Taufik: Kok Pemprov DKI Nafsu Banget Beli Lahan Eks Kedubes Inggris?

Kompas.com - 26/11/2018, 16:34 WIB
Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat bernafsu ingin membeli lahan bekas kantor Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Taufik menyampaikan hal itu saat PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) Rp 500 miliar dalam APBD DKI 2019 untuk membeli lahan tersebut. Jakpro, yang merupakan BUMD milik DKI, telah ditugaskan Pemprov DKI untuk membeli lahan tersebut.

"Kok nafsu banget sih Pemda DKI beli lahan eks Kedubes Inggris? Menurut saya, manfaatnya juga enggak terlalu besar," kata Taufik dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

Baca juga: PT Jakpro: Status Lahan Eks Kedubes Inggris Sudah Clear

Menurut Taufik, dibandingkan membeli lahan eks Kedubes Inggris seluas hampir 5.000 meter persegi seharga Rp 500 miliar, Pemprov DKI sebaiknya membeli lahan di lokasi lain. Dengan harga yang sama, Pemprov DKI bisa membeli lahan lebih luas di lokasi lain.

"Mending beli (lahan) di Jakarta Selatan, di Rorotan, Kamal Muara, dibeli di sana, diberesin. Mending di kampung-kampung belinya, dapatnya (lahan) lebih besar, hektaran," kata Taufik.

Anggota Banggar DPRD DKI Bestari Barus mengusulkan PMD yang diajukan Jakpro dicoret. Apalagi, rancangan APBD DKI 2019 masih defisit. Sejumlah anggaran harus dicoret agar pemasukan dan pengeluaran dalam rancangan APBD itu kembali seimbang.

"Kalau untuk membeli sesuatu pada saat APBD surplus, enggak apa-apa, tapi ini kan APBD defisit. Saya kira drop aja dulu," ucap Bestari.

Bestari menyampaikan, pembelian lahan eks Kedubes Inggris bisa kembali diusulkan setelah ada laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD DKI 2018.

"Saya kira enggak usah buru-buru ini. Enggak ada yang urgent," kata dia.

Pemprov DKI telah berencana akan membeli lahan eks Kedubes Inggris sejak masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membangun ruang terbuka hijau di sana. Pemprov DKI menganggarkan pembelian lahan sebesar Rp 479 miliar dalam APBD DKI 2016. Namun, anggaran itu dibatalkan karena persoalan kepemilikan lahan, yaitu apakah lahan milik negara atau milik Kedubes Inggris.

Baca juga: Pemprov DKI Perjuangkan Lagi Lahan Eks Kedubes Inggris karena Strategis

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Megapolitan
Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Megapolitan
Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Megapolitan
Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Megapolitan
PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Megapolitan
PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Megapolitan
Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Megapolitan
Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Megapolitan
Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Megapolitan
Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Megapolitan
Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X