Anggaran TGUPP Diusulkan Naik Jadi Rp 20 Miliar

Kompas.com - 22/11/2018, 19:27 WIB
Rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan penambahan anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) dalam APBD 2019.

Dalam rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 di DPRD DKI Jakarta, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Subagyo mengatakan, anggaran yang diusulkan naik menjadi Rp 20,1 miliar.

"Anggaran 2018 (tahun sebelumnya) Rp 19 miliar sekian Pak," kata Subagyo, Kamis (22/11/2018).

Subagyo membenarkan dana untuk TGUPP ini naik kendati jumlah anggota TGUPP tetap 63 orang. Kenaikan sekitar Rp 1 miliar ini, kata Subayo, untuk membayar narasumber.

"Ini untuk narasumber karena memang tugas TGUPP memberikan saran dan masukan ke gubernur, tentunya perlu mendengar dari narasumber," ujar Subagyo.

Baca juga: Anggota TGUPP Jadi Direktur di PT Transjakarta

Usulan ini menuai banyak tanya dari anggota Badan Anggaran (Banggar), salah satunya dari Gembong Warsono yang tak setuju anggaran sebesar itu untuk penasihat gubernur.

"Soal singkatan, kan percepatan singkatannya tapi jumlah (anggota TGUPP) yang begitu banyak menambah ruwet birokrasi akhirnya seperti ini. Banyaknya pekerjaan yang tidak tuntas dalam penyelesaian menjelang akhir tahum. Rekomendasi saya, TGUPP dinolkan saja," kata Gembong.

Sebanyak 63 anggota TGUPP yang gajinya dianggarkan lewat APBD DKI ini bekerja dalam lima bidang.

Kelima bidang itu yakni pencegahan korupsi, harmonisasi regulasi, bidang percepatan pembangunan, pengelolaan pesisir Jakarta, dan pembangunan ekonomi dan penataan kota.

Baca juga: Anggota TGUPP dan Eks Direktur Saratoga Ditunjuk Jadi Direktur Jakpro

Gaji tiap anggota berbeda tergantung jabatan dan tingkatannya. Ada 10 tingkatan atau grade dari yang tertinggi gajinya Rp 31.770.000 dan terendah Rp 8.010.000.

Adapun fungsi utama dari TGUPP Bentukan Anies adalah sinkronisasi antara visi dengan semua program, sebagai unit reaksi cepat yang mengatasi masalah di masyarakat, dan sebagai perwakilan untuk berhubungan dengan instansi lainnya.

 

Catatan:

Berita ini telah mengalami perubahan pada judul.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JPO di Dekat Kantor Sudinhub Jakarta Utara Banyak Dilintasi Motor

JPO di Dekat Kantor Sudinhub Jakarta Utara Banyak Dilintasi Motor

Megapolitan
Sekda DKI: Kami Gamang, Galau Kuadrat, KUA-PPAS 2020 Belum Disepakati Sampai Sekarang

Sekda DKI: Kami Gamang, Galau Kuadrat, KUA-PPAS 2020 Belum Disepakati Sampai Sekarang

Megapolitan
Meski Dilaporkan ke Polisi, Ade Armando Tetap Bakal Kritik Anies

Meski Dilaporkan ke Polisi, Ade Armando Tetap Bakal Kritik Anies

Megapolitan
Angkot 'Ngetem' di Bawah JPO Halte Busway, Jalan I Gusti Ngurah Rai Kerap Macet

Angkot 'Ngetem' di Bawah JPO Halte Busway, Jalan I Gusti Ngurah Rai Kerap Macet

Megapolitan
Warga Sekitar Setu Sawangan Manfaatkan Paku Air sebagai Pupuk

Warga Sekitar Setu Sawangan Manfaatkan Paku Air sebagai Pupuk

Megapolitan
Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Megapolitan
DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

Megapolitan
12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

Megapolitan
Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
 52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Megapolitan
Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Megapolitan
Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Megapolitan
Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X