Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Rumah DP 0 Persen Jokowi Punya Kesamaan dengan DKI

Kompas.com - 09/11/2018, 17:45 WIB
Nursita Sari,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, program rumah dengan down payment (DP) 0 persen untuk ASN, TNI, dan Polri yang direncanakan pemerintah pusat memiliki kesamaan dengan rumah DP 0 rupiah yang digagasnya di Jakarta.

Kedua program itu sama-sama program kepemilikan rumah tanpa harus membayar DP di awal proses pembelian rumah tersebut.

"Intinya Anda bisa ikut program kepemilikan rumah tanpa harus membawa DP, itu sama. Mekanisme di dalamnya tentu bisa beda-beda," ujar Anies di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).

Baca juga: Kata Timses, Rumah DP 0 Persen Jokowi Jangan Dipandang Politis

Anies menyampaikan, DP menjadi salah satu hal yang memberatkan warga memiliki rumah.

Warga yang bekerja sekali pun belum tentu mampu membayar DP hingga 30 persen dari harga rumah yang akan dibelinya.

Pembebasan DP, kata dia, merupakan terobosan yang akan bermanfaat bagi warga.

Baca juga: Timses Jokowi Sebut Rumah DP 0 Persen untuk ASN Beda dengan DKI

"Prinsipnya, untuk ikut kepemilikan rumah, tidak harus nabung dulu 20-30 persen dari harga rumah. Itu kesamaannya dan itu yang harus diperbanyak," kata Anies.

Selain pemerintah pusat, lanjut Anies, pihak swasta juga bisa menerapkan program serupa, meskipun dengan mekanisme berbeda.

Dengan demikian, warga akan merasa semakin dimudahkan dalam program kepemilikan rumah.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rumah DP 0 Persen untuk ASN, Ini Kata Sandiaga

"Kalau swasta buat pun mekanismenya bisa beda," ucapnya.

Anies juga merasa bersyukur pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berencana menyiapkan skema DP 0 persen.

Sebab, hal itu sekaligus membuktikan bahwa program rumah dengan DP 0 rupiah yang digagasnya di Jakarta bisa direalisasikan.

Baca juga: Menurut Pengembang, DP 0 Persen Tak Cocok untuk Pembiayaan Rumah ASN, TNI, dan Polri

Adapun pemerintah berencana menyiapkan skema pembiayaan DP 0 persen bagi ASN, TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah layak huni.

Saat ini, pemerintah sedang menginventarisasi lahan kosong aset seluruh lembaga/kementerian yang ada.

Setelah itu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan swasta membangun rumah di lahan itu.

Baca juga: Rumah DP 0 Persen Disebut Bisa Minimalisasi Korupsi pada ASN, TNI, dan Polri

Rumah yang dimaksud tergantung letaknya.

Apabila di Jakarta dan sekitarnya, rumah berbentuk rumah susun. Namun, apabila berada di luar Jakarta dan sekitarnya, kemungkinan besar adalah rumah tapak.

Pemerintah akan memberikan insentif bagi pengembang yang membangun rumah itu sekaligus lembaga keuangan yang bertanggung jawab akan pembiayaannya.

Dengan demikian, ASN, TNI, dan Polri dapat membelinya dengan harga murah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com