Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Rusunami DP Rp 0, Antara Harapan dan Kenyataan

Kompas.com - 03/11/2018, 11:42 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembelian rumah dengan uang muka atau DP Rp 0 menjadi program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Program ini telah dijanjikan ketika Anies dan Sandiaga Uno masih berkampanye pada Pilkada DKI 2017.

Pada laman resmi Anies-Sandi di jakartamajubersama.com disebutkan bahwa baru 51 persen penduduk Jakarta yang memiliki hunian, baik rumah tapak maupun vertikal. Sisanya merupakan kalangan miskin yang belum punya hunian sendiri.

Baca juga: Rumah DP Rp 0 Diutamakan untuk yang Sudah Berkeluarga

Program tersebut lahir dengan harapan bisa memberi keringanan bagi masyarakat Jakarta yang ingin punya rumah. Utamanya, masyarakat yang tak mampu membeli rumah.

Siapa yang membangun?

Ketika program masih berupa janji kampanye, banyak yang meragukan bagaimana pemerintah daerah bisa membangun rumah untuk 51 persen penduduknya.

Anies dan Sandiaga meyakinkan, program itu akan bisa berjalan dengan baik. Mereka beralasan, rumah dengan DP Rp 0 sudah dijalankan banyak pengembang. Pihaknya hanya menyediakan mekanisme pembiayaan.

Setelah keduanya terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, sempat ada kabar menggembirakan, rumah DP Rp 0 akan dibangun di Rorotan, Jakarta Utara. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik yang pertama kali menyampaikan informasi itu. 

"Swasta banyak yang mau kerja sama, misalnya sebentar lagi ada di Malaka, Rorotan, itu ada perusahaan Nusa Kirana, dia akan bangun, mungkin sekitar 200 unit," kata Taufik di Tanah Abang pada 20 Januari lalu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga mengungkapkan hal yang sama. Dia menyinggung ada pengembang yang mau membangun rumah tapak DP Rp 0 di Rorotan.

Dia setuju dengan rencana pengembang itu, tetapi minta rumah dibangun tiga hingga empat lantai. Sandiaga juga meminta pengembang untuk tidak terburu-buru.

Namun saat groundbreaking pada 28 Februari 2018, Anies tidak mengikuti acara itu seperti yang sebelumnya disebutkan sejumlah pihak. Anies bilang, dia tidak pernah menyebut akan melakukan groundbreaking proyek perumahan itu. Dia juga mengatakan, itu bukan program Pemprov DKI.

Sandiaga kemudian mengatakan, ada hal yang belum sinkron antara pengembang dan Pemprov DKI Jakarta dalam proyek di Rorotan itu. Hal tersebut membuat rumah tapak Rorotan tidak bisa disebut rumah DP Rp 0 program Pemprov DKI Jakarta.

Groundbreaking atau peletakan batu pertama rumah tapak DP 0 rupiah di Rorotan, Jakarta Utara, akan dilakukan pada 28 FebruariDOK.PRIBADI/HUMAS PEMKOT JAKARTA UTARA Groundbreaking atau peletakan batu pertama rumah tapak DP 0 rupiah di Rorotan, Jakarta Utara, akan dilakukan pada 28 Februari
Saat program rumah DP Rp 0 itu akan dibukukan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, diskusi bersama DPRD DKI pada 10 April lalu sempat memanas. Dalam rapat itu, langkah mewujudkan rumah DP Rp 0 yang diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga Sekretaris Daerah membuat anggota DPRD bahkan jajaran Pemprov lain yang hadir terheran-heran.

Di situ mulai terungkap, rumah yang akan disediakan berbentuk rumah susun (rusun), bukan rumah tapak.

Kritik paling keras justru datang dari partai pendukung Anies-Sandi, Gerindra dan PKS. Mereka khawatir jajaran Pemprov DKI tak bisa mewujudkan janji Gubernur saat kampanye.

