Kompas.com - 31/10/2018, 08:30 WIB
Ilustrasi partai politik KOMPAS.com/ JunaediIlustrasi partai politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa memberikan dana bantuan kepada partai politik di tingkat kabupaten/kota se-Jakarta.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan, tidak ada landasan hukum yang mengatur hal tersebut.

"Bantuan keuangan dari provinsi kepada parpol kabupaten/kota belum ada landasan hukumnya," ujar Syarifuddin melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (30/10/2018) malam.

Baca juga: DPRD DKI Sebut Dana Bantuan Parpol di Tingkat Kota Bisa Diatur Dalam UU Kekhususan Jakarta

Syarifuddin menyampaikan, pemerintah daerah hanya bisa memberikan dana bantuan kepada parpol di tingkat pemda tersebut.

Artinya, pemerintah provinsi hanya bisa memberikan dana bantuan kepada parpol tingkat provinsi.

"Masing-masing tingkatan pemerintahan hanya dapat memberikan bantuan keuangan kepada parpol di tingkatan pemerintahan masing-masing," kata Syarifuddin.

Baca juga: DPRD DKI Usulkan Pemberian Dana Bantuan Parpol di Tingkat Kota

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso sebelumnya mengusulkan Pemprov DKI memberikan dana bantuan partai politik di tingkat kabupaten/kota se-Jakarta.

Selama ini, dana bantuan itu hanya diberikan untuk parpol tingkat provinsi.

"Meskipun tidak ada DPRD di tingkat dua (kabupaten/kota), karena kita memiliki Undang-Undang khusus DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2007, harusnya partai politik di tingkat kabupaten/kota dapat bantuan juga," kata Santoso.

Baca juga: Diusulkan Rp 5,3 Miliar, Ini Rincian Dana Bantuan Parpol di Jakarta pada 2019

Santoso meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI merumuskan formula sehingga parpol di tingkat kabupaten/kota se-Jakarta juga bisa menerima dana bantuan tersebut.

Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, dana bantuan parpol di DKI Jakarta dianggarkan Rp 1.200 per suara.

Dengan demikian, total dana bantuan yang dianggarkan Rp 5,3 miliar.

Baca juga: Tahun 2019, Dana Bantuan Parpol di DKI Diusulkan Tetap Rp 1.200 Per Suara

Besar dana bantuan yang diterima parpol tergantung dari jumlah suara yang diperoleh pada Pemilihan Legislatif 2014.

Hal itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Remaja Tewas Terlindas Truk Demi Konten, Kak Seto Ingatkan Peran Warga Mengawasi

Kasus Remaja Tewas Terlindas Truk Demi Konten, Kak Seto Ingatkan Peran Warga Mengawasi

Megapolitan
Bentuk Tugu Pamulang Jadi Cibiran, Pemprov Banten Segera Bahas Revitalisasinya dengan Pemkot Tangsel

Bentuk Tugu Pamulang Jadi Cibiran, Pemprov Banten Segera Bahas Revitalisasinya dengan Pemkot Tangsel

Megapolitan
PT KCI Perbolehkan Penumpang Berbuka Puasa di Kereta

PT KCI Perbolehkan Penumpang Berbuka Puasa di Kereta

Megapolitan
Penyebab Kebakaran di Gedung Blok C Pasar Minggu Masih Diselidiki Polisi

Penyebab Kebakaran di Gedung Blok C Pasar Minggu Masih Diselidiki Polisi

Megapolitan
Jadwal Shalat di Jakarta Selama Bulan Ramadhan 2021

Jadwal Shalat di Jakarta Selama Bulan Ramadhan 2021

Megapolitan
Ratusan Pedagang Korban Kebakaran di Pasar Minggu Akan Direlokasi

Ratusan Pedagang Korban Kebakaran di Pasar Minggu Akan Direlokasi

Megapolitan
Menengok Rumah Mantan Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo yang Kini Dijual

Menengok Rumah Mantan Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo yang Kini Dijual

Megapolitan
Jalan di Grand Depok City Ambles, Kedalaman Diperkirakan 3 Meter

Jalan di Grand Depok City Ambles, Kedalaman Diperkirakan 3 Meter

Megapolitan
Gedung Blok C Pasar Minggu Rawan Runtuh, Pedagang Diimbau Jangan Masuk

Gedung Blok C Pasar Minggu Rawan Runtuh, Pedagang Diimbau Jangan Masuk

Megapolitan
Keterangan Saksi di Sidang Rizieq: Bandara Rugi hingga Alasan Tak Bubarkan Acara di Petamburan

Keterangan Saksi di Sidang Rizieq: Bandara Rugi hingga Alasan Tak Bubarkan Acara di Petamburan

Megapolitan
Ini Syarat Membuat dan Perpanjang SKCK Langsung di Polres atau Polsek

Ini Syarat Membuat dan Perpanjang SKCK Langsung di Polres atau Polsek

Megapolitan
Anies Targetkan 95 Persen Lansia Jakarta Divaksin Sebelum Idul Fitri

Anies Targetkan 95 Persen Lansia Jakarta Divaksin Sebelum Idul Fitri

Megapolitan
Suara Buruh: Tolak THR Dicicil, Minta Diskusi Terbuka jika Pengusaha Beralasan Rugi

Suara Buruh: Tolak THR Dicicil, Minta Diskusi Terbuka jika Pengusaha Beralasan Rugi

Megapolitan
Pemprov Banten Buka-bukaan soal Polemik Tugu Pamulang yang Habiskan Rp 300 Juta

Pemprov Banten Buka-bukaan soal Polemik Tugu Pamulang yang Habiskan Rp 300 Juta

Megapolitan
Catat! Jam Operasional Sentra Vaksinasi di Istora Senayan Berubah Selama Ramadhan

Catat! Jam Operasional Sentra Vaksinasi di Istora Senayan Berubah Selama Ramadhan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X