Pelapor Nilai Bawaslu DKI Tak Maksimal Tangani Videotron Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 26/10/2018, 14:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sahroni, pelapor kasus videotron Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menilai Bawaslu DKI Jakarta tidak bekerja maksimal dalam mengungkap kasus tersebut.

Ia berpendapat, Bawaslu harus mengungkap adanya pelanggaran pidana yang dilakukan Jokowi-Ma'ruf. Sementara, Bawaslu DKI Jakarta menyatakan pasangan itu tidak melanggar pidana pemilu.

"Mengusut lebih lanjut terhadap pemasangan yang menggunakan fasilitas kenegaraan. Ya ada di dalam kesimpulan saya ada," kata Sahroni saat dihubungi setelah persidangan, Jumat (26/10/2018).

Sahroni menilai, Bawaslu tidak bisa mengungkap pemasang videotron karena memanggil pihak-pihak yang dinilai tidak berkompeten terkait masalah videotron.

Baca juga: Bawaslu DKI Putuskan Videotron Jokowi-Maruf Langgar Administrasi Pemilu

Ia menambahkan, Bawaslu juga menghabiskan waktu dengan menunda-nunda sidang demi memberi kesempatan bagi pihak terlapor membawa surat kuasa.

"Akhirnya kerjanya tidak maksimal dan (waktunya habis) sehingga tidak dilakukan penggalian kepada pihak terkait lainnya," ujar Sahroni.

Meski begitu, Sahroni mengaku puas karena Bawaslu DKI Jakarta menyatakan tayangan videotron yang memuat kampanye Jokowi-Ma'ruf dinyatakan melanggar aturan karena dipasang di jalan protokol.

Baca juga: Jokowi-Maruf Tak Terbukti Pasang Videotron di Jalan Protokol

"Kalau puas itu melihat puasnya adalah telah dinyatakan bersalah, dibilang tidak puas karena melihat kewenangan dan peran bawaslu tidak dijalankan," katanya.

Bawaslu DKI Jakarta menyatakan videotron kampanye Jokowi-Ma'ruf melanggar SK KPU DKI Jakarta No 175 karena dipasang di jalan protokol.

Dalam putusannya, Bawaslu DKI meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menghentikan tayangan videotron tersebut serta mengingatkan pemilik videotron supaya tidak menayangkan kembali materi kampanye di tempat terlarang.

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyatakan, Jokowi-Ma'ruf dianggap tidak melanggar pidana pemilu karena tayangan kampanye ya disiarkan di videotron milik swasta, bukan pemerintah.

Baca juga: Pelapor Serahkan Berkas Kesimpulan Kasus Videotron Jokowi-Maruf

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Penumpukan Pembeli Minyak Goreng Curah Subsidi, Pedagang Terapkan Pemesanan Pakai Kupon

Antisipasi Penumpukan Pembeli Minyak Goreng Curah Subsidi, Pedagang Terapkan Pemesanan Pakai Kupon

Megapolitan
KTP Jadi Syarat Beli Minyak Goreng Curah Subsidi, YLKI: Jadi Lebih Bisa Terkontrol

KTP Jadi Syarat Beli Minyak Goreng Curah Subsidi, YLKI: Jadi Lebih Bisa Terkontrol

Megapolitan
Keluhkan Kluster Perumahan Langgar Aturan, Warga Pesanggrahan Mengadu ke Anggota Dewan

Keluhkan Kluster Perumahan Langgar Aturan, Warga Pesanggrahan Mengadu ke Anggota Dewan

Megapolitan
Datangi Polda Metro Jaya, Uya Kuya Diperiksa terkait Dugaan Kasus Penipuan oleh Medina Zein

Datangi Polda Metro Jaya, Uya Kuya Diperiksa terkait Dugaan Kasus Penipuan oleh Medina Zein

Megapolitan
'Car Free Day' 29 Mei 2022 Masih Digelar dengan Skema Terbatas

"Car Free Day" 29 Mei 2022 Masih Digelar dengan Skema Terbatas

Megapolitan
Beli Minyak Goreng Harus Tunjukkan KTP, Warga Bekasi: Agak Menyusahkan

Beli Minyak Goreng Harus Tunjukkan KTP, Warga Bekasi: Agak Menyusahkan

Megapolitan
Evaluasi 'Car Free Day' Jakarta, Berjalan Lancar meski Masih Banyak Pengunjung Belum Scan QR Code PeduliLindungi

Evaluasi "Car Free Day" Jakarta, Berjalan Lancar meski Masih Banyak Pengunjung Belum Scan QR Code PeduliLindungi

Megapolitan
Pedagang Bingung, Subsidi Minyak Goreng Curah Belum Efektif Turunkan Harga, tapi Mau Dicabut

Pedagang Bingung, Subsidi Minyak Goreng Curah Belum Efektif Turunkan Harga, tapi Mau Dicabut

Megapolitan
Polsek Kalideres Tangkap Pasangan Suami Istri yang Palsukan Uang Rupiah

Polsek Kalideres Tangkap Pasangan Suami Istri yang Palsukan Uang Rupiah

Megapolitan
Berkas Kasus Pengeroyokan Putra Siregar dan Rico Valentino Dilimpahkan ke Kejaksaan

Berkas Kasus Pengeroyokan Putra Siregar dan Rico Valentino Dilimpahkan ke Kejaksaan

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 1, Menanti Kapan Monas Dibuka Kembali untuk Publik

Jakarta PPKM Level 1, Menanti Kapan Monas Dibuka Kembali untuk Publik

Megapolitan
Copet Beraksi di Terminal Pulogadung meski Ada Petugas Dishub, Polisi: Kami Akan Awasi dan Patroli

Copet Beraksi di Terminal Pulogadung meski Ada Petugas Dishub, Polisi: Kami Akan Awasi dan Patroli

Megapolitan
Marak Parkir Liar di Samping RSCM, Dishub Jakpus Akan Lakukan Penertiban

Marak Parkir Liar di Samping RSCM, Dishub Jakpus Akan Lakukan Penertiban

Megapolitan
Video Viral, Copet Beraksi di Terminal Pulogadung meski Ada Petugas Dishub Atur Lalu Lintas

Video Viral, Copet Beraksi di Terminal Pulogadung meski Ada Petugas Dishub Atur Lalu Lintas

Megapolitan
Kampung Ambon Digerebek Lagi, Paket Sabu Ditemukan di Rumah Tinggal hingga Tanah Kosong

Kampung Ambon Digerebek Lagi, Paket Sabu Ditemukan di Rumah Tinggal hingga Tanah Kosong

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.