Kucuran Dana dari APBD DKI ke BUMD Dipersoalkan

Kompas.com - 29/11/2018, 19:22 WIB
Rapat paripurna pemandangan fraksi-fraksi DPRD DKI terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat paripurna pemandangan fraksi-fraksi DPRD DKI terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta mempersoalkan besarnya modal yang akan diberikan Pemprov DKI kepada sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD).

Fraksi-fraksi itu menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/11/2018). Rapat itu sendiri  membahas Raperda PT Jakpro, Raperda PT MRT, dan Raperda PD Pembangunan Sarana Jaya.

Fraksi PDI-P misalnya, menanyakan soal mengendapnya modal Rp 4,4 triliun di 10 BUMD.

"Klarifikasi atau penjelasan resmi dari Pemprov DKI Jakarta di forum rapat paripurna dewan lebih baik dari pada tanya-tanya apalagi buruk sangka yang negatif," kata anggota Fraksi PDI-P Raja Natal Sijintak saat membacakan pandangan fraksinya.

Baca juga: Banyak PMD Tahun 2019 untuk BUMD Dipangkas, Ini Respons Anies

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanyakan penyertaan modal daerah (PMD), khususnya untuk PT Jakarta Propertindo. PT Jakpro pernah dikucurkan modal Rp 650 miliar pada 2013 untuk mengakuisisi 49 persen saham PT Astratel Nusantara di PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Namun akuisisi kemudian dibatalkan.

"Dana dimaksud kami anggap mengendap dan harus diperjelas terkait hal tersebut, mohon penjelasan," kata anggota Fraksi PKB Abdul Azis.

Fraksi Partai Demokrat-PAN meminta dilakukan audit terhadap seluruh BUMD yang pernah menerima PMD. Tujuannya, untuk memastikan modal itu digunakan sebagaimana yang pernah dijanjikan.

"Jika ternyata ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaannya maka jelas telah terjadi suatu pelanggaran hukum, oleh karena tidak ada regulasi yang membolehkan terjadinya perubahan tujuan dari business plan yang diajukan," kata Neneng Hasanah dari Partai Demokrat.

Para anggota dewan meminta pembentukan panitia khusus untuk mengevaluasi pemberian modal ke BUMD.

Baca juga: Triliunan PMD untuk BUMD DKI yang Menyusut di Tangan Anggota DPRD...

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPSU Berendam di Saluran Air, Lurah Jelambar Diperiksa Inspektorat DKI

PPSU Berendam di Saluran Air, Lurah Jelambar Diperiksa Inspektorat DKI

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Tunggu Rekomendasi BKD dan Inspektorat Terkait PPSU Direndam

Wali Kota Jakbar Tunggu Rekomendasi BKD dan Inspektorat Terkait PPSU Direndam

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Sebut Keterlaluan PPSU Jelambar Direndam untuk Senang-senang

Wali Kota Jakbar Sebut Keterlaluan PPSU Jelambar Direndam untuk Senang-senang

Megapolitan
Damkar Temukan 18 Ekor Ular Kobra di Joglo

Damkar Temukan 18 Ekor Ular Kobra di Joglo

Megapolitan
Alasan Keamanan, Tol Layang Japek Khusus Kendaraan Golongan I Non-bus

Alasan Keamanan, Tol Layang Japek Khusus Kendaraan Golongan I Non-bus

Megapolitan
Tol Layang Japek Akan Dilengkapi Parking Bay untuk Kondisi Darurat

Tol Layang Japek Akan Dilengkapi Parking Bay untuk Kondisi Darurat

Megapolitan
Pantai di Cilincing Dipenuhi Sampah yang Terbawa Arus karena Angin Barat

Pantai di Cilincing Dipenuhi Sampah yang Terbawa Arus karena Angin Barat

Megapolitan
Jika Fondasi Tidak di Saluran Air, Warga Matraman Tidak Perlu Cemas Rumah Ambruk

Jika Fondasi Tidak di Saluran Air, Warga Matraman Tidak Perlu Cemas Rumah Ambruk

Megapolitan
Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

Megapolitan
Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Megapolitan
Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Megapolitan
Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Megapolitan
Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Megapolitan
Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Megapolitan
Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X