Anggota DPRD DKI: Hampir Semua Penggilingan Bakso Siapkan Boraks

Kompas.com - 29/10/2018, 12:22 WIB
Rapat Komisi B DPRD DKI bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Rapat Komisi B DPRD DKI bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, hampir semua tempat penggilingan bakso di Jakarta menyiapkan boraks. Para pemilik tempat penggilingan bakso itu menawarkan penggunaan boraks kepada setiap penjual bakso dengan alasan sebagai penyedap rasa.

"Hampir semua tempat penggilingan bakso menyiapkan boraks. Mereka menawarkan alasannya penyedap, tapi di dalam itu ada macam-macam, ada pengenyal," ujar Ida.

Ida menyampaikan hal itu dalam rapat Komisi B DPRD DKI bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018).

Baca juga: Sidak ke Pasar, Pemkot Jaktim Temukan Kerupuk Mengandung Boraks


Menurut Ida, tempat penggilingan bakso itu rata-rata berlokasi di sekitar pasar tradisional di Jakarta.

"Rata-rata penggilingan bakso adanya di dekat pasar. Hampir semua pasar tradisional ada," ujar Ida.

Tempat penggilingan bakso yang menyiapkan boraks menjadi salah satu persoalan di pasar-pasar tradisional di Jakarta. Selain itu, buah-buahan yang dijual di pasar tradisional juga menjadi persoalan.

Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan curiga dengan buah-buahan yang masih aman dikonsumsi setelah ditaruh lama di dalam kios pasar. Dia juga sering mendengar keluarganya di rumah mengeluhkan kualitas pangan yang dijual di pasar tradisional.

"Apel, anggur, digeletakan begitu aja berminggu-minggu kok bisa aman, berarti kan ada (sesuatu) yang disuntikan," ujar Ferrial pada kesempatan yang sama.

Karena itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta memperketat pengawasan keamanan produk pangan yang dijual di 153 pasar tradisional di Jakarta.

Baca juga: Masih Ditemukan Makanan Mengandung Formalin dan Boraks di Sejumlah Pasar di Jakarta

Dinas KPKP DKI Jakarta sebenarnya telah menganggarkan Rp 9,3 miliar dalam APBD DKI Jakarta 2019 untuk pengawasan keamanan pangan terpadu. Namun, Komisi B DPRD DKI menilai anggaran itu kurang untuk mengawasi keamanan pangan di 153 pasar tradisional di Jakarta.

Ferrial menyarankan Dinas KPKP DKI Jakarta merekrut pekerja harian lepas (PHL) untuk mengawasi keamanan produk pangan di 153 pasar tradisional.

"Butuh duit berapa, Pak, supaya tahun 2019 aman? Kita duit ada, kalau hanya perlu cek, itu dikasih Rp 3 juta sekian mau dia, semacam PPSU. Intinya, orang Jakarta aman belanja di 153 pasar," kata Ferrial.

Komisi B DPRD DKI akhirnya meminta Dinas KPKP DKI Jakarta menghitung ulang anggaran yang dibutuhkan untuk mengawasi keamanan pangan di 153 pasar tradisional di Jakarta. Komisi B DPRD DKI belum mengetok anggaran tersebut.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pelantikan DPRD DKI Jakarta, 1.447 Personel Gabungan TNI dan Polri Disiagakan

Pelantikan DPRD DKI Jakarta, 1.447 Personel Gabungan TNI dan Polri Disiagakan

Megapolitan
Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 Dilantik Hari Ini, Ini Nama-namanya

Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 Dilantik Hari Ini, Ini Nama-namanya

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Terpilih dari PSI Minta Masuk Pansus Pemilihan Wagub DKI

Anggota DPRD DKI Terpilih dari PSI Minta Masuk Pansus Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Djarot Saiful Hidayat Juga Hadiri Pelantikan DPRD DKI Jakarta

Djarot Saiful Hidayat Juga Hadiri Pelantikan DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Pelantikan DPRD DKI, Ada Karangan Bunga Menhan untuk Anggota dari Gerindra

Pelantikan DPRD DKI, Ada Karangan Bunga Menhan untuk Anggota dari Gerindra

Megapolitan
Ahok Hadiri Pelantikan DPRD DKI Periode 2019-2024

Ahok Hadiri Pelantikan DPRD DKI Periode 2019-2024

Megapolitan
Hadiri Pelantikan, Fraksi PAN Naik Angkot ke Gedung DPRD DKI Jakarta

Hadiri Pelantikan, Fraksi PAN Naik Angkot ke Gedung DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Link Live Streaming Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024

Link Live Streaming Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024

Megapolitan
Sederet Hak Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024, Gaji Ratusan Juta hingga Pin Emas

Sederet Hak Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024, Gaji Ratusan Juta hingga Pin Emas

Megapolitan
Korban Cabut Laporan, Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KRL Dibebaskan

Korban Cabut Laporan, Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KRL Dibebaskan

Megapolitan
Senin Pagi, Udara di Bekasi dan Tangsel Lebih Buruk dari Jakarta

Senin Pagi, Udara di Bekasi dan Tangsel Lebih Buruk dari Jakarta

Megapolitan
6 Fakta Peristiwa Pria Gendong Jenazah Keponakan di Puskesmas Cikokol

6 Fakta Peristiwa Pria Gendong Jenazah Keponakan di Puskesmas Cikokol

Megapolitan
PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

Megapolitan
Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Megapolitan
Kritik Riyanni Jangkaru soal Material Instalasi Gabion dan Bantahan Pemprov DKI

Kritik Riyanni Jangkaru soal Material Instalasi Gabion dan Bantahan Pemprov DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X