Penjelasan Pemprov DKI soal Status Kepemilikan Lahan Eks Kedubes Inggris

Kompas.com - 26/11/2018, 20:34 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (1/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARISekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (1/10/2018).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, lahan eks Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, bisa dibeli. Sebab, sertifikat lahan itu dimiliki oleh pihak Kedubes Inggris.

"Sertifikat atas nama Kedubes Inggris yang perolehannya pemberian dari pemerintah pusat," ujar Saefullah dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

Saefullah menjelaskan, pemerintah pusat pernah menerbitkan surat berisi penyerahan lahan tersebut kepada pihak Kedubes Inggris.

Dalam surat itu, ada klausul yang menyatakan bahwa lahan itu milik Kedubes Inggris selama masih digunakan oleh pihak kedutaan tersebut.

Baca juga: M Taufik: Pembelian Eks Lahan Kedubes Inggris Periode Lalu Bermasalah, Jangan Diulangi

Karena sudah punya gedung baru di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, lanjut Saefullah, Kedubes Inggris kemudian menyurati Kementerian Luar Negeri untuk pindah kantor.

Namun, surat itu ditarik kembali karena gedung di kawasan Bundaran HI masih digunakan oleh sejumlah staf kedutaan.

"Sekarang kantor itu dipakai lagi untuk stafnya Kedubes Inggris, artinya (lahan itu) masih dikuasai, sertifikatnya masih (atas nama) Kedubes Inggris. Kalau mau ambil itu, kita harus lakukan pembebasan," kata Saefullah.

Dengan demikian, Saefullah menyebut status kepemilikan lahan itu sudah jelas milik Kedubes Inggris. Dia berharap DPRD DKI Jakarta menyetujui penyertaan modal daerah (PMD) Rp 500 miliar yang diajukan BUMD PT Jakarta Propertindo dalam APBD DKI 2019 untuk membeli lahan itu.

Baca juga: DPRD DKI Coret Anggaran Rp 500 Miliar untuk Beli Lahan Eks Kedubes Inggris

Pemprov DKI diketahui telah menugaskan Jakpro untuk membeli lahan tersebut.

"Harapannya pembebasan tanah Kedubes Inggris bisa kita lakukan, mengingat sudah dua tahun berturut-turut tidak bisa kita eksekusi. Saat ini statusnya sudah clear, jadi Pemprov bisa lakukan pembayaran ini ke Kedubes Inggris, difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri," ucap Saefullah.

Namun, DPRD DKI akhirnya mencoret PMD Rp 500 miliar yang diajukan Jakpro tersebut.

Seperti diketahui, Pemprov DKI juga pernah berencana membeli lahan eks Kedubes Inggris pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membangun ruang terbuka hijau di sana.

Pemprov DKI menganggarkan pembelian lahan sebesar Rp 479 miliar dalam APBD DKI 2016. Namun, anggaran itu dibatalkan karena persoalan kepemilikan lahan, apakah milik negara atau milik Kedubes Inggris.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wanita Penyebar Video Ancam Bunuh Jokowi Mengaku Tak Ditengok Teman-temannya

Wanita Penyebar Video Ancam Bunuh Jokowi Mengaku Tak Ditengok Teman-temannya

Megapolitan
PAN Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Rencana Pembangunan Kampung Akuarium

PAN Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Rencana Pembangunan Kampung Akuarium

Megapolitan
Sopir Truk yang Tabrak Pemotor hingga Tewas Serahkan Diri ke Polisi

Sopir Truk yang Tabrak Pemotor hingga Tewas Serahkan Diri ke Polisi

Megapolitan
Kode dari Airin untuk Benyamin Terkait Pilkada Tangsel

Kode dari Airin untuk Benyamin Terkait Pilkada Tangsel

Megapolitan
Anies Minta Pembahasan APBD 2020 Dikebut

Anies Minta Pembahasan APBD 2020 Dikebut

Megapolitan
Rumah Kontrakan di Bekasi Dirampok, Penghuni Disekap dan Uang Rp 50 Juta Raib

Rumah Kontrakan di Bekasi Dirampok, Penghuni Disekap dan Uang Rp 50 Juta Raib

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Gerindra dan PKS Harus Duduk Bareng Bahas Wagub

Ketua DPRD DKI: Gerindra dan PKS Harus Duduk Bareng Bahas Wagub

Megapolitan
Satu Kamera Pemantau Gunung Merapi Rusak Akibat Awan Panas Letusan

Satu Kamera Pemantau Gunung Merapi Rusak Akibat Awan Panas Letusan

Megapolitan
Setelah Divonis Bebas, Ina Ingin Kembali Bersama Tiga Anaknya

Setelah Divonis Bebas, Ina Ingin Kembali Bersama Tiga Anaknya

Megapolitan
Terkait Jumat Bergamis Hitam, Pemkot Tangsel Periksa Camat Ciputat

Terkait Jumat Bergamis Hitam, Pemkot Tangsel Periksa Camat Ciputat

Megapolitan
RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Graha Bintaro, Sopir Kabur

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Graha Bintaro, Sopir Kabur

Megapolitan
Prasetio Edi Janji Akan Langsung Bahas Alat Kelengkapan DPRD

Prasetio Edi Janji Akan Langsung Bahas Alat Kelengkapan DPRD

Megapolitan
Cegah Pungli, Kamera Tubuh Petugas PJR Dilengkapi Fitur GPS dan Live Streaming

Cegah Pungli, Kamera Tubuh Petugas PJR Dilengkapi Fitur GPS dan Live Streaming

Megapolitan
Polisi: Pengendara Motor yang Tewas Terlindas Truk di Bintaro Tanpa Identitas

Polisi: Pengendara Motor yang Tewas Terlindas Truk di Bintaro Tanpa Identitas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X