JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, program rumah dengan down payment (DP) 0 persen untuk ASN, TNI, dan Polri yang direncanakan pemerintah pusat memiliki kesamaan dengan rumah DP 0 rupiah yang digagasnya di Jakarta.

Kedua program itu sama-sama program kepemilikan rumah tanpa harus membayar DP di awal proses pembelian rumah tersebut.

"Intinya Anda bisa ikut program kepemilikan rumah tanpa harus membawa DP, itu sama. Mekanisme di dalamnya tentu bisa beda-beda," ujar Anies di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).

Baca juga: Kata Timses, Rumah DP 0 Persen Jokowi Jangan Dipandang Politis

Anies menyampaikan, DP menjadi salah satu hal yang memberatkan warga memiliki rumah.

Warga yang bekerja sekali pun belum tentu mampu membayar DP hingga 30 persen dari harga rumah yang akan dibelinya.

Pembebasan DP, kata dia, merupakan terobosan yang akan bermanfaat bagi warga.

Baca juga: Timses Jokowi Sebut Rumah DP 0 Persen untuk ASN Beda dengan DKI

"Prinsipnya, untuk ikut kepemilikan rumah, tidak harus nabung dulu 20-30 persen dari harga rumah. Itu kesamaannya dan itu yang harus diperbanyak," kata Anies.

Selain pemerintah pusat, lanjut Anies, pihak swasta juga bisa menerapkan program serupa, meskipun dengan mekanisme berbeda.

Dengan demikian, warga akan merasa semakin dimudahkan dalam program kepemilikan rumah.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rumah DP 0 Persen untuk ASN, Ini Kata Sandiaga

"Kalau swasta buat pun mekanismenya bisa beda," ucapnya.

Anies juga merasa bersyukur pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berencana menyiapkan skema DP 0 persen.

Sebab, hal itu sekaligus membuktikan bahwa program rumah dengan DP 0 rupiah yang digagasnya di Jakarta bisa direalisasikan.

Baca juga: Menurut Pengembang, DP 0 Persen Tak Cocok untuk Pembiayaan Rumah ASN, TNI, dan Polri

Adapun pemerintah berencana menyiapkan skema pembiayaan DP 0 persen bagi ASN, TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah layak huni.

Saat ini, pemerintah sedang menginventarisasi lahan kosong aset seluruh lembaga/kementerian yang ada.

Setelah itu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan swasta membangun rumah di lahan itu.

Baca juga: Rumah DP 0 Persen Disebut Bisa Minimalisasi Korupsi pada ASN, TNI, dan Polri

Rumah yang dimaksud tergantung letaknya.

Apabila di Jakarta dan sekitarnya, rumah berbentuk rumah susun. Namun, apabila berada di luar Jakarta dan sekitarnya, kemungkinan besar adalah rumah tapak.

Pemerintah akan memberikan insentif bagi pengembang yang membangun rumah itu sekaligus lembaga keuangan yang bertanggung jawab akan pembiayaannya.

Dengan demikian, ASN, TNI, dan Polri dapat membelinya dengan harga murah.