Usulkan Dana Parpol Tingkat Kota, DPRD Bandingkan DKI dengan Daerah yang APBD-nya Kurang dari Rp 1 Triliun

Kompas.com - 30/10/2018, 20:17 WIB
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan dana bantuan partai politik di tingkat kabupaten/ kota se-Jakarta.

Santoso membandingkan Pemprov DKI dengan pemerintah daerah lain yang memiliki APBD kurang dari Rp 1 triliun, namun tetap memberikan dana bantuan kepada parpol tingkat kabupaten/kota.

Sementara Pemprov DKI hanya memberikan dana bantuan untuk parpol tingkat provinsi.

"(DKI) hanya provinsi, tingkat kotanya tidak, sementara daerah lain yang gunung, yang di tengah laut, pulau-pulau, APBD-nya enggak sampai Rp 1 triliun, parpolnya di tingkat kota/kabupaten itu dapat (dana bantuan)," ujar Santoso, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).

Baca juga: DPRD DKI Sebut Dana Bantuan Parpol di Tingkat Kota Bisa Diatur Dalam UU Kekhususan Jakarta

Santoso menuturkan, dana bantuan parpol di tingkat kabupaten/kota diperlukan untuk operasional parpol yang bersangkutan, termasuk biaya rapat dan biaya operasional kantor.

Selain itu, dana bantuan parpol juga diperlukan untuk menghindari korupsi kader-kader parpol di tingkat kabupaten/kota, apabila menjabat sebagai kepala daerah atau anggota legislatif.

"Supaya parpol kadernya yang duduk di eksekutif maupun di legislatif tidak korupsi, ya, harusnya negara membantu partai itu dalam kegiatan," kata Santoso.

Santoso meminta Pemprov DKI mencari formula agar partai politik di tingkat kabupaten/kota se-Jakarta bisa menerima dana bantuan tersebut.

Menurut dia, pemberian dana bantuan parpol tingkat kabupaten/kota bisa saja diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI, yang kini dalam proses revisi.

Baca juga: DPRD DKI Usulkan Pemberian Dana Bantuan Parpol di Tingkat Kota

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri menyampaikan, dana bantuan parpol di Jakarta hanya diberikan kepada parpol tingkat provinsi mengingat DPRD di Jakarta hanya ada di tingkat provinsi.

Hal ini berbeda dengan provinsi lain yang memiliki DPRD di tingkat kabupaten/kota.

Meskipun demikian, Taufan menyebut, pihaknya akan mempelajari ketentuan-ketentuan apakah usulan DPRD bisa direalisasikan.

"Usulan itu wajar, hanya kita pelajari lagi perkembangannya, apakah dana bantuan level kota bisa direalisasikan," ucap dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Langkah Polisi dan Pemprov DKI Cegah Pemudik Balik ke Jakarta

Sejumlah Langkah Polisi dan Pemprov DKI Cegah Pemudik Balik ke Jakarta

Megapolitan
TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

Megapolitan
Bekasi Menuju 'New Normal' Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Bekasi Menuju "New Normal" Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Megapolitan
Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Megapolitan
Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Megapolitan
Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Megapolitan
Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Megapolitan
Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Megapolitan
Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Megapolitan
Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Megapolitan
Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Megapolitan
Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Megapolitan
UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X