Kompas.com - 18/11/2018, 17:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sulaiman (38), warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, divonis bebas Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari tuduhan menyewakan lahan milik orang lain pada Selasa (13/11/2018).

Dalam sengketa lahan antara warga Pulau Pari dengan PT Bumi Pari Asri, Sulaiman dituduh menyewakan lahan milik Pintarso Adijanto, salah satu pimpinan perusahaan tersebut. Pintarso mengantongi sertifikat hak milik (SHM) tahun 2015.

Di sisi lain, tanah itu disebut milik warga bernama Surdin. Dia membeli tanah itu pada 2012 dan membangun homestay di sana. Sulaiman ditugaskan oleh Surdin untuk mengelola homestay itu.

"Pak Sulaiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyewakan tanah atau memasuki pekarangan milik Pintarso," ujar pengacara Lembaga Bagian Hukum (LBH) Jakarta Nelson Nikodemus Simamora di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/11/2018).

Baca juga: Menanti Penataan Pulau Pari di Tengah Sengketa Lahan

Sebelum Sulaiman, pengadilan juga memvonis bebas warga Pulau Pari dalam dua kasus sebelumnya karena persoalan sengketa tanah itu.

Karena semuanya divonis bebas, Nelson menilai kasus-kasus hukum yang menjerat warga Pulau Pari sebagai kriminalisasi akibat sengketa lahan tersebut. Dia juga menilai putusan pengadilan menguatkan hak warga Pulau Pari untuk tetap tinggal di Pulau Pari.

Nelson meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencabut 62 SHM dan 14 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama orang-orang PT Bumi Pari Asri di tanah yang selama ini ditempati warga.

Apalagi, laporan akhir hasil penyelidikan Ombudsman RI Pewakilan Jakarta Raya menyatakan ada tindak malaadministrasi dalam penerbitan 76 sertifikat itu.

"Sertifikat itu harus dicabut karena cacat hukum, tidak ada pengukuran. Karena sertifikat itu kemudian munculah kriminalisasi terhadap warga," kata Nelson.

Baca juga: Perjuangan Warga Pulau Pari dalam Sengketa Lahan yang Berbuah Manis...

Sengketa lahan di Pulau Pari berawal pada 2014 ketika perwakilan PT Bumi Pari Asri mendatangi warga Pulau Pari dan mengklaim lahan tempat tinggal mereka sebagai lahan milik perusahaan tersebut. Perusahaan mengklaim memiliki sertifikat hak milik.

Warga menentang klaim tersebut.

Perkembangan terakhir, Ombudsman menemukan adanya tindak malaadministrasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Jakarta Utara dalam menerbitkan 62 SHM dan 14 SHGB atas nama PT Bumi Pari Asri di Pulau Pari.

Salah satunya karena proses pengukuran tidak diinformasikan atau tidak diketahui warga Pulau Pari, atau yang berbatasan dengan bidang-bidang tanah.

Hasil pengukuran atau daftar peta bidang tanah juga tidak diumumkan sehingga warga Pulau Pari tidak memiliki kesempatan menyatakan keberatan mereka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Karyawan Situs Judi Online Disiksa Atasan Sejak April, Polres Jakut Hingga Kini Belum Tetapkan Tersangka

Karyawan Situs Judi Online Disiksa Atasan Sejak April, Polres Jakut Hingga Kini Belum Tetapkan Tersangka

Megapolitan
Mobil Tabrak Beton Pembatas Gerbang Tol Pondok Ranji, Diduga Sopir Mengantuk

Mobil Tabrak Beton Pembatas Gerbang Tol Pondok Ranji, Diduga Sopir Mengantuk

Megapolitan
Agar Penerapan Tarif Integrasi Efektif, DTKJ: Mutu Layanan Angkutan Umum Harus Ditingkatkan

Agar Penerapan Tarif Integrasi Efektif, DTKJ: Mutu Layanan Angkutan Umum Harus Ditingkatkan

Megapolitan
Polisi Tangkap 73 Pelajar terkait Pembacokan Seorang Pelajar di Benda Tangerang

Polisi Tangkap 73 Pelajar terkait Pembacokan Seorang Pelajar di Benda Tangerang

Megapolitan
3 Pencuri Ketahuan Bawa Motor Curian Setelah Melaju Beriringan, 1 Pelaku Tertinggal di Lokasi

3 Pencuri Ketahuan Bawa Motor Curian Setelah Melaju Beriringan, 1 Pelaku Tertinggal di Lokasi

Megapolitan
Tarif Integrasi Dinilai Efektif Dorong Masyarakat Naik Transportasi Umum, Ini Alasannya

Tarif Integrasi Dinilai Efektif Dorong Masyarakat Naik Transportasi Umum, Ini Alasannya

Megapolitan
Bangunan Lama Milik Kemenkeu di Kota Tua Jakarta Akan Dijadikan Lapak Resmi PKL

Bangunan Lama Milik Kemenkeu di Kota Tua Jakarta Akan Dijadikan Lapak Resmi PKL

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Depok Naik Transportasi Umum

Cara ke Stasiun Gambir dari Depok Naik Transportasi Umum

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Tangerang Naik Transportasi Umum

Cara ke Stasiun Gambir dari Tangerang Naik Transportasi Umum

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Bandara Soekarno Hatta

Cara ke Stasiun Gambir dari Bandara Soekarno Hatta

Megapolitan
Rute Kereta Argo Parahyangan dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Argo Parahyangan dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Bekasi Naik Transportasi Umum

Cara ke Stasiun Gambir dari Bekasi Naik Transportasi Umum

Megapolitan
18 Rekomendasi Tempat Ngopi di Jakarta Selatan

18 Rekomendasi Tempat Ngopi di Jakarta Selatan

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 13 dan 14 Agustus 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 13 dan 14 Agustus 2022

Megapolitan
100 Penyandang Tunanetra di Jakarta Barat Akan Dilatih Jadi Penyiar Podcast

100 Penyandang Tunanetra di Jakarta Barat Akan Dilatih Jadi Penyiar Podcast

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.