Penerapan ERP Molor, Ini Penjelasan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga tahun setelah sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) digagas di Jakarta, penerapannya tak kunjung terlaksana.

Ketika ditanya soal molornya penerapan ERP, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku pihaknya masih fokus memperluas integrasi transportasi massal.

"Nomor satu, kami ingin agar integrasi angkutan umum itu dipercepat karena pada ujungnya semua kebijakan yang sifatnya restriktif (terbatas), itu harus punya fasilitas untuk masyarakat berpindah (moda transportasi)," kata Anies di Balai Kota, Senin (5/11/2018).

Baca juga: Teknologi ERP Harus Sudah Teruji, Dishub Tolak Saran KPPU

Anies mengatakan ia tak mau terkesan membatasi dan menghukum masyarakat lewat kebijakan jalan berbayar. Ia ingin agar sarana transportasi alternatif tersedia dengan baik dulu.

"Misal kendaraan umumnya terintegrasi jumlahnya ditambah. Sehingga ketika kami membuat kebijakan yang sifatnya restriktif, masyarakat bisa berpindah moda tanpa mengalami kesulitan. Jadi urutan itu harus benar," ujar dia.

Kendati demikian, Anies belum memastikan apakah ERP akan diterapkan setelah semua angkutan massal terintegrasi.

Ia hanya menyampaikan tengah menyiapkan integrasi berbagai moda transportasi mulai dari transjakarta, angkot, mass rapid transit (MRT), hingga light rail transit (LRT).

Baca juga: BPTJ Usul Mobil Masuk Jakarta Bayar, Dishub DKI Mau Selesaikan ERP Dulu

"Sekarang sedang dikaji, harus tuntas betul bahwa bukan saja soal tendernya tapi di mananya itu diterapkan harus sesuai dengan skema pengembangan transportasi terintegrasi. Jadi nyambung di mana ada kendaraan umum, di situ diterapkan kebijakan untuk yang restriktif sifatnya," kata Anies.

Lelang investasi ERP di Sudirman-Thamrin yang berproses sejak awal 2018 hingga kini belum menemukan titik temu. Padahal target awalnya, pemenang lelang diumumkan 25 Oktober 2018 lalu.