Pemprov DKI Tak Bisa Alokasikan Dana Bantuan Parpol di Tingkat Kota

Kompas.com - 31/10/2018, 08:30 WIB
Ilustrasi partai politik KOMPAS.com/ JunaediIlustrasi partai politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa memberikan dana bantuan kepada partai politik di tingkat kabupaten/kota se-Jakarta.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan, tidak ada landasan hukum yang mengatur hal tersebut.

"Bantuan keuangan dari provinsi kepada parpol kabupaten/kota belum ada landasan hukumnya," ujar Syarifuddin melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (30/10/2018) malam.

Baca juga: DPRD DKI Sebut Dana Bantuan Parpol di Tingkat Kota Bisa Diatur Dalam UU Kekhususan Jakarta


Syarifuddin menyampaikan, pemerintah daerah hanya bisa memberikan dana bantuan kepada parpol di tingkat pemda tersebut.

Artinya, pemerintah provinsi hanya bisa memberikan dana bantuan kepada parpol tingkat provinsi.

"Masing-masing tingkatan pemerintahan hanya dapat memberikan bantuan keuangan kepada parpol di tingkatan pemerintahan masing-masing," kata Syarifuddin.

Baca juga: DPRD DKI Usulkan Pemberian Dana Bantuan Parpol di Tingkat Kota

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso sebelumnya mengusulkan Pemprov DKI memberikan dana bantuan partai politik di tingkat kabupaten/kota se-Jakarta.

Selama ini, dana bantuan itu hanya diberikan untuk parpol tingkat provinsi.

"Meskipun tidak ada DPRD di tingkat dua (kabupaten/kota), karena kita memiliki Undang-Undang khusus DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2007, harusnya partai politik di tingkat kabupaten/kota dapat bantuan juga," kata Santoso.

Baca juga: Diusulkan Rp 5,3 Miliar, Ini Rincian Dana Bantuan Parpol di Jakarta pada 2019

Santoso meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI merumuskan formula sehingga parpol di tingkat kabupaten/kota se-Jakarta juga bisa menerima dana bantuan tersebut.

Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, dana bantuan parpol di DKI Jakarta dianggarkan Rp 1.200 per suara.

Dengan demikian, total dana bantuan yang dianggarkan Rp 5,3 miliar.

Baca juga: Tahun 2019, Dana Bantuan Parpol di DKI Diusulkan Tetap Rp 1.200 Per Suara

Besar dana bantuan yang diterima parpol tergantung dari jumlah suara yang diperoleh pada Pemilihan Legislatif 2014.

Hal itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stres Mau Nikah Diduga Jadi Motif ART Aniaya Bayi 2 Tahun di Depok

Stres Mau Nikah Diduga Jadi Motif ART Aniaya Bayi 2 Tahun di Depok

Megapolitan
Rumah 4 Lantai Dibongkar Satpol PP Jaksel karena Langgar Peraturan Perizinan

Rumah 4 Lantai Dibongkar Satpol PP Jaksel karena Langgar Peraturan Perizinan

Megapolitan
30 Pelajar Diamankan Terkait Perusakan SMK di Depok, 5 Orang Jadi Tersangka

30 Pelajar Diamankan Terkait Perusakan SMK di Depok, 5 Orang Jadi Tersangka

Megapolitan
Raup Rp 2,5 Miliar dari Gelapkan 62 Mobil, Djeni Terlilit Utang

Raup Rp 2,5 Miliar dari Gelapkan 62 Mobil, Djeni Terlilit Utang

Megapolitan
Dishub DKI: Kami Tidak Bisa Larang Penggunaan Bus Zhong Tong

Dishub DKI: Kami Tidak Bisa Larang Penggunaan Bus Zhong Tong

Megapolitan
Pengasuh Aniaya Bocah, Orangtua Korban Penasaran Apa Motifnya

Pengasuh Aniaya Bocah, Orangtua Korban Penasaran Apa Motifnya

Megapolitan
1 November, 59 Bus Zhongtong Beroperasi di Jakarta

1 November, 59 Bus Zhongtong Beroperasi di Jakarta

Megapolitan
Orang Tua YM Curiga karena Pengasuh Mengurung Diri 2 Malam Bersama Anaknya

Orang Tua YM Curiga karena Pengasuh Mengurung Diri 2 Malam Bersama Anaknya

Megapolitan
Kisah Warga Kampung Starling, Demo Bawa Rezeki dan Satpol PP Paling Dihindari

Kisah Warga Kampung Starling, Demo Bawa Rezeki dan Satpol PP Paling Dihindari

Megapolitan
Pemprov DKI Bahas Kenaikan UMP DKI 2020 Sebesar 8 Persen

Pemprov DKI Bahas Kenaikan UMP DKI 2020 Sebesar 8 Persen

Megapolitan
Keluarga Kaget Dengar Djeni Raup Rp 2,5 Miliar dari Penggelapan 62 Mobil

Keluarga Kaget Dengar Djeni Raup Rp 2,5 Miliar dari Penggelapan 62 Mobil

Megapolitan
Sutradara Amir Mirza Gumay Simpan Sabu di Bawah Kitchen Set Rumah

Sutradara Amir Mirza Gumay Simpan Sabu di Bawah Kitchen Set Rumah

Megapolitan
Tujuh Titik Kabel Semrawut di Jakarta Selatan Segera Ditertibkan

Tujuh Titik Kabel Semrawut di Jakarta Selatan Segera Ditertibkan

Megapolitan
Keluarga Djeni Didatangi Banyak Korban Sebelum Penangkapan

Keluarga Djeni Didatangi Banyak Korban Sebelum Penangkapan

Megapolitan
MRT Jakarta Tertibkan Penjualan Benda Tajam di Dalam Stasiun

MRT Jakarta Tertibkan Penjualan Benda Tajam di Dalam Stasiun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X