Kompas.com - 18/11/2018, 17:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sulaiman (38), warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, divonis bebas Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari tuduhan menyewakan lahan milik orang lain pada Selasa (13/11/2018).

Dalam sengketa lahan antara warga Pulau Pari dengan PT Bumi Pari Asri, Sulaiman dituduh menyewakan lahan milik Pintarso Adijanto, salah satu pimpinan perusahaan tersebut. Pintarso mengantongi sertifikat hak milik (SHM) tahun 2015.

Di sisi lain, tanah itu disebut milik warga bernama Surdin. Dia membeli tanah itu pada 2012 dan membangun homestay di sana. Sulaiman ditugaskan oleh Surdin untuk mengelola homestay itu.

"Pak Sulaiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyewakan tanah atau memasuki pekarangan milik Pintarso," ujar pengacara Lembaga Bagian Hukum (LBH) Jakarta Nelson Nikodemus Simamora di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/11/2018).

Baca juga: Menanti Penataan Pulau Pari di Tengah Sengketa Lahan

Sebelum Sulaiman, pengadilan juga memvonis bebas warga Pulau Pari dalam dua kasus sebelumnya karena persoalan sengketa tanah itu.

Karena semuanya divonis bebas, Nelson menilai kasus-kasus hukum yang menjerat warga Pulau Pari sebagai kriminalisasi akibat sengketa lahan tersebut. Dia juga menilai putusan pengadilan menguatkan hak warga Pulau Pari untuk tetap tinggal di Pulau Pari.

Nelson meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencabut 62 SHM dan 14 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama orang-orang PT Bumi Pari Asri di tanah yang selama ini ditempati warga.

Apalagi, laporan akhir hasil penyelidikan Ombudsman RI Pewakilan Jakarta Raya menyatakan ada tindak malaadministrasi dalam penerbitan 76 sertifikat itu.

"Sertifikat itu harus dicabut karena cacat hukum, tidak ada pengukuran. Karena sertifikat itu kemudian munculah kriminalisasi terhadap warga," kata Nelson.

Baca juga: Perjuangan Warga Pulau Pari dalam Sengketa Lahan yang Berbuah Manis...

Sengketa lahan di Pulau Pari berawal pada 2014 ketika perwakilan PT Bumi Pari Asri mendatangi warga Pulau Pari dan mengklaim lahan tempat tinggal mereka sebagai lahan milik perusahaan tersebut. Perusahaan mengklaim memiliki sertifikat hak milik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 2 Jakarta, Mal Harus Tutup Pukul 22.00 WIB, Kapasitas 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Mal Harus Tutup Pukul 22.00 WIB, Kapasitas 75 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Bioskop Turun Jadi 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Bioskop Turun Jadi 75 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Pelaksanaan WFO Kembali Dibatasi 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Pelaksanaan WFO Kembali Dibatasi 75 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Transportasi Umum Tak Dibatasi

PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Transportasi Umum Tak Dibatasi

Megapolitan
Rekayasa Lalin di Bundaran HI Telah Dimulai, Berpeluang Dipermanenkan dengan Sanksi Tilang

Rekayasa Lalin di Bundaran HI Telah Dimulai, Berpeluang Dipermanenkan dengan Sanksi Tilang

Megapolitan
PPKM di Jakarta Naik Level 2, Kapasitas Tempat Ibadah Kembali Dibatasi

PPKM di Jakarta Naik Level 2, Kapasitas Tempat Ibadah Kembali Dibatasi

Megapolitan
PPKM di Jakarta Kembali ke Level 2 Mulai 5 Juli hingga 1 Agustus

PPKM di Jakarta Kembali ke Level 2 Mulai 5 Juli hingga 1 Agustus

Megapolitan
Saat Pria di Bekasi Putus Asa Tak Bisa Lunasi Utang, Nekat Jadi Polisi Gadungan hingga Lukai Korban

Saat Pria di Bekasi Putus Asa Tak Bisa Lunasi Utang, Nekat Jadi Polisi Gadungan hingga Lukai Korban

Megapolitan
Babak Baru Kasus Pemerkosaan Belasan Santriwati di Pondok Pesantren Depok: 3 Ustaz dan 1 Siswa Jadi Tersangka

Babak Baru Kasus Pemerkosaan Belasan Santriwati di Pondok Pesantren Depok: 3 Ustaz dan 1 Siswa Jadi Tersangka

Megapolitan
UPDATE 4 Juli: Tambah 67 Kasus Harian Covid-19 di Depok, 1.207 Pasien Dirawat atau Isoman

UPDATE 4 Juli: Tambah 67 Kasus Harian Covid-19 di Depok, 1.207 Pasien Dirawat atau Isoman

Megapolitan
Buat Rekayasa Lalin di Bundaran HI, Dishub DKI Sebut Ganjil Genap Tak Cukup untuk Urai Macet

Buat Rekayasa Lalin di Bundaran HI, Dishub DKI Sebut Ganjil Genap Tak Cukup untuk Urai Macet

Megapolitan
Mahasiswi Aniaya Polisi karena Tak Terima Ditegur Saat Lawan Arus, Kini Dibebaskan lewat 'Restorative Justice'

Mahasiswi Aniaya Polisi karena Tak Terima Ditegur Saat Lawan Arus, Kini Dibebaskan lewat "Restorative Justice"

Megapolitan
Satu Keluarga Diusir dari Rusun karena Kasus Buang Bayi, Apa yang Tidak Boleh Dilakukan Penghuni Rusunawa DKI?

Satu Keluarga Diusir dari Rusun karena Kasus Buang Bayi, Apa yang Tidak Boleh Dilakukan Penghuni Rusunawa DKI?

Megapolitan
UPDATE 4 Juli 2022: Bertambah 66, Kasus Aktif Covid-19 di Tangerang Kini 444

UPDATE 4 Juli 2022: Bertambah 66, Kasus Aktif Covid-19 di Tangerang Kini 444

Megapolitan
UPDATE 4 Juli 2022: Tambah 82, Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Kini 381

UPDATE 4 Juli 2022: Tambah 82, Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Kini 381

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.