JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja mencopot Direktur Utama PT Bank DKI Kresno Sediarsi dari jabatannya. Posisi Kresno digantikan Wahyu Widodo.
Selain itu, Anies juga mengganti sejumlah direktur dan komisaris di badan usaha milik daerah (BUMD) bidang keuangan itu.
Perombakan itu diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) sirkuler PT Bank DKI.
Baca juga: Gubernur DKI Ganti Dirut Bank DKI
Budi Mulyo Utomo dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan. Posisinya digantikan Zulfarshah.
Farel Tua Silalahi diberhentikan dari jabatan Direktur Manajemen Risiko dan digantikan Zainuddin Mappa.
Kemudian, Direktur Bisnis Antonius Widodo Mulyono digantikan Babay Parid Wazdi.
Baca juga: Kuartal III 2018, Bank DKI Salurkan Kredit Rp 30,82 Triliun
Di jajaran komisaris, Komisaris Perseroan Basuki Setiyadjid diangkat dalam jabatan baru sebagai Komisaris Utama yang sebelumnya diisi Ilya Avianti. Ilya diberhentikan dari posisi itu. Sementara Erick diangkat sebagai Komisaris PT Bank DKI.
"Resktukturisasi pengurus ini pada prinsipnya adalah penyegaran direksi dan dewan komisaris PT Bank DKI dan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan Kinerja PT Bank DKI dalam melayani masyarakat," ujar Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Yurianto, Rabu (31/10/2018).
Selain penyegaran, belum diketahui alasan perombakan jajaran direksi dan komisaris PT Bank DKI karena Anies sedang berada di Argentina.
Baca juga: Genjot Bisnis UMKM, Bank DKI Tambah 4 Kantor di Pasar
Jajaran direksi PT Bank DKI yang baru diharapkan dapat melaksanakan penugasan-penugasan yang diberikan Pemprov DKI dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.
Salah satunya yakni memfokuskan aksesibilitas usaha mikro kecil dan menengah terhadap sumber pembiayaan serta mewujudkan masyarakat Jakarta menggunakan sistem keuangan non-tunai (cashless society).
Pencopotan Kresno menambah daftar panjang pergantian direktur utama BUMD DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies dalam setahun ini.
Baca juga: Bank DKI Perkuat Layanan Digital
Pergantian itu ada yang karena alasan penyegaran, tetapi ada juga yang karena dirut lamanya mengundurkan diri.
Sebelum PT Bank DKI, BUMD yang mengalami pergantian dirut adalah PT Transjakarta.
Budi Kaliwono yang telah menjabat sebagai dirut selama tiga tahun dicopot dari jabatannya. Dia diganti Agung Wicaksono yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.
Baca juga: Gubernur DKI Copot Budi Kaliwono dari Jabatan Dirut Transjakarta
Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Yurianto mengatakan pergantian ini untuk penyegaran direksi.
Anies mencopot Erlan Hidayat sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya pada 24 Agustus 2018.
Erlan digantikan Corporate Secretary PT Aetra Priyatno Bambang Hernowo.
Baca juga: Dirut PAM Jaya Dicopot, Digantikan Corsec Aetra
Sebab, PAM Jaya selama ini dinilai tidak bisa meningkatkan jaringan perpipaan dalam jumlah yang signifikan.
BUMD PT Jakarta Propertindo juga mengalami pergantian dirut. Anies mencopot Satya Heragandhi sebagai Direktur Utama PT Jakarta Propertindo lewat RUPS luar biasa pada 10 Juli 2018.
Satya digantikan bekas Direktur Manajemen Aset PT Pertamina Dwi Wahyu Daryoto.
Baca juga: Dirut Jakpro yang Dicopot dan Diganti Eks Direktur Pertamina
Menurut Anies, Satya yang sangat fasih light rail transit (LRT) dipersiapkan mengisi jabatan di perusahaan operasional LRT yang akan dibentuk DKI.
BUMD pertama yang mengalami pergantian dirut pada masa Anies adalah PD Dharma Jaya.
Marina Ratna Dwi Kusumajati memilih mundur setelah lebih kurang tiga tahun menduduki posisi Dirut Dharma Jaya.
Mundurnya Marina bermula pada November 2017, ketika PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan penyertaan modal daerah (PMD) pada 2018.
Baca juga: Dulu Bu Marina Menangis Mohon PMD, Dharma Jaya Tidak Dikasih, tetapi Sekarang Malah Diajukan
Alasan Sandiaga Uno, yang saat itu menjadi Wakil Gubernur DKI, tidak memberikan PMD adalah supaya BUMD bisa mandiri tanpa terus-menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.
Namun, Marina merasa tidak adil bahwa PD Dharma Jaya harus memutar otak mencari sumber dana lain untuk membeli daging subsidi karena pencabutan PMD itu.
Dalam rapat banggar (badan anggaran) di Komisi C DPRD DKI Jakarta pada 21 November 2017, Marina menumpahkan kekhawatirannya atas stok daging subsidi tanpa ada PMD.
Dia meminta, pencairan PSO dipercepat.
Baca juga: Sandiaga: Bu Marina Salah Satu CEO BUMD yang Paling Baik
Jika benar tidak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk tetap bisa menyediakan daging subsidi.
Kekhawatiran Marina menjadi kenyataan.
Dua pekan usai rapat itu, ia mengajukan proposal untuk pencairan PSO. Namun, PSO senilai Rp 41 miliar yang dijanjikan Sandiaga, tidak juga turun.
Baca juga: Cerita Mantan Dirut Dharma Jaya Berani Memecat karena Ahok
Posisi Marina akhirnya digantikan Johan Romadhon, mantan Presiden Direktur PT Tirta Gemah Ripah, BUMD Jawa Barat yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air.
Johan juga pernah bekerja untuk BUMD PT Agro Jabar yang mengurusi perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, cadangan pangan dan usaha lainnya di bidang agro.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.