Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapan Anies Disebut Bisa Jadi Mediator Penentuan Wagub DKI

Kompas.com - 07/11/2018, 17:56 WIB
Nursita Sari,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, komunikasi antara dirinya dengan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal pengisian kursi wakil gubernur terus berjalan.

Anies menyampaikan hal tersebut saat disinggung pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Tjahjo sebelumnya menyebut Anies bisa menjadi mediator dua parpol pengusungnya itu dalam menentukan dua kandidat wagub DKI pengganti Sandiaga Uno.

Baca juga: Seputar Uji Kelayakan dan Peluang Gerindra Rebut Kursi Wagub DKI

"Saya enggak mau klaim (kerja) di balik layar, tetapi komunikasi jalan terus," ujar Anies di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018).

Anies menuturkan, tidak semua hal yang dia lakukan harus disampaikan ke publik berkaitan dengan penentuan wagub DKI.

"Masa saya mau cerita semuanya. Banyak yang dikerjakan yang menurut saya lebih baik dilakukan tanpa harus woro-woro sana-sini," kata dia.

Baca juga: Berebut Kursi Wagub DKI Sesama Kader PKS, Syaikhu: Peluang 50-50

Meski demikian, Anies menyerahkan proses penentuan kandidat wagub DKI kepada Gerindra dan PKS DKI.

Begitu pula fit and proper test untuk mendapatkan dua nama kandidat yang akan dipilih melalui DPRD DKI Jakarta.

"Biarlah itu (fit and proper test) berproses di partai saja," ucap Anies. 

Baca juga: Syaikhu: Saya Tak Masalah Tidak Jadi Wagub DKI, asal...

Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan, tidak ada batas waktu tertentu untuk menentukan siapa yang berhak mengisi kursi wagub DKI.

Kemendagri tidak dapat ikut campur jika partai pengusung belum dapat menentukan nama pengganti Sandiaga untuk mengisi posisi tersebut.

Tjahjo menuturkan, pihak yang dapat berperan sebagai mediator adalah Anies.

Baca juga: Jika Jadi Wagub DKI, Syaikhu Akan Kembangkan Program OK OCE

"Kami tidak ikut campur kalau masing-masing partai pengusung belum ada kata sepakat, itu kewenangan partai, yang bisa memediasi ya Pak Gubernur sendiri, (wagub dan) Pak Gubernur kan satu paket," kata Tjahjo, Selasa (6/11/2018).

Ia menuturkan, tugasnya hanya meminta kepada gubernur dan DPRD agar segera diproses. Sementara penentuan nama pengganti Sandiaga merupakan wewenang dari partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com