Kepala Bappeda kala itu, Tuti Kusumawati, mengatakan Pemprov DKI punya target menyediakan 250.000 unit rusun selama lima tahun. Target itu akan dibagi menjadi 50.000 unit rusun per tahun.

Pemprov DKI hanya membangun 14.564 unit rusunawa (rumah susun sewa) dengan APBD. Namun rusunawa juga akan dibangun pemerintah pusat melalui APBN seperti Rusunawa Pasar Rumput dan Rusunawa Pasar Minggu sebanyak 3.222 unit.

Baca juga: Pinjaman Uang Muka untuk Rusunami DP Rp 0 Dikenakan Bunga 2,5 Persen

Sementara rusun DP Rp 0 untuk warga berpenghasilan Rp 4-7 juta akan dibangun BUMD dengan jumlah 9.772 unit per tahun. Tiga BUMD ditunjuk untuk membangun rusun itu, yakni Sarana Jaya, Jakpro, dan Pasar Jaya. Adapun sisanya, atau sebagian besar dari target, diserahkan ke swasta untuk memenuhinya.

"Jadi besarnya KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan market ini mendominasi untuk pemenuhan dari sisi supply side. Pendekatannya untuk kita di Pemprov, itu adalah meningkatkan customer capacity to borrow," kata Tuti.

Namun dalam rapat itu, DPRD masih kebingungan bagaimana cara Pemprov DKI membuat pengembang mau menyediakan rumah sebanyak itu.

Kini, Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Unit Fasilitasi Pemilik Rumah Sejahtera Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Dzikran Kurniawan tetap memastikan rusun DP Rp 0 bakal dipenuhi pengembang. Kendati demikian ia tak menyebutkan pengembang mana saja dengan konsep rumah seperti apa.

"Sudah banyak swasta yang menghubungi kami," kata dia, Jumat (2/11/2018).

Untuk siapa rusun DP Rp 0?

Awalnya, rumah DP Rp 0 menyasar mereka yang paling miskin di Jakarta. Sebab program ini dikampanyekan di kampung-kampung, melawan rusunawa bersubsidi yang digagas petahana saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Dalam perkembangannya, rusun DP Rp 0 membuka peluang warga kelas menengah bisa ikut.  Sandiaga menjelaskan, peserta program rusun DP Rp 0 untuk warga berpenghasilan sampai Rp 7 juta per bulan.

Dengan begitu, peluang warga di lapisan paling bawah untuk punya rumah akan sulit terwujud.

"Yang partisipasi harus yang punya pendapatan atau penghasilan tertentu sehingga mereka bisa membayar cicilannya. Ini lagi dihitung ya, ancar-ancarnya antara tujuh sampai sepuluh juta rupiah," kata Sandi pada 12 Juli 2017.

Ketika akhirnya rusun DP Rp 0 berbentuk rusun di Klapa Village, Jakarta Timur, diluncurkan, Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan, calon pembeli harus berpenghasilan Rp 4 juta hingga Rp 7 juta.

"Harus KTP DKI Jakarta dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta, (minimalnya) Rp 4 juta," kata Yoory pada 11 Oktober 2018.

Syarat lainnya yakni ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta minimal 5 tahun, belum punya rumah sendiri, tidak pernah menerima subsidi rumah, taat membayar pajak, prioritas bagi warga yang telah menikah, dan wajib memiliki rekening Bank DKI.

Proyek Rusunami Klapa VillageKompas.com/DANI PRABOWO Proyek Rusunami Klapa Village

Kini, ada pula wacana menyediakan rusun DP Rp 0 untuk buruh berpenghasilan minimum.

"Kami juga ingin ada program DP 0 rupiah agar sebagian teman-teman pekerja yang sudah memenuhi kriteria bisa memanfaatkannya," ujar Anies.

Benarkah tanpa DP?

Program rusun DP Rp 0 sempat dikritik lantaran ada wacana pembelinya harus punya tabungan yang dianggap sebagai DP.

