Kompas.com - 26/11/2018, 16:34 WIB
Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat bernafsu ingin membeli lahan bekas kantor Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Taufik menyampaikan hal itu saat PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) Rp 500 miliar dalam APBD DKI 2019 untuk membeli lahan tersebut. Jakpro, yang merupakan BUMD milik DKI, telah ditugaskan Pemprov DKI untuk membeli lahan tersebut.

"Kok nafsu banget sih Pemda DKI beli lahan eks Kedubes Inggris? Menurut saya, manfaatnya juga enggak terlalu besar," kata Taufik dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

Baca juga: PT Jakpro: Status Lahan Eks Kedubes Inggris Sudah Clear

Menurut Taufik, dibandingkan membeli lahan eks Kedubes Inggris seluas hampir 5.000 meter persegi seharga Rp 500 miliar, Pemprov DKI sebaiknya membeli lahan di lokasi lain. Dengan harga yang sama, Pemprov DKI bisa membeli lahan lebih luas di lokasi lain.

"Mending beli (lahan) di Jakarta Selatan, di Rorotan, Kamal Muara, dibeli di sana, diberesin. Mending di kampung-kampung belinya, dapatnya (lahan) lebih besar, hektaran," kata Taufik.

Anggota Banggar DPRD DKI Bestari Barus mengusulkan PMD yang diajukan Jakpro dicoret. Apalagi, rancangan APBD DKI 2019 masih defisit. Sejumlah anggaran harus dicoret agar pemasukan dan pengeluaran dalam rancangan APBD itu kembali seimbang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau untuk membeli sesuatu pada saat APBD surplus, enggak apa-apa, tapi ini kan APBD defisit. Saya kira drop aja dulu," ucap Bestari.

Bestari menyampaikan, pembelian lahan eks Kedubes Inggris bisa kembali diusulkan setelah ada laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD DKI 2018.

"Saya kira enggak usah buru-buru ini. Enggak ada yang urgent," kata dia.

Pemprov DKI telah berencana akan membeli lahan eks Kedubes Inggris sejak masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membangun ruang terbuka hijau di sana. Pemprov DKI menganggarkan pembelian lahan sebesar Rp 479 miliar dalam APBD DKI 2016. Namun, anggaran itu dibatalkan karena persoalan kepemilikan lahan, yaitu apakah lahan milik negara atau milik Kedubes Inggris.

Baca juga: Pemprov DKI Perjuangkan Lagi Lahan Eks Kedubes Inggris karena Strategis

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Megapolitan
Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Megapolitan
Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Megapolitan
Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Megapolitan
Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Megapolitan
Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Megapolitan
Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Megapolitan
PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

Megapolitan
Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Megapolitan
LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Megapolitan
Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Megapolitan
Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.