WNI Dihukum Mati Arab Saudi, Pemerintah Diminta Tiadakan Hukuman Mati

Kompas.com - 02/11/2018, 13:16 WIB
Kepala Bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Putri Kanesia ketika ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/11/2018). Kompas.com/Sherly PuspitaKepala Bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Putri Kanesia ketika ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Putri Kanesia mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk menghapuskan hukuman mati di Indonesia.

Hal ini diusulkan pascaeksekusi mati pekerja migran asal Majalengka, Jawa Barat, Tuti Tursilawati di Arab Saudi pada Senin (29/10/2018).

"Kita harus berkaca, adanya hukuman mati di Indonesia itu membuat sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan dukungan negara lain untuk membebaskan bangsa Indonesia di luar negeri dari hukuman mati," ujar Putri di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/11/2018).

Baca juga: 4 Fakta Hukuman Mati WNA Penyelundup Sabu 1,6 Ton: Terdakwa Marah hingga Tuding Ada Rekayasa

"Oleh karenanya dalam momentum hari ini, KontraS mendesak pemerintah menghapuskan hukuman mati di Indonesia. Jadi nantinya Indonesia diharapkan memiliki nilai tawar di negara lain ketika ada warga Indonesia yang dihukum mati," lanjutnya.

Putri menilai, dengan dihapuskannya hukuman mati di Indonesia, maka pemerintah tak akan kesulitan lagi membuat nota diplomasi dengan otoritas Arab Saudi untuk menghentikan hukuman mati kepada migran asal Indonesia tanpa notifikasi yang jelas.

"Ini adalah momen yang penting membuat nota diplomasi dengan Arab Saudi untuk menghentikan peristiwa ini tak terulang lagi. Jangan cuma menunggu setelah ratusan buruh meninggal dengan cara begitu," lanjut Putri.

Baca juga: Mereka yang Lolos dari Jerat Hukuman Mati di Arab Saudi..

Menurutnya, hukuman mati yang diterima Tuti tanpa notifikasi yang jelas ini bukanlah kejadian yang pertama kalinya terjadi.

Ia menilai, masalah tersebut harus segera diusut tuntas. Pemerintah pun dinilai perlu menghadirkan bantuan advokasi yang nyata bagi para migran yang tersandung masalah hukum di luar negeri.

Baca juga: Jaksa Agung Tegaskan Tak Ada Moratorium Hukuman Mati

"Karena belum tentu para migran itu betul dengan sengaja berbuat kriminal. Bagaimana jika mereka melakukan itu karena nyawanya terancam. Haruskah mereka tetap dihukum berat?" lanjutnya.

Tuti Tursilawati ditangkap kepolisian Arab Saudi pada 12 Mei 2010 atas tuduhan pembunuhan ayah dari majikannya. Ia kemudian menjalani proses hukum selama tujuh tahun.

Hingga akhirnya Senin lalu pemerintah Arab Saudi melakukan eksekusi mati terhadap Tuti di Kota Ta'if, tanpa notifikasi atau pemberitahuan resmi kepada perwakilan Pemerintah Indonesia, baik pihak KBRI di Riyadh maupun KJRI di Jeddah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Megapolitan
Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Megapolitan
Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Megapolitan
Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Megapolitan
Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Megapolitan
Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

Megapolitan
Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

Megapolitan
Penumpang Tanpa Masker Akan Dilarang Masuk Stasiun dan Gunakan MRT

Penumpang Tanpa Masker Akan Dilarang Masuk Stasiun dan Gunakan MRT

Megapolitan
17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

Megapolitan
Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Megapolitan
Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Megapolitan
Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X