiranto dan Kivlan Zen Disatukan Nasib, Berseteru dan Bersimpati di RSPAD

Megapolitan
Catatan Fraksi PDI-P di 2 Tahun Kepemimpinan Anies, dari Penanganan Banjir hingga Rumah DP 0 Rupiah

Catatan Fraksi PDI-P di 2 Tahun Kepemimpinan Anies, dari Penanganan Banjir hingga Rumah DP 0 Rupiah

Megapolitan
Anies Klaim Tingkat Kemacetan Jakarta pada 2018 Menurun dibandingkan 2017

Anies Klaim Tingkat Kemacetan Jakarta pada 2018 Menurun dibandingkan 2017

Megapolitan
Evaluasi 2 Tahun Anies Jadi Gubernur, PKS Sebut Realisasi Rumah DP 0 Lambat

Evaluasi 2 Tahun Anies Jadi Gubernur, PKS Sebut Realisasi Rumah DP 0 Lambat

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual di KRL Tanah Abang-Bogor Merupakan PHL Pemkot Jakarta Barat

Pelaku Pelecehan Seksual di KRL Tanah Abang-Bogor Merupakan PHL Pemkot Jakarta Barat

Megapolitan
Regulasi Sudah Dipermudah, Pemerintah Harap Banyak Kapal Pesiar Asing Masuk Indonesia

Regulasi Sudah Dipermudah, Pemerintah Harap Banyak Kapal Pesiar Asing Masuk Indonesia

Megapolitan
2 Tahun Pimpin Jakarta, Anies Klaim Bangun 4 Rumah Aman Anak dan Perempuan

2 Tahun Pimpin Jakarta, Anies Klaim Bangun 4 Rumah Aman Anak dan Perempuan

Megapolitan
Anies Masuki Masa Jabatan 2 Tahun Tanpa Wagub

Anies Masuki Masa Jabatan 2 Tahun Tanpa Wagub

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X