Arti Nama Tiga Pulau Reklamasi yang Diberikan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menamai tanah hasil reklamasi Pantai Kita, Pantai Maju, dan Pantai Bersama sesuai dengan slogan kampanyenya pada Pilkada DKI Jakarta yang lalu.

Kata Anies, nama itu adalah harapan baru bagi warga Jakarta.

"Karena itulah spirit yang ada di sini, ini adalah tempat yang baru sama sekali tidak ada sejarah karena itulah kita justru menengok ke depan. Ini adalah pulau kita untuk merasakan kemajuan bersama," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/12/2018).

Baca juga: Jakpro Siap Kelola Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta

Salah satu harapan baru itu, kata Anies, soal pantai reklamasi yang akan dinikmati gratis oleh publik. Pantai ini akan jadi pantai pertama yang gratis di DKI Jakarta.

"Ke depan, ini menjadi salah satu tempat kita bisa merasakan laut, bisa merasakan pantai, dan rasakan kemajuan bersama," ujar dia.

Menurut Anies, ketiga tanah reklamasi itu tidak tepat disebut sebagai pulau lantaran masih masuk dalam kawasan Pulau Jawa. Ia menyebut seharusnya kawasan itu disebut sebagai pantai.

"Jadi bukan pulau baru, yang tepat disebut sebagai kawasan pantai," kata Anies.

Baca juga: Pantai Reklamasi Diharapkan Bisa Dinikmati Publik Akhir Tahun Ini

Anies mengatakan, penamaan ini segera dilakukan lantaran ia sudah menugaskan BUMD PT Jakarta Propertindo untuk mengelolanya. Penamaan ini diundangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1744 tahun 2018.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menugaskan PT Jakpro mengelola tiga pulau reklamasi di pantai utara Jakarta yang terlanjur didirikan. Penugasan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 yang baru disahkan pada 16 November 2018.

Berdasarkan isi pergub, Anies menugaskan Jakpro mengelola tanah hasil reklamasi pantai utara Jakarta selama sepuluh tahun.

Baca juga: Lahan Reklamasi 65 Persen untuk Fasilitas Publik, 35 Persen buat Pengembang

Tanah yang dimaksud adalah lahan kontribusi yang ada di setiap dari tiga pulau itu. Lahan kontribusi meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengembangan prasarana untuk kepentingan publik alias fasum dan fasos.