50 Lebih Keluarga Korban Lion Air Berencana Gugat Boeing

Kompas.com - 29/11/2018, 17:23 WIB
Petugas menurunkan sejumlah bagian pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 di Dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (7/11/2018).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Petugas menurunkan sejumlah bagian pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 di Dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (7/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Firma hukum internasional Ribbeck Law Chartered menyebutkan, lebih dari 50 keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 telah meminta pendampingan hukum kepada pihaknya. Pendampingan hukum dilakukan untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan Boeing di Amerika Serikat selaku perusahaan yang memproduksi pesawat Boeing 737 MAX 8, jenis pesawat pada penerbang JT 61 itu.

"Sampai saat ini, lebih dari 50 keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 telah meminta untuk bertemu dengan kami. Mereka semua menutut terungkapnya kebenaran dari tragedi yang memakan banyak korban jiwa ini," kata Manuel von Ribbeck, pengacara dari Ribbeck Law Chartered dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (29/11/2018).

Baca juga: Ada yang Gugat Boeing, Keluarga Korban JT-610 Disarankan Tunda Terima Santunan Lion Air

Manuel mengatakan, sudah ada satu gugatan yang diajukan keluarga almarhum Dr Rio Nanda Pratama terhadap Boeing. Gugatan disampaikan melalui firma hukum Colson Hicks Eidson dan BartlettChen LL, mitra hukum Ribbeck Law Chartered.

Sidang pertama terkait gugatan tersebut akan berlangsung pada 17 Januari 2019 di Circuit Court of Cook County, Illinois, Amerika Serikat.

"Masih ada gugatan-gugatan lain yang akan diajukan dalam beberapa hari ke depan atas nama keluarga keluarga korban yang meminta kami untuk mewakili mereka pada pengadilan di Amerika Serikat," kata Manuel.

Baca juga: Keluarga Korban Lion Air JT 610 Imbau agar Kompak Tempuh Jalur Hukum

Sebelumnya, Manuel menyarankan keluarga korban menunda pengambilan uang santunan senilai Rp 1,25 miliar dari Lion Air. Alasannya, keluarga korban dapat menerima dana santunan yang lebih besar dari Boeing.

Selain menuntut ganti rugi pihak Boeing, pengajuan gugatan di Pengadilan Amerika Serikat juga bertujuan untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat. 

Investigasi yang dilakukan pengadilan itu tidak akan terpengaruh dari hasil investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). KNKT dalam pernyataan sebelumnya menyatakan, pesawat Lion Air JT 610 itu sudah tidak layak terbang saat menempuh rute dari Denpasar ke Jakarta pada 28 Oktober, atau sehari sebelum pesawat itu jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, dalam penerbangan dari Cengkareng menuju Pangkalpinang.

Baca juga: KNKT: Lion Air PK-LQP Tak Layak Terbang Saat Tempuh Denpasar-Jakarta

 

Namun KNKT kemudian mengoreksi pernyatannya itu dengan mengatakan bahwa pesawat tersebut layak terbang.

Baca juga: Klarifikasi, KNKT Nyatakan Lion Air PK-LQP Layak Terbang

 

"Jadi hakim di Amerika tidak bergantung dari penelitian di sini. Hakim berhak menanyakan dari awal lagi. Jadi kita akan mencari fakta, bukti sendiri," kata Manuel.

Pesawat Lion Air JT-610 jatuh di perairan Kerawang, Jawa Barat, 29 Oktober lalu. Pesawat yang membawa 189 penumpang dan kru itu jatuh 13 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

'Seabrek' Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

"Seabrek" Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

Megapolitan
Lagu yang Disetel di Lampu Merah, Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga...

Lagu yang Disetel di Lampu Merah, Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga...

Megapolitan
Penjelasan Dishub Soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Penjelasan Dishub Soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Megapolitan
Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Megapolitan
Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Megapolitan
Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Megapolitan
Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Megapolitan
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Megapolitan
Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Megapolitan
10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

Megapolitan
Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

Megapolitan
Close Ads X