DKI Ingin Beli Lahan Eks Kedubes Inggris karena Letaknya Strategis

Kompas.com - 26/11/2018, 19:19 WIB
Pagar pembatas yang mengelilingi lahan itu tampak dipasangi kawat berduri yang warnanya mulai usang.   Kawat berduri itu pun hampir tertutup oleh tumbuhan liar yang menjalar ke seluruh sisi pagar pembatas. Foto diambil Jumat (12/10/2018) KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELAPagar pembatas yang mengelilingi lahan itu tampak dipasangi kawat berduri yang warnanya mulai usang. Kawat berduri itu pun hampir tertutup oleh tumbuhan liar yang menjalar ke seluruh sisi pagar pembatas. Foto diambil Jumat (12/10/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, lokasi eks kantor Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, sangat strategis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin membangun kawasan berbasis transit oriented development (TOD) di atas lahan tersebut.

Karena itulah, Pemprov DKI ingin sekali membeli lahan eks Kedubes Inggris itu. Pemprov DKI menugaskan BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membeli lahan tersebut.

"Kenapa (menugaskan) Jakpro? Karena kita ingin ke depan kawasan itu betul-betul dikembangkan menjadi TOD, mengingat tempatnya sangat strategis," ujar Saefullah.

Baca juga: Taufik: Kok Pemprov DKI Nafsu Banget Beli Lahan Eks Kedubes Inggris?

Saefullah menyampaikan hal itu dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

Menurut Saefullah, pembelian eks lahan Kedubes Inggris merupakan arahan langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jakpro bisa mengembangkan banyak hal di lahan seluas hampir 5.000 meter persegi tersebut.

"Ini arahan Pak Gubernur bahwa Kedubes Inggris tolong dibeli. Pertama, alasannya lokasinya sentral. Kedua, punya potensi besar untuk di-develop," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lokasi eks Kedubes Inggris, kata Saefullah, bisa menjadi area bisnis yang dikembangkan BUMD. Selain membangun kawasan TOD, Pemprov DKI juga bisa mengontrol moda transportasi di Jakarta dari lokasi tersebut.

Baca juga: DPRD DKI Coret Anggaran Rp 500 Miliar untuk Beli Lahan Eks Kedubes Inggris

"Kami berharap melalui Jakpro ke depan bisa dikembangkan sebagai area bisnis, di samping area publik yang memang sangat baik di titik nol DKI Jakarta," kata Saefullah.

Dalam rangka mengerjakan penugasan dari Pemprov DKI untuk membeli lahan eks Kedubes Inggris, Jakpro mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) senilai Rp 500 miliar dalam APBD DKI Jakarta 2019.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai, Pemprov DKI Jakarta sangat bernafsu ingin membeli lahan eks Kedubes Inggris itu. Padahal, Taufik menyebut pembelian lahan tersebut tidak penting.

Taufik dan anggota Banggar lainnya juga mengingatkan Pemprov DKI untuk tidak mengulangi masalah yang sama dalam pembelian lahan eks Kedubes Inggris.

Pemprov DKI pernah berencana membeli lahan eks Kedubes Inggris pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membangun ruang terbuka hijau di sana. Pemprov DKI menganggarkan pembelian lahan sebesar Rp 479 miliar dalam APBD DKI 2016. Namun, anggaran itu dibatalkan karena persoalan kepemilikan lahan, yaitu apakah lahan itu milik negara atau milik Kedubes Inggris.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

Megapolitan
Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Megapolitan
Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Megapolitan
PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

Megapolitan
Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Megapolitan
Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Megapolitan
Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Megapolitan
UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Megapolitan
Besi Penutup Gorong-gorong di Margonda Dicuri, 2 Minggu Belum Diperbaiki

Besi Penutup Gorong-gorong di Margonda Dicuri, 2 Minggu Belum Diperbaiki

Megapolitan
2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Megapolitan
BEM UI Pecat Seorang Pengurusnya Terkait Kekerasan Seksual

BEM UI Pecat Seorang Pengurusnya Terkait Kekerasan Seksual

Megapolitan
Kota Bogor Turun ke PPKM Level 2, Kemungkinan karena Klaster PTM Terbatas

Kota Bogor Turun ke PPKM Level 2, Kemungkinan karena Klaster PTM Terbatas

Megapolitan
RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.