Pemprov: PKL di Jakarta Bisa Duduki Trotoar, asal...

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta Adi Ariantara mengatakan, para pedagang kaki lima (PKL) bisa menduduki trotoar untuk sementara waktu di lokasi-lokasi yang ditetapkan pemerintah kota/kabupaten.

Menurut Adi, hal itu diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

"Trotoar daerah lain gini, kami ada Pergub Nomor 10 Tahun 2015 yang mengatur bahwa bisa digunakan sementara dengan catatan ada hasil kajian," ujar Adi saat dihubungi, Selasa (13/11/2018).

Baca juga: Pemprov DKI Percaya PKL Happy di Skybridge Tanah Abang

Adi menyampaikan, kajian yang dimaksud yakni trotoar itu bisa digunakan sebagai lokasi sementara atau loksem.

Tahapannya, pihak kelurahan atau kecamatan mengajukan trotoar atau lokasi lainnya menjadi loksem kepada wali kota/bupati di wilayah masing-masing.

Setelah itu, wali kota/bupati dan jajarannya akan melakukan kajian. Setelah itu, wali kota/bupati akan menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi sementara.

"Ada namanya lokasi sementara, itu diatur di Pergub 10. Jadi itu bisa asal ada permintaan dari lurah, dari camat, kepada wali kota. Nanti wali kota mengkaji, kemudian dia menetapkan itu di wilayah," kata Adi.

Baca juga: Ada Skybridge, PKL yang Okupasi Jalan Jatibaru Akan Ditertibkan

Pasal 8 Pergub Nomor 10 Tahun 2015 merinci soal penetapan lokasi PKL. Namun, pasal itu tidak menjelaskan spesifik soal trotoar.

Berikut bunyi Pasal 8 pergub tersebut:

(1) Walikota/Bupati atas nama Gubernur menetapkan lokasi sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan rekomendasi dari Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi serta Kepala Dinas KUMKM.

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi PKL yang direkomendasikan oleh dan ditetapkan oleh Walikota/Bupati.

(4) Lokasi PKL yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, banyak PKL yang kembali menduduki trotoar di sejumlah wilayah di Jakarta.

Dia meminta Dinas KUMKMP DKI Jakarta menata para PKL itu.