Seputar Uji Kelayakan dan Peluang Gerindra Rebut Kursi Wagub DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya mendapatkan jatah kursi wakil gubernur DKI Jakarta setelah memperjuangkan posisi tersebut hingga harus berpolemik dengan Partai Gerindra.

Kedua pihak mengakhiri polemik itu saat bertemu pada Senin (5/11/2018). Mereka sepakat bahwa kursi wagub DKI milik PKS, sesuai perjanjian Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS Sohibul Iman.

Meski sudah ada kesepakatan tersebut, PKS tidak bisa langsung menyerahkan dua nama kadernya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dipilih melalui mekanisme pemungutan suara di DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Berebut Kursi Wagub DKI Sesama Kader PKS, Syaikhu: Peluang 50-50

Sebab, Gerindra DKI memberikan syarat, yakni harus melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Dalam pertemuan dua hari lalu, Gerindra DKI mengusulkan, dua nama kandidat wagub pengganti Sandiaga Uno harus dipilih melalui fit and proper test terlebih dahulu.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, pihaknya tidak ingin begitu saja menerima dua nama dari PKS.

"Kami enggak mau dapat cek kosong. Enggak bisa itu tiba-tiba PKS sudah menentukan dua nama. Enggak mau saya, harus fit and proper test, saya bilang," ujar Taufik, Senin.

Gerindra meminta PKS mengirimkan lebih dari dua kadernya untuk mengikuti tes tersebut.

Pandangan PKS

Kader-kader PKS itu nantinya akan diuji oleh badan penyelenggara fit and proper test yang dibentuk kedua partai.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo menyebut pihaknya menyepakati tes tersebut. PKS juga berpeluang menunjuk lebih dari dua kader untuk mengikuti tes tersebut.

"Berkenaan dengan kursi wagub DKI Jakarta, Insya Allah akan ada badan bersama, dan bersama akan melakukan fit and proper test," kata Syakir.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan, fit and proper test dilakukan untuk menguji kemampuan kandidat-kandidat yang diusulkan PKS dalam memimpin Jakarta untuk sisa empat tahun masa jabatan.

"Kan kami lagi ngukur, melihat kuat enggak nih calonnya memimpin empat tahun berikutnya," ujar Syarif, Selasa (6/11/2018).