"Kami akan bekerja sama dengan perbankan bukan menyiapkan rumahnya, misalnya Bank DKI, kredit rumah mereka (rakyat) bisa dapatkan tanpa bayar DP. Bagaimana? Dengan menabung selama 6 bulan secara konsisten," kata Anies dalam debat Pilkada pada 10 Februari 2017.

Kegaduhan soal program itu berlanjut ketika Bank Indonesia meminta calon kepala daerah lebih bijaksana dalam memberikan janji politik saat kampanye pilkada. BI telah mengeluarkan Peraturan BI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rasion Loan to Value (LTV). Aturan itu mengenai syarat uang muka minimum yang harus disetorkan masyarakat saat mengajukan KPR.

Contohnya, uang muka untuk rumah tapak dan rumah susun seluas 70 meter persegi adalah 15 persen. Sementara untuk rumah tapak dan rumah susun seluas 22 meter persegi sampai dengan 70 meter persegi sebesar 10 persen.

Namun, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Sri Noerhidajati menjelaskan, aturan tersebut dikecualikan bila pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki kebijakan khusus.

Dalam perkembangannya, pihak Pemprov DKI menjelaskan DP pada program itu bukan dihapus atau disubsidi tetapi hanya ditalangi dulu lewat APBD.

Pembayaran uang muka akan masuk ke dalam skema cicilan pembeli rumah. Tuti Kusumawati mengatakan uang muka tidak harus selalu ditalangi  Pemprov DKI Jakarta. Pihak bank juga bisa memberikan talangan DP itu.

Pembayaran cicilan unit Rusunami Klapa Village misalnya difasilitasi oleh Bank DKI melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Bila dari bank masih tersedia FLPP, ya mungkin menggunakan FLPP. Kalau seandainya ada permohonan menggunakan APBD, nanti ada prosesnya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti pada 12 Oktober 2018.

Meli menuturkan, Pemprov DKI kemungkinan akan menyediakan dana talangan juga untuk cicilan unit jika dibutuhkan, bukan sekadar uang mukanya.

Bagaimana cicilannya?

Dalam skema KPR umum, semakin besar DP semakin kecil utang yang harus dicicil. Sebaliknya, semakin kecil atau nihil DP, cicilannya akan semakin besar.

Pihak Pemprov DKI mengatakan, walau nihil DP, rusun DP Rp 0 yang ditawarkan itu dipastikan tetap terjangkau.

"Maksimal adalah 20 tahun, tergantung dari penerima manfaat (pembeli) tersebut. Angsurannya antara Rp 2,1 juta sampai Rp 2,6 juta untuk yang 20 tahun," ujar Meli Budiastuti saat groundbreaking Rusunami Klapa Village, 12 Oktober lalu.

Dalam program itu, Pemprov DKI akan menyediakan dana talangan untuk uang muka pembelian unit rusunami. Meli menyebut bunga untuk pinjaman uang muka itu 2,5 persen per tahun.

Dzikran Kurniawan mengatakan, rusun DP Rp 0 baru mulai dicicil oleh pembelinya ketika unit yang dipesan sudah jadi. Menurut Dzikran, pembeli baru mencicil setelah menghuni rumah dengan asumsi ia sebelumnya mengontrak. Jika cicilan dimulai sebelum unit Klapa Village dihuni, dikhawatirkan akan membebani biaya hidup pembeli.

Rumah dalam program itu bukan rumah tapak seperti yang terbayang di benak sebagian masyarakat. Rumah yang dibangun dalam program ini berbrntuk rumah susun atau apartemen.

Agustino Darmawan saat masih sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta mengatakan, sulit menyediakan rumah tapak dengan skema FLPP. Padahal, skema FLPP inilah yang digunakan untuk program rumah DP 0 rupiah.

"Kalau di Jakarta itu harus rumah susun. Kalau bukan rumah susun jangan harap bisa masuk FLPP," ujar Agustino 28 Februari 2018.

Dia meyakini tidak ada developer yang bisa membangun rumah tapak dengan harga tersebut di Jakarta. Kenyataannya, memang sulit mencari rumah tapak layak huni dengan harga di bawah Rp 350 juta di Jakarta.

