Selama Sebulan ke Depan, DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan

Kompas.com - 15/11/2018, 10:52 WIB
Suasana Samsat Jakarta Timur pasca pengapusan denda pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2018, (29/6/2018) STANLY RAVELSuasana Samsat Jakarta Timur pasca pengapusan denda pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2018, (29/6/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapuskan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB untuk semua tahun tunggakan. Sementara sanksi administrasi untuk PBB-P2 yang dihapus hanya untuk periode tunggakan 2013-2017.

Penghapusan sanksi itu dilakukan jika wajib pajak membayar pokok tunggakan pajaknya (PKB, BBN-KB dan PBB-P2) mulai hari ini (15 November 2018) sampai tanggal 15 Desember mendatang.  

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafrudidin menetapkan hal itu dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2315 Tahun 2018.

"(Penghapusan sanksi adminitrasi) diberikan kepada wajib pajak yang tidak atau belum membayar PKB, BBN-KB dan PBB-P2 terutang," kata Faisal dalam surat tersebut yang diterima Kompas.com, Kamis (15/11/2018).

Baca juga: Wali Kota Jaktim Sebut Pemasangan Plang dan Spanduk Tunggakan Pajak untuk Beri Efek Jera

Para wajib pajak bisa mendapatkan pelayanan penghapusan sanksi administrasi dengan dua cara.

Untuk PKB dan BBN-KB bisa dilaksanakan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di kantor bersama Samsat, gerai Samsat, Samsat Kecamatan, Samsat Keliling dan Anjungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Pekan Raya Jakarta serta pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Untuk PBB-P2 dilaksanakan pada seluruh tempat pembayaran (Bank dan ATM).

Wajib pajak dapat memanfaatkan program penghapusan sanksi adminitrasi PKB dan sanksi adminitrasi BBN-KB dengan mencetak ulang Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) yang sudah diterbitkan tetapi belum dibayar pada masa periode penghapusan.

Jika SKP dan SKKP yang telah dihapuskan sanksi adminitrasinya tidak dibayar lunas sampai dengan batas jatuh tempo, SKP dan SKKP yang telah dihapuskan sanksi administrasinya dinyatakan tidak berlaku. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalan Cakung Cilincing Raya Masih Tenggelam, Hanya Truk yang Bisa Melintas

Jalan Cakung Cilincing Raya Masih Tenggelam, Hanya Truk yang Bisa Melintas

Megapolitan
Laptop, Komputer hingga Buku di Perpustakaan SMAN 10 Bekasi Rusak akibat Banjir

Laptop, Komputer hingga Buku di Perpustakaan SMAN 10 Bekasi Rusak akibat Banjir

Megapolitan
Ribuan Warga Terdampak Banjir di Periuk Tangerang

Ribuan Warga Terdampak Banjir di Periuk Tangerang

Megapolitan
7 Alat Medis di RSCM Terendam Banjir, Salah Satunya Alat Canggih Tomoterapi

7 Alat Medis di RSCM Terendam Banjir, Salah Satunya Alat Canggih Tomoterapi

Megapolitan
Kakek di Depok Diduga Cabuli 5 Bocah SD di Masjid

Kakek di Depok Diduga Cabuli 5 Bocah SD di Masjid

Megapolitan
Selain Bapeten, Pihak RSCM dan Kemenkes Turut Periksa Mesin di Ruang Radiologi yang Terendam Air

Selain Bapeten, Pihak RSCM dan Kemenkes Turut Periksa Mesin di Ruang Radiologi yang Terendam Air

Megapolitan
Cerita Tukang Gali Kubur di Bekasi, Lawan Takut Demi Hidupi Keluarga, Kini Bisa Cicil Rumah

Cerita Tukang Gali Kubur di Bekasi, Lawan Takut Demi Hidupi Keluarga, Kini Bisa Cicil Rumah

Megapolitan
Kuasa Hukum Bantah Aulia Kesuma Janjikan Rp 500 Juta ke Pembunuh Bayaran

Kuasa Hukum Bantah Aulia Kesuma Janjikan Rp 500 Juta ke Pembunuh Bayaran

Megapolitan
Tak Ada yang Daftar, Pilkada Depok 2020 Tanpa Calon Independen

Tak Ada yang Daftar, Pilkada Depok 2020 Tanpa Calon Independen

Megapolitan
Banjir di Periuk Tangerang karena Air Meluap dari Kali Ledug

Banjir di Periuk Tangerang karena Air Meluap dari Kali Ledug

Megapolitan
Perempuan Tanpa Identitas Tewas Tertabrak KRL di Dekat Stasiun Cawang

Perempuan Tanpa Identitas Tewas Tertabrak KRL di Dekat Stasiun Cawang

Megapolitan
Wali Kota Airin Akan Tambah Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri di Tangsel

Wali Kota Airin Akan Tambah Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri di Tangsel

Megapolitan
Pekerja Gali Lubang Tewas Diduga Tersengat Listrik Saat Menggali Jalur Pipa

Pekerja Gali Lubang Tewas Diduga Tersengat Listrik Saat Menggali Jalur Pipa

Megapolitan
Kebakaran di Gedung DPR RI Diduga Berasal dari Lantai 2

Kebakaran di Gedung DPR RI Diduga Berasal dari Lantai 2

Megapolitan
Banjir di SMAN 10 Bekasi, Pelajar hingga Guru Membersihkan Sekolah

Banjir di SMAN 10 Bekasi, Pelajar hingga Guru Membersihkan Sekolah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X