Buruh Depok Minta UMK 2019 Naik Jadi Rp 4,4 Juta

Kompas.com - 25/10/2018, 19:08 WIB
Buruh merayakan hari buruh internasional atau May Day dengan berunjuk rasa di sekitar Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2018). Tuntutan utama mereka yaitu meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta konsisten memberantas korupsi, meningkatkan subsidi untuk rakyat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, energi, perumahan, dan transportasi, serta berkomitmen mewujudkan reforma agraria. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGBuruh merayakan hari buruh internasional atau May Day dengan berunjuk rasa di sekitar Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2018). Tuntutan utama mereka yaitu meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta konsisten memberantas korupsi, meningkatkan subsidi untuk rakyat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, energi, perumahan, dan transportasi, serta berkomitmen mewujudkan reforma agraria.

DEPOK, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 mendatang 8,03 persen.

Hal ini direspons Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno. Wido mengatakan, untuk tahun depan buruh di Depok akan mengajukan UMK sebesar Rp 4.480.886 atau naik 25 persen dari tahun 2018.

UMK Depok 2018 Rp 3.584.709. Nominal standar upah Kota Depok tahun ini mengalami kenaikan 8,71 persen dari tahun 2017 sebesar Rp 3.297.489.

Baca juga: 1 November, Setiap Provinsi Umumkan Upah Minimum 2019

Menurut Wido, pengajuan kenaikan UMK tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan layak di Kota Depok.

“Ya kalau buruh untuk mengejar daya beli harusnya naik 20 persen sampai dengan 25 persen dari UMK sebelumnya,” ucap Wido saat dihubungi, Kamis (25/10/2018).

Menurut Wido, dewan pengupahan kota Depok yang selama ini merundingkan upah sekarang tidak berfungsi lagi dengan adanya PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Kita dari tahun ke tahun selalu mengajukan dan ditanda-tangani Wali Kota untuk direkomendasikan. Tapi, ujung-ujungnya diputuskan sesuai PP 78," tegas Wido.

Baca juga: Sri Mulyani: Kenaikan Upah Akan Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

Ia berharap, PP 78 dicabut dan serikat pekerja punya hak berunding untuk menentukan gaji bagi para buruh, khususnya yang ada di Kota Depok. 

"Kami berharapnya pemerintah berunding terlebih dahulu menentukan UMK Depok baru diusulkan ke pemerintah pusat, " ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok Diah Sadiah sampai saat ini belum merespon terkait usulan pengajuan UMK Depok.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Polres Jakbar Buat 'Warteg Peduli', Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Polres Jakbar Buat "Warteg Peduli", Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Megapolitan
1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

Megapolitan
Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Megapolitan
Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Megapolitan
Jasad Wakil Jaksa Agung Arminsyah Disemayamkan di Rumah Duka Jakarta Selatan

Jasad Wakil Jaksa Agung Arminsyah Disemayamkan di Rumah Duka Jakarta Selatan

Megapolitan
Anies Wajibkan Warga Jakarta Gunakan Masker Kain saat di Luar Rumah

Anies Wajibkan Warga Jakarta Gunakan Masker Kain saat di Luar Rumah

Megapolitan
Polisi Olah TKP di Lokasi Tabrakan Wakil Jaksa Agung

Polisi Olah TKP di Lokasi Tabrakan Wakil Jaksa Agung

Megapolitan
Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan, Mobilnya Tabrak Pembatas dan Terbakar

Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan, Mobilnya Tabrak Pembatas dan Terbakar

Megapolitan
Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan di Tol Jagorawi

Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan di Tol Jagorawi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Dapat Bantuan Alat Rapid Test dari Pemprov DKI Jakarta

Pemkot Bekasi Dapat Bantuan Alat Rapid Test dari Pemprov DKI Jakarta

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Bekasi: 46 Orang Positif, Ini Sebarannya Per Kelurahan

UPDATE Covid-19 di Bekasi: 46 Orang Positif, Ini Sebarannya Per Kelurahan

Megapolitan
Daftar Kegiatan Usaha yang Ditutup Pemprov DKI hingga 19 April

Daftar Kegiatan Usaha yang Ditutup Pemprov DKI hingga 19 April

Megapolitan
Kelab Malam hingga Bioskop di Jakarta Ditutup sampai 19 April karena Corona

Kelab Malam hingga Bioskop di Jakarta Ditutup sampai 19 April karena Corona

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X