Dasar hukum dan masalah komunikasi

Jadwal peresmian rusun DP 0 rupiah berkali-kali harus diundur. Awalnya rusun DP Rp 0 dijanjikan akan diluncurkan Januari, kemudian Februari, Maret, April, Mei, Juni hingga September program itu terus tertunda dengan berbagai alasan.

Akhirnya rusunami Klapa Village sebagai rusunami DP Rp 0 pertama diluncurkan pada 12 Oktober 2018.

Masalah utamanya ada pada dasar hukum. Peluncuran terus ditunda karena Anies tak kunjung menandatangangi Pergub yang mengatur program itu.

Kemudian, perlu ada unit khusus untuk menangani penjualan rumah. Unit itu akan menentukan warga Jakarta yang berhak menerima program tersebut.

Anies memilih Dzikran Kurniawan sebagai kepala unit tersebut, yakni Unit Pengelola Teknis (UPT) Fasilitasi Pemilik Rumah Sejahtera.

Selain soal dasar hukum, masalah juga meliputi komunikasi. Anies sempat memerintahkan Bank DKI, PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, dan PD Pasar Jaya patungan menyewa jasa konsultan komunikasi untuk menjelaskan program rusun DP Rp 0.

Perintah itu terungkap dalam video rapim tanggal 25 April 2018 yang diunggah akun YouTube Pemprov DKI pada 7 Mei 2018.

"Kalau tanya siapa-siapa, apa yang dijanjikan Anies-Sandi, maka yang paling diingat DP 0 persen (DP Rp 0) dan kita berencana untuk melunasi ini. Tapi juga yang paling banyak bermasalah komunikasinya apa? DP 0 persen, simpang siurnya. Kenapa? Karena memang njlimet," ujar Anies dalam rapat tersebut.

"Bayangkan di ruangan ini saja pemahaman kita atas yang dipresentasikan tadi enggak sama, sekarang bayangkan di luar, bayangkan para penulis media," ujar dia.

Ketika dikonfirmasi soal ini di Pulau Tidung pada 9 Mei 2018, Anies membenarkan rencana perekrutan konsultan tersebut.

"Karena banyak noise di luar sehingga voice-nya ketutup. Kalau voice-nya ketutup akhirnya yang dipahami bisa keliru. Kita ingin lakukan itu. Kemudian yang kedua menyamakan juga jangan sampai kepala dinasnya enggak paham apa yang harus dikatakan malah justru mengatakannya berbeda dengan kebijakannya. Jadi kita samakan. Di dalamnya sama keluarnya juga sama. Dan kita cari pakarnya untuk bisa melakukan itu," ujar dia.

Tak hanya masalah itu, pembangunan Klapa Village sempat diadukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komite Antikorupsi Indonesia (KAKI) mengadukan ke KPPU dugaan kecurangan dalam penunjukan PT Totalindo Eka Persada sebagai kontraktor proyek itu.

Menurut KAKI, penunjukan kontraktor proyek tersebut tidak melalui proses tender.

Terkait hal ini, PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) membantah pihaknya telah melanggar ketentuan. Begitu pula PD Pembangunan Sarana Jaya selaku pemilik proyek. Pihak PD Pembangunan Sarana Jaya menyatakan tak perlu adanya proses tender karena proyek di Pondok Kelapa sifatnya kerja sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Oknum TNI Diduga Keroyok Preman di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Preman di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Megapolitan
9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

Megapolitan
Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Megapolitan
Kasus DBD Melonjak, Dinkes DKI Gencarkan Kegiatan “Gerebek PSN” Seminggu Dua Kali

Kasus DBD Melonjak, Dinkes DKI Gencarkan Kegiatan “Gerebek PSN” Seminggu Dua Kali

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangsel Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangsel Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Kembangkan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Bakal Perhatikan Keselamatan Lingkungan

Kembangkan "Food Estate" di Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Bakal Perhatikan Keselamatan Lingkungan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com