Secara Pribadi Anies Setuju ERP Diterapkan untuk Sepeda Motor

Kompas.com - 25/11/2018, 17:44 WIB
Gerbang jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014). KOMPAS.COM/ADYSTA PRAVITRARESTUGerbang jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpendapat, electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar seharusnya diterapkan juga untuk kendaraan roda dua. Namun, dia menyadari hal tersebut tak bisa dengan mudah direalisasikan karena terbentur regulasi pemerintah pusat.

Regulasi yang dimaksud Anies adalah Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Pasal 3 PP tersebut menyebutkan, objek retribusi pengendalian lalu lintas dikecualikan untuk sepeda motor, kendaraan penumpang umum, kendaraan pemadam kebakaran, dan ambulans.

"Tapi kendalanya ada pada PP 97, dengan PP itu mengecualikan motor dalam kewajiban membayar ketika masuk ke dalam daerah restricted. Padahal harusnya kalau pendapat pribadi saya, seharusnya kendaraan pribadi kena. Tapi ini kan bukan selera gubernur, gubernur tidak bisa membuat aturan sesuai seleranya, harus mengikuti ketentuan yang ada," kata Anies di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (25/11/2018).

Baca juga: Ada Wacana ERP untuk Roda Dua, Apa Kata Warga?

Ia mengatakan, jika ERP diterapkan terhadap semua jenis kendaraan pribadi termasuk sepeda motor, maka pengaturan pergerakan kendaraan bermotor di Jakarta akan lebih mudah dikelola.

Anies melanjutkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak dapat seenaknya membuat produk baru yang mengatur hal itu, termasuk dalam bentuk peraturan daerah (Perda).

"Nanti Perda-nya bisa mengalami judicial review, kalau sebuah aturan tidak sejalan dengan yang di atasnya. Yang penting kalau mau mengubah, harus mengubah di PP-nya. Dan itu yang harus dipikirkan, nanti kami pikirkan strateginya seperti apa," lanjut dia.

Kebijakan ERP rencananya akan dioperasikan mulai April 2019. ERP baru bisa berjalan jika mass rapid transit (MRT) beroperasi.

"Kalau kita bicara MRT jadi Maret 2019 ya roughly di satu bulan setelah ini dioperasikan, jalan berbayar elektronik (ERP) bisa dioperasikan juga, April," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, pada 20 April lalu.

Menurut Sigit, jalan berbayar bisa dioperasikan jika sudah ada moda transportasi massal yang beroperasi di jalan tersebut. Dua moda untuk mengalihkan pengendara ke transportasi umum adalah MRT dan transjakarta.

Teknologi ERP mulai diuji teknis pada 14 November ini.

Baca juga: ERP Diwacanakan Juga Berlaku untuk Sepeda Motor

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Megapolitan
Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Megapolitan
Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Megapolitan
Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Megapolitan
Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Megapolitan
Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Megapolitan
THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Megapolitan
Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Megapolitan
Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Megapolitan
Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Megapolitan
171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

Megapolitan
Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Megapolitan
Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Megapolitan
Dibuka secara Online, PPDB Kota Tangerang Mulai 11 Juni 2020

Dibuka secara Online, PPDB Kota Tangerang Mulai 11 Juni 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X